Untukmu Advertorial Bisnis Bola & Sports Buzz Collection Corong Editor's Pick Ekobis Ekonomi Entertainment Feature Food & Travel Headline Health Hukrim Hukum Indept Info Cuaca Info Haji Internasional Kasus Kesehatan Khazanah Komunitas Kriminal Mom Money Music Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pemilu Pendidikan Peristiwa Pilkada Politik Populer PromoNews Ragam Ramadhan Sorotan Sosbud Tekno Ternate Tifo Uncategorized Video
BREAKING NEWS
Dugaan Penganiayaan di Mapolres Morotai, Tiga Pemuda Klaim Dipukul saat Diamankan • Dulu Ramai, Kini Sepi: Potensi Wisata Desa Pastina di Sula 4 Tahun Terabaikan • Dugaan Penyimpangan Perjalanan Dinas DPRD Ternate, AMPERA Malut Desak Sidang Etik Terbuka • Menjaga Nalar Publik Dalam Polemik Dana Desa • Dari Rutinitas ke Prestasi, Desa Samuya Sabet Juara 1 Lomba Kampung Bersih di Taliabu • Dugaan Penganiayaan di Mapolres Morotai, Tiga Pemuda Klaim Dipukul saat Diamankan • Dulu Ramai, Kini Sepi: Potensi Wisata Desa Pastina di Sula 4 Tahun Terabaikan • Dugaan Penyimpangan Perjalanan Dinas DPRD Ternate, AMPERA Malut Desak Sidang Etik Terbuka • Menjaga Nalar Publik Dalam Polemik Dana Desa • Dari Rutinitas ke Prestasi, Desa Samuya Sabet Juara 1 Lomba Kampung Bersih di Taliabu •

Penulis: Redaksi

Pemkot Ternate Biayai Pasien Rujukan ke Makassar

Posted on by Redaksi

Jadi biaya rujukan pasien ibu Ernawati M. Nur ditanggung oleh Pemerintah Kota Ternate termasuk biaya hidup untuk 2 orang pendamping pasien atau keluarga yang ikut mendampingi dalam rujukan pasien ke Makassar

M Tauhid Soleman (Wali Kota Ternate)

Ternate, Maluku Utara- Biaya pengobatan seorang pasien rujukan atas nama Ernawati M. Nur, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sulawesi Selatan, ditanggung oleh Pemkot Ternate. 

Ibu Ernawati dirujuk dari Ternate pada Kamis  6 Juni 2023 ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan penerbangan Lion Air menggunakan stretcher. Pasien dirujuk untuk mendapatkan penanganan spesialistik yang lebih memadai termasuk tindakan diagnostik untuk penentuan terapi selanjutnya. 

Walikota Ternate M. Tauhid Soleman dan  Ketua TPP PKK Marliza Marsaoly diketahui telah berkesempatan untuk menjenguk pasien Ibu Ernawati di RS Wahidin Makassar di tengah-tengah kesibukan mereka menghadiri Rakernas APEKSI XVI 2023 di kota tersebut.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman mengatakan, masa pengobatan di Makassar menyesuaikan dengan fase pengobatan yang ditentukan oleh dokter yang nanti merawat pasien, dan semuanya ditanggung dalam jaminan BPJS kesehatan yang sudah direalisasikan melalui pembiayaan daerah. 

Pages: 1 2

Horee! Warga Ibu Akan Kembali Nikmati Air Bersih

Posted on by Redaksi

Agenda mereka selama dua hari ini akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait proyek pekerjaan air bersih yang ada di kecamatan ibu

Djufri Muhamad (Wakil Bupati Halbar)

Jailolo, Maluku Utara- Penantian panjang warga Kecamatan Ibu di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) untuk menikmati aliran air bersih akan segera terwujud.

Ini karena tak lama lagi proyek air bersih di kecamatan tersebut akan segera tuntas.

Sebelumnya, warga di Kecamatan Ibu mengeluhkan soal pelayanan air bersih dari PDAM Halbar yang sudah lima (5) tahun terakhir berjalan tak maksimal.

