Solidaritas di Lereng Gunung Api: ERT NHM Bersatu dengan Tim SAR Evakuasi Korban Dukono

Haliyora.id, Tobelo – Seluruh korban yang dinyatakan hilang akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, berhasil ditemukan dan dievakuasi. 

Keberhasilan ini merupakan hasil operasi SAR gabungan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tim Emergency Response Team (ERT) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), yang dikerahkan ke lokasi sejak Sabtu, 9 Mei 2026, sehari setelah letusan mematikan pada Jumat, 8 Mei 2026 mengguncang wilayah tersebut dan merenggut nyawa, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Tim Rescue NHM yang dipimpin oleh Zakaria Barham, bersama Aristo Elly dan Fans Daniel Ambeua, terjun langsung ke lapangan bersama unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD Halmahera Utara, MAPALA, serta relawan dan masyarakat setempat. 

Mereka bergerak bersama dalam satu komando untuk mempercepat penyelamatan korban yang terjebak di lereng Gunung Dukono.

Dalam operasi kemanusiaan ini, tim ERT NHM menjalankan serangkaian tugas kritis, yaitu pelacakan dan pemetaan lokasi korban, penyisiran area terdampak, pemberian pertolongan pertama, hingga evakuasi menuju titik aman.

Seluruh misi dijalankan di tengah medan yang terjal dan kondisi cuaca yang tidak mendukung. Komandan Tim ERT NHM, Zakaria Barham, menegaskan bahwa seluruh personelnya tetap bergerak penuh komitmen tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

“Di tengah medan yang ganas dan cuaca yang tak bersahabat, bersama Tim SAR gabungan kami terus bergerak dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Kami berupaya menembus berbagai keterbatasan demi harapan dapat menemukan seluruh korban,” ujar Zakaria.

Upaya keras tim gabungan membuahkan hasil bertahap. Pada 9 Mei 2026, korban pertama atas nama Engel Krishela Pradita berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sehari berselang, pada 10 Mei 2026, dua korban terakhir turut ditemukan dalam kondisi yang sama. 

Dengan berhasilnya evakuasi ketiga korban, seluruh orang yang sebelumnya dinyatakan hilang akibat erupsi Gunung Dukono kini telah ditemukan dan dipindahkan ke pos penanganan darurat.

Keterlibatan ERT NHM dalam operasi ini bukan sekadar bentuk kepedulian korporat, melainkan cerminan nyata dari komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan wilayah tempat mereka beroperasi. 

Dalam situasi darurat, kapasitas dan sumber daya NHM menjadi bagian dari respons kemanusiaan yang lebih besar, bahu-membahu bersama aparat dan relawan demi satu tujuan, yakni tidak ada korban yang tertinggal. (Redaksi)

Sultan Tidore Minta Maaf untuk Almarhum Haji Bur: Bukakan Pintu Maaf Sebesar-besarnya

Ternate, Maluku Utara – Suasana haru menyelimuti prosesi penghormatan terakhir dan pemulangan jenazah almarhum Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM., mantan Wali Kota Ternate dua periode, Selasa (12/5/2026). Di tengah duka yang masih terasa, Sultan Tidore Husain Alting Sjah hadir mewakili keluarga besar almarhum untuk menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat Kota Ternate.

Di hadapan awak media di Kantor Wali Kota Ternate, Husain berbicara dengan nada lirih. Ia mengenang perjalanan panjang almarhum yang sebelumnya meniti karier sebagai birokrat hingga dipercaya memimpin Kota Ternate selama dua periode, 2010–2015 dan 2016–2021.

“Saya mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak berhingga kepada seluruh masyarakat Kota Ternate dan juga kepada rekan-rekan wartawan yang telah berjasa mengantarkan beliau menjadi wali kota yang sebelumnya adalah seorang birokrat,” ujar Husain Alting Sjah.

Menurut Sultan Tidore, perjalanan pengabdian almarhum tidak mungkin terlepas dari dukungan masyarakat dan insan pers yang selama ini ikut mengawal pemerintahan di Kota Ternate.

“Tentu semua tidak terlepas dari peran-peran aktif yang diberikan, juga dibantu oleh teman-teman wartawan dan masyarakat Kota Ternate,” lanjutnya.

Bagi keluarga, kata Husain, almarhum Haji Bur adalah sosok yang telah banyak meninggalkan jejak pengabdian untuk masyarakat. Namun ia juga menyadari, sebagai manusia biasa, almarhum tidak luput dari kesalahan dan kekurangan semasa hidupnya.

“Tentu sebagai manusia biasa saya percaya bahwa Haji Bur punya kelebihan-kelebihan yang telah ditorehkan yang membawa manfaat bagi masyarakat Kota Ternate. Di sisi lain sebagai manusia biasa, beliau punya kekhilafan dan kekurangan juga ada,” katanya.

PUPR Malut Tegaskan Penunjukan PPK 2026 Sesuai Aturan, Dibagi Berdasarkan Wilayah Kerja

Sofifi, Maluku Utara – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Risman, penunjukan PPK di lingkungan Dinas PUPR Maluku Utara mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

“ASN yang memiliki kompetensi telah dilibatkan dalam APBD 2026,” ujar Risman saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, pola penunjukan PPK pada tahun anggaran 2026 dilakukan dengan pembagian berdasarkan wilayah kerja. Skema tersebut diterapkan untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah.

