Daruba, Maluku Utara – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bergerak cepat merespons tuntutan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Pulau Morotai terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang selama ini dikeluhkan para sopir angkutan umum.
Langkah cepat itu dilakukan setelah Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menerima laporan dari instansi teknis mengenai tuntutan yang sebelumnya disampaikan Organda kepada pemerintah daerah dan DPRD Pulau Morotai, Senin, 11 Mei 2026.
“Iya, tadi setelah mendapatkan laporan dari Satgas Percepatan Pembangunan Saiful Paturo serta Dinas Perindagkop terkait tuntutan Organda, Bupati Pulau Morotai langsung memanggil Sekretaris Daerah untuk mendiskusikan langkah-langkah teknis dalam menyelesaikan persoalan BBM jenis solar di Pulau Morotai,” kata Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, Iwan Muraji, kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Menurut Iwan, hasil koordinasi tersebut langsung ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan menyusun surat permohonan resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kuota BBM solar subsidi untuk Kabupaten Pulau Morotai.
Pemerintah daerah menilai persoalan kelangkaan BBM subsidi harus segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya sektor transportasi umum yang menjadi penunjang aktivitas warga di wilayah kepulauan.
“Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan bersama masyarakat Pulau Morotai, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, langkah penyelesaian dilakukan secara cepat agar persoalan ini bisa segera ditangani,” ujar Iwan.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!