Pihak PDAM Halbar pada pemberitaan Haliyora.id edisi 5 Juli 2023 lalu menyebutkan bahwa tidak maksimalnya pelayanan air bersih di kecamatan tersebut akibat ada jalur pipa air yang mengalami kebocoran serta kerusakan pada mesin air.

“Akibat dari pipa bocor dan mesin rusak karena kapasitasnya hanya di bawah 1.000 SR,” ungkap Robert Fadly, Direktur PDAM Halbar, Rabu 5 Juli 2023 lalu.

Pages: 1 2 3

18 Parpol di Ternate Telah Ajukan Perbaikan Berkas Bacaleg

Posted on by Redaksi

Ternate, Maluku Utara- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Maluku Utara telah menerima pengajuan dokumen perbaikan bakal calon legislatif (Bacaleg) dari partai politik peserta Pemilu 2024.

Sebelumnya, dari 18 partai politik itu, KPU baru menerima berkas 17 partai.

Hal ini disampaikan oleh Divisi Penyelenggara KPU Kota Ternate, Kuad Suwarno saat diwawancarai wartawan via telepon, Senin (10/7/2023) malam tadi.

“17 partai sudah selesai tinggal 1 partai yaitu partai PKN, PKN ini bukan karena mereka daftar terlambat, tadi malam mereka registrasi pukul 23.05 Wit bersamaan dengan partai Nasdem, dan Nasdem langsung ajukan dokumennya namun karena dokumennya sedikit bermasalah di Silon sehingga dikembalikan untuk diperbaiki, sampai pukul 02.40 Wit dan berkas partai Nasdem sudah kami terima,” jelas Kuad.

Pages: 1 2

Ini Realisasi Pendapatan Daerah Pemprov Malut Tahun 2022

Posted on by Redaksi

Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Abdul Gani Kasuba resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 ke DPRD Maluku Utara melalui sidang paripurna di gedung DPRD, Senin (10/7/2023).

Gubernur Abdul Gani Kasuba dalam pidato pengantar yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir menyampaikan, Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada realisasi APBD tahun 2022, pendapatan yang dapat terealisasi sebesar Rp 3.088.705.718.662,54. Komponen pendapatan ini meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 779.231.797.125,54, Pendapatan Transfer–LRA (Dana Bagi Hasil Pajak, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp 2.309.310.841.537,00, Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 163.080.000,00.

Samsuddin memaparkan, untuk pengelolaan belanja daerah, kebijakan lebih diarahkan pada peningkatan belanja publik daripada menaikkan belanja aparatur. 

Pages: 1 2 3

2 Kader Golkar Morotai Nyebrang ke Partai Ummat, Sekretaris : Kami Belum Tahu

Posted on by Redaksi

Kami belum mengetahui kalau keduanya sudah keluar, karena sampai hari ini tidak ada pengunduran diri

Mahmud Kiat (Sekretaris Golkar Morotai)

Morotai, Maluku Utara- Dua kader partai Golkar pindah ke partai Ummat dan kini ikut nyaleg di partai baru tersebut. Dua mantan kader Golkar ini yakni Faisal Habeba dan Ahyar Husen. 

Menariknya, sebelum bergabung dan nyaleg di partai Ummat, dua mantan kader Golkar itu adalah bakal calon legislatif yang didaftarkan partai Golkar pada saat pendaftaran bacaleg dibuka KPU pada 1-14 Mei 2023 lalu.

Kedua mantan Bacaleg Golkar ini menyatakan mengundurkan diri dari partai tersebut setelah KPU Morotai mengembalikan berkas administrasi ke parpol untuk perbaikan pada tahapan verifikasi administrasi pada 15 Mei 2023.

Hijrahnya kedua mantan kader Golkar ke partai Ummat juga dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Ummat Pulau Morotai, Romeo Sangaji.

Menurut Romeo, hengkangnya dua kader Golkar ini bukan karena direbut oleh partai Ummat, namun itu kemauan mereka sendiri.