“PPK tahun 2026 dibagi per wilayah. Harapannya pengendalian lebih baik karena lokasinya berdekatan,” katanya.

Menurut Risman, pembagian wilayah kerja itu diharapkan mampu memperpendek rentang kendali pengawasan proyek, terutama terhadap paket pekerjaan infrastruktur yang tersebar di kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Dengan pendekatan tersebut, proses koordinasi, monitoring, hingga evaluasi pekerjaan diyakini dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah daerah juga berharap sistem tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor infrastruktur.

“Dengan pengendalian yang lebih optimal, pelayanan publik atas infrastruktur juga diharapkan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Risman menambahkan, seluruh proses pengangkatan PPK telah mempertimbangkan kompetensi masing-masing aparatur sipil negara (ASN) serta dilakukan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta regulasi turunannya.Langkah pembagian PPK berbasis wilayah itu menjadi bagian dari upaya Dinas PUPR Maluku Utara memperkuat efektivitas pengawasan proyek infrastruktur pada tahun anggaran mendatang. (RS/Red)

Haru Biru Warnai Pemulangan Jenazah Haji Bur ke Ternate, Tauhid Soleman: Ini Kekuasaan Allah

Ternate, Maluku Utara – Burhan Abdurahman atau yang akrab disapa Haji Bur akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Ternate setelah lima tahun dimakamkan di Makassar. Kedatangan jenazah mantan Wali Kota Ternate dua periode itu disambut penuh haru oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Ternate, Selasa (12/5/2026).

Prosesi penyambutan dimulai di Bandara Sultan Babullah sekitar pukul 10.00 WIT. Sejumlah pejabat Pemkot Ternate, Forkopimda, ASN, tokoh masyarakat hingga warga tampak hadir menyambut kepulangan sosok yang dikenal dekat dengan rakyat tersebut.

Dari bandara, jenazah dibawa menuju kediaman almarhum di Kelurahan Moya untuk disemayamkan bersama keluarga dan masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Selanjutnya, rombongan menuju Kantor Walikota Ternate guna melaksanakan upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian almarhum selama memimpin Kota Ternate pada periode 2010–2015 dan 2016–2021.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan rasa syukur atas proses pemulangan jenazah almarhum yang berjalan lancar hingga kembali dimakamkan di tanah kelahirannya.

“Alhamdulillah hari ini proses pengembalian jenazah almarhum Haji Bur ke kampung halaman yang sebelumnya dikuburkan di Makassar sudah ditunaikan oleh pemerintah daerah. Dan ini juga menjadi harapan dari keluarga agar jenazah almarhum bisa dikuburkan di Maluku Utara atau Kota Ternate, jadi kami sudah tunaikan itu,” kata Tauhid usai upacara penghormatan.

Tauhid juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu proses pemulangan hingga pelaksanaan penghormatan terakhir.

“Saya tentu menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu proses pemulangan sampai pada proses pelepasan yang dilakukan pemerintah daerah, dan hari ini juga diproses pemakaman di kuburan Islam,” ujarnya.

Menurut Tauhid, almarhum Haji Bur merupakan sosok pemimpin yang meninggalkan banyak legasi pembangunan bagi Kota Ternate dan masyarakatnya.

“Sudah tentu kami pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum yang telah menjadi pemimpin di Kota Ternate, meninggalkan legasi dan hal-hal baik. Banyak hal yang sudah beliau berikan kepada masyarakat Kota Ternate dan sudah tentu ini menjadi pembelajaran penting bagi generasi yang akan datang,” imbuhnya.

Data OPD Tak Sinkron, Pansus LKPJ Minta Gubernur Malut Evaluasi Sejumlah Dinas

Sofifi, Maluku Utara – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Maluku Utara menyoroti lemahnya kualitas penyusunan laporan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam tahun anggaran 2025.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Maluku Utara, Pardin Isa, mengatakan dokumen LKPJ yang disusun OPD belum mampu mengurai persoalan pembangunan daerah secara substansial. Menurut dia, banyak laporan yang tidak disusun secara runut dan gagal menjelaskan keterkaitan antara program pemerintah dengan indikator makro pembangunan daerah.

“Termasuk keterkaitan dengan RPJMD maupun Renstra SKPD yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penyusunan program dan kegiatan,” kata Pardin saat membacakan laporan akhir pansus dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara, Senin (11/5/2026) kemarin.

Politikus Partai NasDem itu menyebut pansus menemukan lemahnya penjabaran indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci dalam dokumen OPD. Akibatnya, laporan kinerja pemerintah dinilai belum mencerminkan transparansi dan akuntabilitas secara utuh.

Pansus juga menyoroti persoalan sinkronisasi data antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), laporan realisasi anggaran, dokumen LKPJ, hingga laporan manual OPD yang disebut terus berulang setiap tahun.

“Sinkronisasi data masih menjadi kelemahan kronis OPD,” ujar Pardin.

Polisi Lidik Dugaan Penipuan Upah Tukang Proyek Labkesmas di Morotai

Daruba, Maluku Utara – Kepolisian Resor Pulau Morotai mulai menindaklanjuti laporan dugaan penipuan upah kerja yang menyeret kontraktor proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Kabupaten Pulau Morotai.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Pulau Morotai, IPTU Muhammad Yusuf Kasim, membenarkan adanya laporan pengaduan yang masuk melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada Senin, 11 Mei 2026.

