Bobong, Maluku Utara – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, memaparkan sejumlah tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Maluku Utara di Kota Ternate, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri kepala daerah se-Maluku Utara tersebut, Sashabila menyoroti tingginya biaya logistik dan kondisi geografis daerah kepulauan sebagai faktor dominan yang memengaruhi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Pulau Taliabu.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah melakukan berbagai intervensi terhadap sejumlah komoditas strategis, termasuk cabai merah, cabai merah kering, dan tomat.
“Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebenarnya telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk mengintervensi harga komoditas strategis, seperti cabai merah, cabai merah kering, dan tomat diklaim sudah mulai mengalami penurunan harga di pasar-pasar lokal,” ujar Bupati.
Meski demikian, ia mengakui capaian tersebut masih sangat bergantung pada faktor eksternal, terutama ongkos distribusi barang ke wilayah kepulauan.
“Ada beberapa perkembangan yang menurut kami sudah kami upayakan secara maksimal, yaitu pengendalian harga cabai merah, cabai merah kering, dan juga tomat. Sudah turun dan dapat dikendalikan. Namun, hal yang lain memang masih tinggi, terutama karena menjadi faktor utama yaitu soal biaya ongkos logistik,” papar Sashabila.
Ia menilai, pemberian bantuan tunai maupun bantuan pangan belum cukup menjadi solusi permanen untuk menekan inflasi di daerah kepulauan seperti Taliabu.
“Kita perlunya mendorong kebijakan intervensi jangka panjang (long-term solution) demi menciptakan kemandirian pangan daerah, sehingga ketergantungan pada pasokan luar yang mahal dapat diminimalisir secara bertahap,” terang Bupati.
Selain persoalan pangan, Sashabila juga menyinggung rencana konversi minyak tanah ke LPG yang dinilai masih sulit diterapkan di Taliabu. Ia menyebut keterbatasan stok LPG dan minimnya komunikasi terkait kuota minyak tanah masih menjadi persoalan serius di daerahnya.
Menurut dia, distribusi LPG menuju Taliabu juga menghadapi tantangan keselamatan karena masih menggunakan kapal tradisional berbahan kayu.
“Masyarakat merasa khawatir bahwa LPG ini bisa melanggar atau membahayakan jika diangkut dengan kapal tradisional. Kami berharap dari pihak profesional bisa melakukan distribusi dengan cara-cara yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ada,” tandasnya.
Forum HLM TPID Maluku Utara di Ternate tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait pengendalian inflasi di wilayah Maluku Utara. (RHM)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!