Pages: 1 2 3 4

Skandal BPRS Halsel, Mantan Sekda Akan Diperiksa Setelah Aswin Cs

Posted on by Redaksi

kami juga akan mengundang mantan Sekda untuk diperiksa. Tapi, setelah selesai pemeriksaan, pak Aswin (Oknum PSP) dan ibu Leni serta direktur perusahaan yang mengajukan kredit di Bank BPRS

Iptu Dwi Aryo Prabowo (Kasat Reskrim Polres Halsel)

Labuha, Maluku Utara- Polres Halmahera Selatan kembali menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan skandal Bank BPRS. 

Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Dwi Aryo Prabowo saat diwawancarai Haliyora via telpon Senin (10/7/2023). 

Aryo mengatakan, pasca pemeriksaan pejabat internal BPRS, pihaknya kembali melanjutkan pemeriksaan saksi oknum Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan direktur delapan perusahan yang mengajukan kredit pinjaman di Bank BPRS.

Meski begitu, tidak disebutkan direktur dari perusahaan mana saja yang akan diperiksa dalam kasus ini.

“Iya, sebelumnya kami sudah memanggil mantan direktur utama BPRS, kemudian komisaris utama dan anggota BPRS untuk dimintai keterangan. Sekarang dilanjutkan pemeriksaan oknum PSP inisial AA dan ibu Leni termasuk delapan direktur perusahan lainnya yang mengajukan kredit di Bank BPRS,” terangnya. 

Pages: 1 2

Partai Buruh di Tikep Terancam Gagal Ikut Pileg 2024

Posted on by Redaksi

Dari 17 partai politik, 16 partai dokumennya diterima dan lengkap, sisa satu parpol yakni Partai Buruh

(Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Tidore Kepulauan) Abdulharis Doa

Tidore, Maluku Utara- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan telah menerima pengajuan berkas perbaikan dokumen Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Partai Politik (Parpol) mines Partai Buruh. 

Hal ini disampaikan oleh Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Tidore Kepulauan, Abdulharis Doa, saat diwawancarai wartawan.

“Dari 17 partai politik, 16 partai dokumennya diterima dan lengkap, sisa satu parpol yakni Partai Buruh. Dari hasil koordinasi ditemukan tidak melakukan perbaikan dan koordinasi terakhir ketua partai dan pengurusnya sudah tidak aktif,” ungkap Abdulharis.

Dikatakan Abdulharis, setelah ini pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislatif.

Pages: 1 2

Soal Gaji 13, ASN Halbar Diminta Tak Galau

Posted on by Redaksi

Pak Bupati menyampaikan kepada seluruh ASN tidak perlu risau dan jangan percaya isu-isu yang membuat resah, gaji 13 ASN tetap akan dibayarkan tepat waktu

Ramli Naser (Kabag Prokopim Setda Halbar)

Jailolo, Maluku Utara- Gaji ke-13 untuk ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tetap akan dibayarkan tepat waktu. 

Hal ini disampaikan Kabag Prokopim Setda Halbar, Ramli Naser, untuk menjawab keresahan ASN soal keterlambatan pembayaran gaji 13 mereka.

Ramli menjelaskan,  gaji ke 13 yang belum dicairkan ini karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Mandatory.

“Jadi sebenarnya Pemda Halbar tidak terlambat dalam membayar gaji ke 13, karena merujuk pada PMK Nomor 39 Tahun 2023, di pasal 12 secara tegas menjelaskan bahwa gaji ke 13 paling cepat dibayarkan pada bulan Juni dan paling lambat setelah bulan Juli, jadi Pemda belum terlambat membayar gaji 13” jelas Ramli, Senin (10/7/2023).

Olehnya itu, dirinya berharap agar seluruh ASN untuk tetap bersabar, karena saat ini sedang dilakukan koordinasi tentang kelengkapan administrasi guna pembayaran gaji reguler dan gaji 13 bagi ASN.

Pages: 1 2

Sejumlah Anggota DPRD Minta Gubernur Malut Tak Otak-atik Kabinet

Posted on by Redaksi

Ini sebenarnya yang harus menjadi fokus Pemprov Malut karena ini merupakan masalah mendasar dan paling urgen, bukan mengutak-atik pejabat

Zulkifli Umar (Anggota Komisi III DPRD Malut)

Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba diminta tidak mengutak-atik kabinet di sisa masa jabatannya.

