Sofifi, Maluku Utara – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/5/2026), di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang menjadi mayoritas penduduk di daerah tersebut.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Delapan puluh persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah dengan memastikan hasil panen dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi,” tegas Sherly.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34 persen secara year on year (YoY) pada 2025 dan masih bertahan di angka 19,3 persen pada Kuartal I 2026. Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar.
Dari total sekitar 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten, sebanyak 1.900 kilometer atau sekitar 30 persen tercatat mengalami rusak berat.
Menurut Sherly, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera diselesaikan agar distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat tidak terhambat.
Untuk mempercepat penanganan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah strategis dengan target pembiayaan mencapai Rp 4,5 triliun.
Kebijakan tersebut meliputi optimalisasi APBD dengan alokasi minimal 10 persen untuk infrastruktur, penerapan skema lapisan penetrasi (lapen) guna memprioritaskan fungsionalitas jalan, hingga inovasi kontrak payung jasa konstruksi.
Sherly mengatakan, Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung jasa konstruksi dengan pendampingan LKPP dan berhasil mengefisiensi anggaran hingga 30 persen.
Selain pembangunan fisik, Pemprov Maluku Utara juga memberi perhatian serius pada sektor pendidikan.
Sherly mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah, sekitar 50 persen anak SD di sejumlah kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA.
Sebagai langkah intervensi, sejak 2025 Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Maluku Utara.
“Hasilnya nyata, angka anak yang tidak lanjut SMA turun 50 persen, dari 20 ribu menjadi 10 ribu anak,” ujar Sherly.
Pada 2026, Pemprov Maluku Utara juga akan meluncurkan pilot project sekolah jarak jauh di Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Program tersebut ditujukan untuk memastikan anak-anak di wilayah kepulauan dan daerah terpencil tetap memperoleh akses pendidikan hingga jenjang SMA.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Dr. Medrilzam, mengapresiasi visi pembangunan yang diusung Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Bappenas mendorong Maluku Utara untuk mulai melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor pertambangan, termasuk pengembangan sektor pangan seperti kelapa dan pala, serta sektor pariwisata melalui KEK Morotai.
Selain itu, Bappenas juga menyatakan komitmennya membantu penyusunan masterplan Sofifi sebagai pusat pemerintahan berkelanjutan dan mendukung pembangunan desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. M. Sarmin S. Adam, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan puncak dari rangkaian koordinasi teknis lintas sektor yang telah dilakukan sebelumnya.
Ia menyebutkan lima prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus pemerintah daerah, yakni akselerasi pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi sumber daya alam, reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Di akhir sambutannya, Sherly mengingatkan seluruh kepala daerah agar memastikan sinkronisasi data dan kesiapan detail engineering design (DED) supaya usulan program ke pemerintah pusat tidak tertolak dalam sistem perencanaan nasional.
“Kita hidup hanya sekali. Menjadi kepala daerah adalah amanah. Biarkan masa jabatan kita benar-benar bermanfaat buat banyak orang,” tutup Sherly disambut tepuk tangan peserta Musrenbang.Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray, jajaran Forkopimda, para kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Maluku Utara, Sekretaris Provinsi, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!