“Iya benar, tadi sekitar pukul 12.30 WIT, pihak tukang datang ke SPKT terkait laporan aduan,” kata Yusuf kepada wartawan.

Menurut Yusuf, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan pembayaran upah para pekerja proyek. Aduan itu kini telah diterima oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pulau Morotai untuk ditindaklanjuti.

“Pengaduannya sudah diterima. Tinggal tindak lanjut dari Reskrim untuk melakukan penyelidikan sampai tahap penyidikan,” ujarnya.

Infrastruktur Maluku Utara Dikebut, Gubernur Sherly Temui 4 Dirjen Kementerian PUPR

Haliyora.id, Jakarta – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan rangkaian pertemuan dengan empat direktorat jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Senin (11/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan infrastruktur jalan, sumber daya air, permukiman, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi di Maluku Utara.

Dalam agenda itu, Sherly didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, serta Pelaksana Tugas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo.

Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya telah disampaikan kepada Komisi V DPR RI beberapa pekan lalu.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian usulan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Komisi V DPR RI beberapa minggu lalu. Selanjutnya ditindaklanjuti langsung oleh Ibu Gubernur ke Kementerian PU,” kata Risman kepada Haliyora.id.

Menurut dia, agenda koordinasi dilakukan secara berurutan bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Agenda diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga ahli dan tenaga kerja jasa konstruksi di Maluku Utara.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan (SMK) bidang konstruksi.

“Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi jasa konstruksi di Maluku Utara, sekaligus menyiapkan kebutuhan tenaga kerja konstruksi melalui pendidikan vokasi,” ujar Risman.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan usulan program infrastruktur kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Usulan itu berkaitan dengan pengembangan infrastruktur permukiman dan layanan dasar masyarakat.

Pada agenda berikutnya, Sherly dan jajaran melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Direktur Jenderal Bina Marga bersama sejumlah pejabat teknis terkait pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan.

Plt Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, mengatakan dalam audiensi tersebut gubernur menyampaikan sejumlah usulan program jalan di wilayah Maluku Utara. “Ibu Gubernur menyampaikan sejumlah usulan program jalan di Provinsi Maluku Utara dalam agenda koordinasi program bina marga,” kata Abdul Hamid.

Rangkaian koordinasi kemudian ditutup dengan audiensi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Pertemuan itu membahas usulan program pengelolaan sumber daya air untuk mendukung kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap hasil koordinasi dengan Kementerian PU tersebut dapat memperkuat pembangunan infrastruktur daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor konstruksi di Maluku Utara. (Redaksi)

Haji Bur dan Warisan Infrastruktur Kota Ternate yang Tak Lekang Waktu

Bagi saya, Almarhum Haji Burhan Abdurrahman bukan sekadar seorang wali kota. Beliau adalah sosok pemimpin yang mengayomi, memberi kepercayaan, sekaligus menghadirkan ruang bagi bawahannya untuk bekerja dan berkarya dengan penuh tanggung jawab. Hingga hari ini, jejak kepemimpinannya masih dapat dibaca dengan jelas melalui wajah dan tata ruang Kota Ternate.

Warisan pembangunan infrastruktur yang beliau tinggalkan bukan hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga menjadi penanda visi jauh ke depan. Salah satu yang paling nyata adalah pembangunan Landmark Kota Ternate. Jauh sebelum banyak kota menghadirkan ikon ruang publik di kawasan pesisir, gagasan beliau telah lebih dahulu mengarah ke sana.

Sekitar tahun 2013, pembangunan landmark mulai diwujudkan dengan tekad menjadikannya sebagai sentral sekaligus titik orientasi ruang terbuka hijau (RTH) Kota Ternate. Cara pandang beliau terhadap pembangunan kota menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya soal fungsi, melainkan juga identitas dan kebanggaan daerah.

Saya masih mengingat ketika mengusulkan pembangunan rigid pavement di Terminal Gamalama pada tahun 2017. Saat itu beliau cukup berhati-hati karena proyek tersebut menggunakan APBD murni dengan pembiayaan yang tidak sedikit. Pelaksanaannya pun harus dilakukan dalam dua tahap akibat keterbatasan anggaran. Kekhawatiran beliau sederhana yakni pekerjaan itu harus benar-benar selesai dengan baik dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Beliau berulang kali memastikan kesiapan perencanaan dan kualitas pekerjaan. Saya pun menyampaikan keyakinan bahwa umur rencana rigid pavement tersebut dapat bertahan lebih dari 25 tahun. Alhamdulillah, pembangunan itu akhirnya terwujud dan hingga kini masih terus dimanfaatkan masyarakat.

Di masa kepemimpinannya pula, hampir seluruh pasar di Kota Ternate dibangun. Ruko sepanjang Taman Nukila yang menggunakan konstruksi baja, salah satu yang pertama diterapkan dalam proyek pemerintah daerah, juga lahir pada periode itu. Beberapa pasar peninggalan pemerintahan sebelumnya direvitalisasi kembali, namun fungsi dan pemanfaatannya tetap berjalan baik sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari sana terlihat bagaimana beliau memandang infrastruktur bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan instrumen untuk menggerakkan kehidupan kota yang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan.