Hal ini disentil anggota DPRD Malut saat pada saat rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (10/7/2023).

Seperti anggota Komisi IV, Alan Kubais. Dia meminta gubernur agar fokus menyelesaikan sejumlah masalah mendasar seperti masalah pendidikan dan kesehatan termasuk juga gaji guru honorer daerah yang belum dibayar, masalah TPP Nakes RS Chasan Boesoirie (CB) yang ditunggak tujuh bulan, dari pada sibuk mengevaluasi pejabat eselon II ,III dan IV.

“Ini sebenarnya yang harus menjadi fokus Pemprov Malut karena ini merupakan masalah mendasar dan paling urgen, bukan mengutak-atik pejabat,” sentil Ruslan.

Hal yang sama juga disesalkan oleh anggota Komisi III DPRD Malut, Zulkifli Umar.

Pages: 1 2 3

DPRD : Keputusan Bupati Halsel Angkat Kades Tawabi Cacat Hukum

Posted on by Redaksi

Meski alasan DPMD (Pemkab) karena kurangnya ASN tapi kita harus mengacu pada ketentuan dan mesti taat aturan

Sagaf Hi. Taha (Ketua Komisi I DPRD Halsel)

Labuha, Maluku Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meninjau kembali penunjukan pergantian dan pengangkatan Pj Kades Tawabi non ASN.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Halsel, Sagaf Hi. Taha, saat diwawancarai Haliyora Senin (10/7/2023). 

Sagaf mengatakan, pergantian dan pengangkatan Pj Kades Tawabi non ASN karena alasan kurangnya SDM ASN di Kecamatan Kepulauan Joronga dalam ketentuannya tidak dapat dibenarkan (Cacat Hukum).

“Meski alasan DPMD (Pemkab) karena kurangnya ASN tapi kita harus mengacu pada ketentuan dan mesti taat aturan, sehingga pengangkatan Pj Kades Tawabi harus dari ASN, tidak dibolehkan dari non ASN,” kata Sagaf. 

Menurut Sagaf, meski pergantian Pj Kades domainnya Pemkab, tetapi harus berdasarkan pada aturan Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 4 (a) yang menyebutkan bahwa calon kepala desa terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan. Calon terpilih dinyatakan gugur atau Bupati/walikota mengangkat ASN dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala desa. 

Pages: 1 2 3

Kegiatan OPD Bakal Dipangkas Tutupi Utang AGK-Ya

Posted on by Redaksi

Kita meminta kepada gubernur dan Sekda agar di sisa masa jabatan ini kalau bisa diselesaikan utangnya agar tidak terjadi utang bawaan

Kuntu Daud (Ketua DPRD Malut)

Sofifi, Maluku Utara- Sisa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) tinggal enam (6) bulan saja atau tepatnya berakhir pada Desember 2023.

Akan tetapi utang Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur Al Yasin Ali (AGK-Ya) bukannya berkurang, akan tetapi malah terus bertambah terus.

Terkait masalah utang ini, Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba dan Sekprov Samsuddin A. Kadir telah membicarakannya dalam pertemuan tertutup dengan pimpinan DPRD Malut, Kuntu Daud pada Senin (10/7/2023).

Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud saat dikonfirmasi mengenai hasil pertemuan itu menyebutkan, pertemuan itu tak lain membahas utang Pemprov dari tahun 2022 hingga sekarang.

“Jadi utang ini mulai dari tahun 2022 sampai sekarang, kita meminta kepada gubernur dan Sekda agar di sisa masa jabatan ini kalau bisa diselesaikan utangnya agar tidak terjadi utang bawaan ke tahun berikutnya,” kata Kuntu Daud.

Pages: 1 2 3

Orang Tua Siswa Datangi Kantor Disdik Ternate Pertanyakan Kelulusan Siswa PPDB

Posted on by Redaksi

Padahal yang lain lulus, jadi kami minta penjelasan dari panitia seleksi, makanya kami harus mendatangi kantor Dinas Pendidikan Ternate

Salah Satu Orang Tua Siswa

Ternate, Maluku Utara- Sejumlah orang tua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate, Senin (10/07/2023). Kedatangan orang tua siswa ini untuk mempertanyakan kelulusan siswa pada saat penerimaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Ternate. 

Amatan Haliyora.id, sejumlah orang tua siswa itu melakukan protes dengan membakar selembar baliho di depan Kantor Dinas Pendidikan sekitar pukul 17.25 Wit. 

Salah satu orang tua siswa, Ira, mengatakan bahwa sesuai dengan persyaratan penerimaan PPDB di SMP Negeri 1 Kota Ternate harus memiliki nilai prestasi akademik 83 persen. Namun untuk anaknya dengan nilai prestasi 91 persen, tapi tidak lulus. 

“Anehnya, padahal yang lain lulus, jadi kami minta penjelasan dari panitia seleksi, makanya kami harus mendatangi kantor Dinas Pendidikan Ternate,” kata Ira begitu dikonfirmasi. 

Pages: 1 2

KPU Sula Terima Dokumen Bacaleg dari 18 Parpol

Posted on by Redaksi

Seluruh partai peserta Pemilu khususnya di Kepulauan Sula, 18 partai politik semuanya melakukan perbaikan dan berstatus diterima oleh KPU

(Anggota KPU Kepulauan Sula) Ramli Yakub

Sanana, Maluku Utara- KPU Kabupaten Kepulauan Sula memastikan telah menerima dokumen hasil perbaikan bakal calon legislatif (Bacaleg) yang diajukan 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

Anggota KPU Kepulauan Sula, Ramli Yakub, yang diwawancarai wartawan menyampaikan, sesuai jadwal tahapan perbaikan, berkas 18 partai politik di Sula berstatus telah diterima oleh KPU.

“Sesuai dengan ketentuan jadwal mulai dari tanggal 29 juni sampai 9 Juli 2023 dan sebelum pukul 23.59 Wit, seluruh partai peserta Pemilu khususnya di Kepulauan Sula, 18 partai politik semuanya melakukan perbaikan dan berstatus diterima oleh KPUD Sula,” jelasnya, Senin (10/7/2023).

Ramli menjelaskan, setelah diterima KPU kembali akan melakukan verifikasi administrasi dokumen bacaleg yang diajukan 18 partai tersebut.

“Kita akan menunggu dokumen perbaikan oleh partai peserta Pemilu dari tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023 untuk selanjutnya dilakukan penelitian kembali administrasi kemudian baru ditetapkan DCS,” katanya.

Pages: 1 2

KPU Morotai Terima Perbaikan Syarat Bacaleg 16 Parpol

Posted on by Redaksi

Dokumennya sudah diterima tadi malam, KPU Pulau Morotai hanya memeriksa kelengkapan berkas dari bakal calon anggota partai politik

Arfandi Iskandar Alam (Kordiv Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Morotai)

Daruba, Maluku Utara- KPU Pulau Morotai, telah menerima berkas perbaikan dokumen bakal calon legislatif (Bacaleg) yang diajukan partai politik peserta Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Kordiv Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Morotai Arfandi Iskandar Alam, Senin (10/7/2023).

“Dokumennya sudah diterima tadi malam, KPU Pulau Morotai hanya memeriksa kelengkapan berkas dari bakal calon anggota partai politik. Tahapan selanjutnya yaitu pada 10 Juli sampai 6 Agustus verifikasi administrasinya,” kata Arfandi.

Dia menjelaskan, dalam verifikasi administrasi nanti, ada beberapa hal yang dilihat misalnya surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota DPRD bagi yang nyaleg kembali, pindah partai dan lain sebagainya. 

Arfandi bilang, setelah dari verifikasi administrasi tersebut, KPU Pulau Morotai akan memberikan kesempatan atau memberikan ruang kepada partai untuk melakukan pencermatan.