Salah satu pengalaman paling berkesan bagi saya adalah ketika mengusulkan pekerjaan hotmix Jalan Pulau Hiri berdasarkan hasil perhitungan jarak menggunakan drone dari Jikomalamo pada tahun 2017. Saat itu beliau belum sepenuhnya yakin.

Bahkan sebelum berangkat shalat Jumat ke Hiri, beliau sempat menelepon saya dan bertanya, “Ngana (kamu) yakin Budi bisa hotmix Pulau Hiri itu? Sadiki (sebentar) saya umumkan di masjid.”

Sebagaimana diketahui, beliau memang kerap berkeliling saat salat Jumat dan ketika itu jadwalnya berada di Hiri. Saya pun meyakinkan beliau bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh tim PUPR berdasarkan hasil perhitungan teknis yang kami miliki. Dan pada akhirnya, hotmix jalan keliling Pulau Hiri benar-benar dapat diwujudkan.

Bagi saya, disitulah letak keistimewaan gaya kepemimpinan Almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Beliau memberi ruang kreativitas yang luas kepada bawahannya, disertai kepercayaan yang besar. Kesederhanaannya dalam mendengar gagasan, keberaniannya mengambil keputusan, serta keyakinannya terhadap tim menjadi pelajaran berharga yang akan selalu dikenang.

Almarhum Haji Burhan Abdurrahman meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya melalui pembangunan yang masih berdiri hingga kini, tetapi juga melalui keteladanan kepemimpinan yang membangun manusia sekaligus kota.

Kini, lima tahun setelah beliau berpulang, sesungguhnya beliau tidak pernah benar-benar pergi dari Kota Ternate. Jejak pemikiran, keberanian, dan dedikasinya masih berdiri kokoh dalam setiap ruas jalan, pasar, ruang terbuka hijau, hingga landmark yang menjadi identitas kota.

Infrastruktur yang beliau bangun bukan sekadar beton dan aspal, melainkan warisan pengabdian yang terus memberi manfaat bagi masyarakat.

Nama beliau akan selalu dikenang sebagai salah satu pemimpin yang meninggalkan jejak pembangunan luar biasa bagi Kota Ternate. Dan selama karya-karya itu masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, selama itu pula amal jariyah dan pengabdian beliau akan terus hidup dalam ingatan banyak orang.

Membahas tentang Haji Bur selalu menghadirkan kesan tersendiri. Sebagaimana slogannya “Bahari Berkesan”. (*)

“Pig Party” di Sasur: Ketika Geothermal, Film, dan Ingatan Adat Bertemu di Telaga Rano

Di pesisir Desa Sasur, ketika cahaya senja jatuh pelan di permukaan Telaga Rano, laut tidak hanya membawa bunyi ombak. Ia juga membawa orang-orang yang datang dengan tikar lipat, termos kopi, dan rasa ingin tahu yang tidak sepenuhnya tenang.

Di halaman kampung yang disulap sederhana menjadi ruang pertunjukan, layar putih berdiri di antara percakapan yang belum selesai. Malam itu, Sasur tidak sekadar menjadi lokasi pemutaran film dokumenter. Ia berubah menjadi semacam ruang rapat terbuka. Tempat warga Suku Wayoli dan Suku Sahu menimbang ulang masa depan tanah yang mereka pijak.

Acara itu diberi nama Diskusi “Barang Panas di Telaga Rano” dan nonton bareng film dokumenter Pig Party (Pesta Babi) karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Di atas kertas, ini hanya forum diskusi dan pemutaran film. Namun di bawahnya, ada sesuatu yang lebih tegang, yakni kegelisahan tentang proyek geothermal yang perlahan masuk ke wilayah hutan adat Halmahera Barat.

Ratusan warga tercatat hadir malam itu. Mereka duduk bersisian tanpa sekat formal. Tidak ada podium yang tinggi, tidak ada jarak antara pembicara dan pendengar. Yang ada hanya layar, suara film, dan cerita yang terasa terlalu dekat untuk disebut fiksi.

Lima anak muda dan satu ruang yang dibuka

Di balik forum itu, ada lima nama yang bergerak hampir tanpa sorotan. Mereka antara lain, President Laef, Andrew, Brigit, Shanen, dan Felix. Mereka bukan bagian dari struktur formal pemerintahan, juga bukan tokoh adat yang biasa tampil di forum-forum besar. Tetapi justru dari ruang yang tidak resmi itulah diskusi ini lahir.

President Laef menjadi salah satu penggerak yang paling konsisten. Ia tidak banyak bicara, tetapi cara ia membaca situasi membuat isu geothermal tidak berhenti sebagai wacana teknis.

Andrew bergerak di jalur yang berbeda, dari rumah ke rumah. Ia memastikan warga datang, bukan sebagai penonton pasif, tetapi sebagai bagian dari percakapan yang harus mereka miliki sendiri. Bagi Andrew, yang penting bukan siapa yang paling benar, melainkan siapa yang masih punya ruang untuk didengar.

Brigit membawa dimensi lain, perempuan. Ia menempatkan diri di garis depan pengorganisasian forum. Dalam pandangannya, pembicaraan tentang hutan tidak bisa dilepaskan dari perempuan yang sehari-hari menjaga air, pangan, dan kehidupan keluarga di kampung.

Shanen lebih reflektif. Ia mengurai bahasa pembangunan yang sering terdengar netral, tetapi dalam praktiknya bisa menjadi alat yang menggeser ruang hidup masyarakat adat. “Barang Panas” baginya bukan sekadar proyek energi, melainkan pertarungan tafsir tentang masa depan tanah.

Felix menjadi penghubung yang menjaga semuanya tetap berjalan yakni dari teknis pemutaran film hingga ritme diskusi yang kadang melebar ke mana-mana. Ia memastikan forum itu tetap hidup, tidak sekadar formalitas.

Namun di atas semua itu, ada dua nama yang membuat malam di Sasur mungkin terjadi. Siapa lagi kalau bukan Agnes Kuadang dan Dwi Salatu. Dua perempuan adat Wayoli ini membuka rumah dan kampung mereka sebagai ruang pertemuan.

Di tengah meningkatnya sensitivitas isu geothermal, keputusan itu bukan hal kecil. Tetapi bagi mereka, ruang bicara masyarakat adat tidak boleh ditutup oleh rasa takut.

“Tanah ini bukan hanya hutan biasa. Ini tempat hidup kami,” ujar seorang warga dalam diskusi malam itu.

Film dari Papua, cermin dari Halmahera

Ketika Pig Party mulai diputar, suasana kampung mendadak berubah. Suara obrolan meredup. Di layar, cerita dari Papua mengalir, tentang masyarakat adat yang berhadapan dengan proyek besar negara, tentang kapal yang membawa alat berat, tentang kehadiran aparat, dan tentang perubahan lanskap yang datang tanpa banyak persetujuan.

Cerita tentang hutan yang berubah menjadi perkebunan industri, tanah adat yang dipasangi papan bertuliskan “Harta milik TNI”, hingga gerakan perlawanan Palang Merah masyarakat adat Papua, memantul kuat di wajah-wajah warga yang menonton malam itu.

Adegan-adegan itu tidak terasa jauh. Kisah Yasinta Moiwend dari Merauke, yang menyaksikan eskavator dan militer masuk ke kampungnya, seperti memantulkan bayangan yang sama di Telaga Rano.

Warga Sasur menonton dalam diam. Beberapa menunduk, beberapa saling pandang. Film itu tidak sedang menceritakan masa lalu orang lain. Ia seperti membuka kemungkinan masa depan mereka sendiri.

Di layar, hutan berubah menjadi perkebunan industri. Di luar layar, di Halmahera Barat, hutan adat juga sedang dipetakan dalam bahasa baru. Ya, investasi, energi, transisi.

Di antara keduanya, batas antara cerita dan kenyataan menjadi kabur.

Bagi masyarakat Sasur, film itu seperti cermin masa depan yang sedang mengetuk pintu mereka.

Di balik tenangnya Telaga Rano, masyarakat adat Suku Sahu dan Wayoli kini menghadapi kegelisahan yang sama: apakah pembangunan akan datang dengan penghormatan, atau justru mengambil ruang hidup mereka atas nama investasi dan transisi energi.

Diskusi “Barang Panas di Telaga Rano” akhirnya menjadi lebih dari sekadar forum biasa. Ia berubah menjadi ruang kesadaran kolektif bahwa pembangunan tidak boleh berdiri di atas hilangnya identitas, hutan, dan hak masyarakat adat.

Geothermal dan pertanyaan yang belum selesai

Di Telaga Rano, kata “geothermal” tidak lagi terdengar seperti istilah teknis dari dokumen kebijakan. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih konkret, kemungkinan masuknya alat berat, perubahan lanskap hutan, dan pergeseran cara hidup masyarakat adat.

Diskusi malam itu tidak menawarkan jawaban final. Ia justru membuka lebih banyak pertanyaan, siapa yang berhak menentukan masa depan tanah adat? Apa arti pembangunan jika ia datang dengan mengubah ruang hidup yang sudah dijaga turun-temurun?

Bagi sebagian warga, pembangunan adalah janji. Namun bagi yang lain, ia adalah sesuatu yang harus diawasi dengan hati-hati.

Malam yang belum selesai

Ketika layar akhirnya dimatikan, forum resmi sudah berakhir. Tetapi percakapan tidak ikut selesai. Di sudut-sudut kampung, warga masih berbicara pelan tentang tanah, tentang hutan, tentang Telaga Rano yang airnya tetap tenang, seolah tidak sedang menyimpan kegelisahan manusia di sekitarnya.

Malam semakin larut, tetapi Sasur tidak benar-benar sunyi.

Sebab bagi masyarakat Wayoli dan Sahu, ancaman tidak selalu datang dengan suara keras. Ia bisa datang perlahan, dibungkus bahasa pembangunan, lalu masuk diam-diam ke ruang hidup yang selama ini mereka anggap pasti.

Dan malam itu, di bawah layar putih sederhana, mereka belajar satu hal bahwa cerita tentang hutan bukan hanya tentang masa lalu yang dijaga, tetapi juga tentang masa depan yang masih diperebutkan. (*)

Kelangkaan Solar Subsidi Picu Kemarahan DPRD Malut, Aksandri Desak Pertamina Transparan

Sofifi, Maluku Utara – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar di Maluku Utara mulai menyeret dugaan permainan distribusi. DPRD Maluku Utara menilai ada kejanggalan serius dibalik kosongnya stok di SPBU, sementara solar justru tersedia di sejumlah depot.