Pages: 1 2

Terungkap, Ini Alasan Gubernur Malut Batalkan SK Pelantikan

Posted on by Redaksi

Sudah terlalu banyak sehingga saya juga bingung lebih baik batalkan saja

Abdul Gani Kasuba (Gubernur Malut)

Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba secara blak-blakan mengaku menerbitkan SK pembatalan pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov Maluku Utara yang dilantik pada 7 Juli 2023 lalu karena alasan terlalu banyak.

Meski begitu, gubernur tak menjelaskan lebih lanjut soal banyak yang ia maksudkan itu. Ia hanya mengaku bingung ketika diwawancarai wartawan.

“Sudah terlalu banyak sehingga saya juga bingung lebih baik batalkan saja,” singkatnya tanpa panjang lebar, Senin (10/7/2023).

Diketahui, Pembatalan tersebut berdasarkan SK nomor : 821.2./KEP/ADM/ 43/ 2023, tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Malut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir, yang dikonfirmasi mengenai pembatalan pelantikan ratusan pejabat Pemprov mengatakan, pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dibatalkan itu karena gubernur mendapat masukan dari pimpinan OPD, sehingga gubernur meminta dikaji kembali, bukan karena faktor jual beli jabatan. 

Pages: 1 2

Perbaiki Dokumen Syarat Bacaleg, Gelora Haltim Optimis Raih 3 Kursi di Parlemen

Posted on by Redaksi

Maba, Maluku Utara- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai  Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) resmi mendapatkan dokumen bakal calon legislatif (Bacaleg) Pemilu 2024 di KPU Haltim.

Kedatangan pengurus DPD Partai Gelora pada hari Jum’at (7/7/2023) di  kantor KPU dipimpin langsung oleh Ketua DPD, Mujais didampingi oleh Ketua Bappilu dan Bendahara serta sejumlah pengurus Partai Gelora.

Ketua Bappilu Partai Gelora Haltim, Moh. Kandung kepada awak media menyampaikan bahwa dalam masa perbaikan dokumen Bacaleg di Halmahera Timur, Partai Gelora adalah partai yang pertama melakukan perbaikan dan dinyatakan siap untuk ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 mendatang.

“Kita yang pertama kali melakukan perbaikan ke KPU dan siap untuk memasukan daftar perbaikan 20 bakal calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 untuk 2 daerah pemilihan yakni Maba dan Wasilei,” katanya.

Pages: 1 2

Dua Parpol di Malut Coret Bacaleg-nya

Posted on by Redaksi

Terjadi pergantian bacaleg di Dapil III meliputi Halteng, Haltim dan Tikep sekitar tiga orang. Alasan terjadi pergantian karena mereka tidak bisa melengkapi dokumennya sehingga diganti

Jafar, (Sekretaris DPW Partai PSI Maluku Utara)

Ternate, Maluku Utara- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Garuda Provinsi Maluku Utara telah mengajukan dokumen perbaikan Bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Garuda Maluku Utara Ikbal Mahmud saat diwawancarai wartawan Minggu (9/7/2023), malam tadi. 

Ikbal memastikan, dokumen perbaikan dari kabupaten/kota yang diajukan ke KPU tersebut sudah tidak ada masalah. 

“Pengajuan dokumen hasil perbaikan ini di 10 kabupaten dan kota tidak ada kendala, karena kita memastikan bahwa seluruh kabupaten dan kota sudah daftar baru kita daftarkan ke KPU,” katanya.

Ikbal menyebutkan, dari sekian bacaleg Garuda, lima (5) di antaranya diganti karena tidak memenuhi persyaratan termasuk ditemukan ada bacaleg ganda di partai tersebut. Kendati begitu, dirinya tidak menyebutkan secara gamblang nama-nama bacaleg yang dicoret dari daftar Bacaleg 2024 itu. 

Pages: 1 2 3

Jaga Keamanan dan Keselamatan Wisatawan, Dispar Morotai Gelar Pelatihan

Posted on by Redaksi

Daruba, Maluku Utara- Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, meminta agar masyarakat dan stakeholder yang ada agar tetap menjaga keamanan dan keselamatan disetiap tempat wisata.