Komisi II DPRD Maluku Utara menegaskan akan mengawal penuh persoalan ini hingga tuntas. Mereka bahkan membuka kemungkinan membawa kasus tersebut ke tingkat pusat apabila ditemukan penyelewengan distribusi BBM subsidi.

Anggota Komisi II DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, menyebut hak masyarakat mendapatkan BBM subsidi tidak boleh dikorbankan dengan alasan administratif ataupun teknis penyaluran.

“Masyarakat harus menerima haknya mendapatkan BBM bersubsidi jenis Bio solar, tidak ada lagi yang harus di pertimbangkan, karena ini menyangkut kepentingan dasar perekonomian rakyat,” kata Aksandri kepada Haliyora.id, Senin (11/5/2026).

Aksandri mempertanyakan distribusi bio solar yang dinilai tidak masuk akal. Menurut dia, Pertamina berulang kali menyampaikan stok aman kepada DPRD, namun kondisi di lapangan justru berbanding terbalik.

“Pertamina dan SPBU harus bertanggung jawab atas kelangkaan bio solar, pertanyaan sangat mendasar adalah kenapa di SPBU tidak ada tapi di depot-depot ada, ini mereka dapat dari mana? Sesuai laporan Pertamina stok BBM subsidi banyak, dua kali kami kunjungi Pertamina selalu mengatakan semua tersedia dan aman tapi ini yang terjadi,” ujarnya.

Komisi II, kata dia, kini fokus mengawal distribusi bio solar agar masuk ke seluruh SPBU di Maluku Utara. DPRD juga mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah politik agar distribusi tidak lagi tersendat hanya karena persoalan administrasi.

“Jika Pertamina beralasan SK penyaluran dari BP Migas belum dimiliki SPBU maka saya mengusulkan sambil kita memproses usulan itu di BP Migas, maka pemerintah provinsi dan DPRD bersepakat dengan menandatangani surat kesepakatan bersama untuk BBM subsidi jenis bio solar harus masuk ke SPBU-SPBU di seluruh Maluku Utara,” kata Aksandri.

Menurut dia, masyarakat tidak bisa terus menunggu kepastian di tengah terganggunya aktivitas ekonomi akibat langkanya solar subsidi.

“Dengan begitu, surat ini jadi dasar Pertamina untuk menyalurkan BBM tersebut, rakyat butuh sekarang jangan lagi kita menunda, kita harus eksekusi masalah ini. Rakyat butuh kepastian,” ujarnya.

Buronan Kasus ITE Penghina Bupati Sula Ditangkap Kejari Halteng

Weda, Maluku Utara – Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Maluku Utara, menangkap buronan kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Reza Zidani Mahendra Pora, Senin (11/5/2026). Terpidana perkara penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Bupati Kepulauan Sula itu sebelumnya sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Reza ditangkap Tim Intelijen Kejari Halmahera Tengah sekitar pukul 14.30 WIT di kawasan Taman Kota Weda setelah aparat menerima informasi mengenai pergerakannya dari Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara menuju Kecamatan Weda.

“Terpidana berhasil diamankan tanpa perlawanan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Halmahera Tengah, Rahmat Islami, Senin.

Usai ditangkap, Reza langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk menjalani eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4995/K/PID.SUS/2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus tersebut bermula dari unggahan di media sosial Facebook yang dibuat Reza pada 25 Januari 2023 di Desa Kobe, Kecamatan Weda Tengah. Dalam unggahan melalui akun pribadinya, Reza diduga menyebarkan konten bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Bupati Kepulauan Sula.

Unggahan itu disebut memuat kalimat bernada kasar dan menghina, termasuk menggunakan bahasa daerah Sula atau Sanana yang dinilai menyerang kehormatan korban di ruang publik digital.

Gegara Ini, Kontraktor Proyek Labkesmas Morotai Dipolisikan

Daruba, Maluku Utara – Pihak kontraktor proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pulau Morotai pada Senin (11/5/2025).

Laporan itu diajukan seorang kepala tukang bernama Iskandar Laher. Ia menuding pihak rekanan , CV Putra Jepara, dengan kontraktornya berinisial HP alias Hengky dan DP alias Deny, melakukan dugaan penipuan terkait pembayaran upah pekerjaan struktur lantai satu proyek Labkesmas.

Menurut Iskandar, pekerjaan awal dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak perusahaan yang disebut diwakili Steven Alfrets Sumua. Namun, setelah pekerjaan berjalan, pembayaran yang diterimanya dinilai tidak sesuai dengan beban kerja di lapangan.

“Setelah pekerjaan berjalan, saya hanya diberi uang panjar sebesar Rp 100 juta,” ungkap Iskandar.

Ia mengaku kondisi pekerjaan saat itu cukup mendesak karena para pekerja membutuhkan biaya makan dan kebutuhan harian. Di tengah tekanan agar proyek tetap berjalan, Iskandar mengaku menggunakan dana pribadi sebesar Rp 50 juta untuk menutupi kebutuhan operasional pekerjaan.

“Karena tidak ada kepastian dari pihak kantor saat dihubungi, saya mengambil inisiatif membayar kebutuhan kerja agar progres tetap berjalan,” ujarnya.

Kasus Hibah KONI Malut Naik Penyidikan, Kejati Periksa Tiga Saksi

Ternate, Maluku Utara – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Malut) kembali memeriksa tiga saksi dalam pengusutan dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku Utara senilai Rp 12 miliar.

Ketiga saksi diperiksa tim penyidik pidana khusus Kejati Maluku Utara pada Senin (11/5/2026). Mereka merupakan staf sekretariat KONI Maluku Utara yang diduga mengetahui pengelolaan dana hibah tahun anggaran 2024 tersebut.

Adapun saksi yang diperiksa masing-masing berinisial IU, ND, dan RTH. Ketiganya dimintai keterangan terkait penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan pemeriksaan terhadap tiga saksi tersebut.

“Hari ini tiga orang saksi dari KONI diperiksa penyidik,” kata Matheos saat dikonfirmasi wartawan.

Kejati Maluku Utara sebelumnya telah meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI itu ke tahap penyidikan. Langkah tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran hibah senilai Rp 12 miliar.

Dana hibah tersebut semestinya digunakan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga di Maluku Utara. Namun, penyidik menduga pengelolaan anggaran itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Saat ini tim penyidik masih menelusuri aliran dana hibah serta mendalami kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan skandal korupsi tersebut. (Riv/Red)

Keluhan Sopir soal Solar Subsidi Ditindaklanjuti, Pemkab Morotai Surati BPH Migas

Daruba, Maluku Utara – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bergerak cepat merespons tuntutan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Pulau Morotai terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang selama ini dikeluhkan para sopir angkutan umum.

Langkah cepat itu dilakukan setelah Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menerima laporan dari instansi teknis mengenai tuntutan yang sebelumnya disampaikan Organda kepada pemerintah daerah dan DPRD Pulau Morotai, Senin, 11 Mei 2026.

“Iya, tadi setelah mendapatkan laporan dari Satgas Percepatan Pembangunan Saiful Paturo serta Dinas Perindagkop terkait tuntutan Organda, Bupati Pulau Morotai langsung memanggil Sekretaris Daerah untuk mendiskusikan langkah-langkah teknis dalam menyelesaikan persoalan BBM jenis solar di Pulau Morotai,” kata Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, Iwan Muraji, kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Menurut Iwan, hasil koordinasi tersebut langsung ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan menyusun surat permohonan resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kuota BBM solar subsidi untuk Kabupaten Pulau Morotai.

Pemerintah daerah menilai persoalan kelangkaan BBM subsidi harus segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya sektor transportasi umum yang menjadi penunjang aktivitas warga di wilayah kepulauan.

“Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan bersama masyarakat Pulau Morotai, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, langkah penyelesaian dilakukan secara cepat agar persoalan ini bisa segera ditangani,” ujar Iwan.

Kuota Solar Ada Tapi Langka, DPRD Maluku Utara Ultimatum Pertamina

Sofifi, Maluku Utara – DPRD Maluku Utara mengancam membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar yang terjadi di wilayah itu. Ancaman tersebut disampaikan setelah keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM subsidi terus bermunculan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo, mengatakan selama ini PT Pertamina Patra Niaga selalu menyampaikan stok BBM dalam kondisi aman. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan terjadinya kelangkaan hingga memicu aksi protes masyarakat.

“Pertamina selalu menjelaskan BBM aman, tapi faktanya terjadi kelangkaan sehingga masyarakat turun melakukan aksi,” kata Said di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (11/5/2026).

Menurut Said, DPRD telah memberikan ultimatum kepada Pertamina agar segera menyelesaikan persoalan distribusi bio solar di Maluku Utara. Ia menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam jika persoalan tersebut terus berlarut.

“Kalau masalah ini dibiarkan, kami DPRD akan mendorong pembentukan Pansus untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Warga Morotai Keluhkan Harga MinyaKita Naik Tajam Jelang Lebaran, Pemda Janji Turun Cek

Daruba, Maluku Utara – Harga minyak goreng subsidi merek MinyaKita di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengalami kenaikan tajam menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Di sejumlah pertokoan dan kios, harga MinyaKita kini mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 26 ribu per liter.

Kenaikan itu dikeluhkan warga karena jauh melampaui harga saat Lebaran Idul Fitri lalu yang masih berada di kisaran Rp 18.500 per liter. Bahkan, untuk kemasan galon 5 liter, harga jual kini menembus Rp 125 ribu.

Sejumlah warga meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga minyak goreng program pemerintah tersebut.

“Kenaikan harga ini sangat terasa dibanding Idul Fitri kemarin. Waktu itu masih relatif stabil, sekarang sudah naik drastis,” kata seorang warga Morotai kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Warga mengaku terkejut karena MinyaKita yang merupakan program subsidi pemerintah justru dijual jauh di atas harga eceran yang selama ini diketahui masyarakat. “Saya beli terakhir sudah Rp 25 ribu per liter. Padahal sebelumnya masih sekitar Rp 18 ribuan,” ujarnya.