Hal itu disampaikan oleh Pj. Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali melalui staf Ahli Suriyati Suaib dalam kegiatan pelatihan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata tahun anggaran 2023 yang berlangsung di D’aloha Resort Jababeka, Desa Juanga, Morotai Selatan, Senin (10/7/2023). 

Kegiatan tersebut diikuti 40 peserta yang merupakan perwakilan dari unsur desa wisata. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata (Dispar) ini berlangsung selama tiga hari kedepan. 

Dalam kegiatan tersebut, Dispar juga menghadirkan dua orang instruktur atau narasumber bersertifikat dari pihak akademisi dan praktisi. 

Suriyati dalam sambutannya menyampaikan, dalam pengembangan pariwisata daerah di Pulau Morotai memerlukan sinergitas dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan stakeholder lainnya di daerah ini. 

Pages: 1 2 3

Di Halsel, Puluhan Ribu Pekerja Tambang Diakomodir pada 50 TPS Khusus

Posted on by Redaksi

Labuha, Maluku Utara- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan (Halsel) menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 193.599 orang. 

Selain DPT, KPU Halsel juga menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 nanti sebanyak 897.

Diketahui, total DPT 193.599 orang ini, 178.970 di antaranya tersebar di 846 TPS reguler di 249 desa dari 30 kecamatan, sedangkan sebanyak 14.626 DPT lainnya tersebar di 51 TPS khusus. 

Hal ini disampaikan Ketua Divisi Data KPU Halsel, Rusna Ahmad, saat diwawancarai Haliyora di ruang kerjanya Minggu, (9/7/2023). 

Rusna menyampaikan, KPU Halsel telah menetapkan 51 TPS khusus dengan jumlah pemilih sebanyak 14.626 orang.

“Angka pemilih sebanyak 14.626 ini tersebar di 44 TPS khusus PT. Harita Group, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 12.841, sedangkan sebanyak 1.682 daftar pemilih lainnya masuk di 6 TPS khusus PT. Wanatiara Persada dari 6 TPS khusus, sementara sisanya sekitar 106 DPT di satu TPS khusus di Lapas Kelas III Labuha,” terangnya. 

Pages: 1 2

Polisi Gelar Operasi Patuh Kie Raha 2023 di Tikep dan Ternate

Posted on by Redaksi

Operasi ini bersifat cipta kondisi Kamseltibcar Lantas yang kondusif pasca Hari Bhayangkara Tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib, patuh dan disiplin dalam berlalu lintas

AKBP Eddi Sugiharto (Wakapolresta Tidore Kepulauan)

Maluku Utara, Haliyora.id- Polresta Tidore Kepulauan menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “Patuh Kie Raha 2023”. 

Apel ini berlangsung di halaman Polresta Kota Tidore Kepulauan, Senin (10/7/2023).

Wakapolresta Tidore Kepulauan, AKBP Eddi Sugiharto saat membacakan amanat Kapolda Maluku Utara menyampaikan, Operasi Patuh Tahun 2023 digelar secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 10 sampai 23 Juli 2023, untuk wilayah Maluku Utara dengan sandi “Patuh Kie Raha 2023”.

“Operasi ini bersifat cipta kondisi Kamseltibcar Lantas yang kondusif pasca Hari Bhayangkara Tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib, patuh dan disiplin dalam berlalu lintas,” papar Eddi.

Lanjut Eddi, operasi ini merupakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas yang sudah rutin dilaksanakan setiap tahun dan sesuai tema operasi tahun ini adalah “Patuh Dan Tertib Berlalu Lintas Cermin Moralitas Bangsa”. Tema tersebut memiliki makna bahwa salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan tertib berlalu lintas.

Pages: 1 2 3

Pilih Wilayah

search
Halmahera Barat
Halmahera Tengah
Halmahera Selatan
Halmahera Utara
Halmahera Timur
Kepulauan Sula
Pulau Morotai
Pulau Taliabu
Kota Ternate
Kota Tidore Kepulauan