Menurut warga, kenaikan harga minyak goreng berdampak langsung terhadap kebutuhan rumah tangga sehari-hari, terutama menjelang momentum Idul Adha ketika konsumsi masyarakat meningkat.

Wagub Malut Soroti SPBU Tak Kebagian Solar Subsidi, Pertamina Diminta Bertanggung Jawab

Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar pertemuan dengan DPRD Maluku Utara, pihak Pertamina, dan perwakilan organisasi angkutan darat truk atau Organda Damtruk Sofifi untuk membahas kelangkaan solar subsidi di daerah itu.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, itu dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, Senin (11/5/2026).

Usai rapat, Sarbin mengatakan pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan dengan pimpinan PT Migas pada Selasa, 12 Mei 2026, guna membicarakan kuota bahan bakar minyak subsidi untuk Maluku Utara pada 2026.

“Pertemuan hari ini akan berlanjut besok dengan pimpinan PT Migas untuk memperoleh jatah kita di tahun 2026,” kata Sarbin kepada wartawan.

Menurut dia, pemerintah daerah bersama Komisi II DPRD Maluku Utara juga akan menggelar pertemuan lanjutan dengan seluruh pengelola SPBU di Maluku Utara pada pekan depan. Pertemuan itu akan melibatkan SPBU di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara.

Sarbin mengatakan pemerintah akan mengawal tuntutan masyarakat terkait distribusi bio solar subsidi yang dinilai tidak merata.

“Berdasarkan informasi katanya stok ada, tapi fakta di lapangan tidak ada. Karena ini hak rakyat, sehingga kita setuju untuk mengawal,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah, SPBU yang melayani distribusi bio solar subsidi di Maluku Utara hanya dua unit. Satu berada di Kota Ternate dan satu lainnya disalurkan langsung kepada nelayan.

Sekda Morotai Dilaporkan ke Kejari terkait Dugaan Judi Online, Kopra Singgung DPRD

Daruba, Maluku Utara – Selain ke Polda Maluku Utara, Komite Perjuangan Rakyat atau Kopra Institute melaporkan dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dalam aktivitas judi online ke Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, Senin (11/5/2026).

Direktur Kopra Institute, Faisal Habeba, mengatakan laporan itu diajukan sebagai bentuk keseriusan lembaganya dalam mengawal dugaan praktik judi online yang disebut melibatkan pejabat publik dan aparat penegak hukum.

“Pengaduan ini terkait dugaan keterlibatan Sekda dan oknum polisi yang bertugas di Polres Morotai dalam aktivitas judi online,” kata Faisal kepada wartawan.

Dalam laporan tersebut, Kopra Institute mengaku turut melampirkan sejumlah bukti yang dinilai berkaitan dengan dugaan aktivitas judi online itu. Faisal meminta Kejaksaan Negeri Morotai menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan terbuka.

“Secara kelembagaan kami berharap alat bukti yang dilampirkan dapat ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.

Faisal mengatakan lembaganya akan terus mengawal proses hukum karena persoalan itu dinilai menyangkut integritas pemerintahan daerah dan kepercayaan publik terhadap aparat negara.

“Kami tidak main-main dalam masalah ini dan siap mengawal sampai tuntas karena menyangkut marwah pemerintahan daerah,” katanya.

GPM Desak Kejati Malut Usut Tuntas Dugaan Korupsi di DPRD Ternate dan Provinsi

Ternate, Maluku Utara Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (11/5/2026), menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus korupsi baik di DPRD Ternate dan DPRD Provinsi Maluku Utara.

Massa aksi tiba sekitar pukul 12.00 WIT menggunakan mobil pikap yang dilengkapi pengeras suara dan atribut organisasi. Mereka langsung menggelar orasi di depan kantor Kejati Malut.

Dalam orasinya, GPM mendesak penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku Utara untuk segera memanggil seluruh anggota DPRD Ternate terkait dugaan perjalanan dinas (perjadin) atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2025–2026.

“Kehadiran kami di sini, meminta kepada Bidang Pidsus Kejati Maluku Utara, untuk memanggil seluruh anggota DPRD Ternate dalam rangka meminta pertanggung jawaban hukum SPPD fiktif,” ujar salah satu orator aksi.

Selain itu, massa juga mendesak Kejati Maluku Utara mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD Maluku Utara yang saat ini telah naik ke tahap penyidikan.

Rotasi Pejabat Polres Ternate: AKP Jalil Amir dan AKP Rusli Hanafi Jabat Posisi Strategis

Ternate, Maluku Utara Polres Ternate menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Samapta dan Kapolsek Ternate Utara di lapangan Mapolres Ternate, Senin (11/5/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, selaku inspektur upacara.

Dalam rotasi tersebut, IPDA Iwan Mole menyerahkan jabatan Kasat Samapta Polres Ternate kepada AKP Jalil Amir. Sementara itu, jabatan Kapolsek Ternate Utara kini resmi diemban AKP Rusli Hanafi menggantikan IPTU Riski Kurniawan Tresnadi.

Kapolres Ternate menegaskan bahwa sertijab merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang rutin dilakukan sebagai bentuk penyegaran sekaligus penghargaan atas kinerja personel.

“Hal ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, sebagai bentuk penyegaran, serta penghargaan atas prestasi yang telah dicapai oleh personel dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari lama masa jabatan, melainkan dari keteladanan yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Pilih Wilayah