Sofifi, Maluku Utara – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan pesan tegas sekaligus menyentuh saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Kamis (7/5/2026).
Di hadapan perwakilan kementerian/lembaga dan 10 kepala daerah kabupaten/kota, Sherly menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami sebagian besar petani dan nelayan di Maluku Utara bukan semata persoalan nasib, melainkan akibat keterbatasan konektivitas yang berlangsung selama puluhan tahun.
“Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, di mana uangnya?, Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas,” tegas Sherly.
Gubernur menyebutkan, sekitar 80 persen masyarakat Maluku Utara menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Namun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai membuat distribusi hasil produksi masyarakat terhambat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan percepatan pembangunan konektivitas antar wilayah sebagai strategi utama menekan kemiskinan struktural.
Dari total 1.900 kilometer jalan rusak berat di Maluku Utara, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan jalan menggunakan metode lapisan penetrasi (lapen) agar lebih banyak ruas jalan dapat segera difungsikan.
Sherly menjelaskan, pembangunan satu kilometer jalan hotmix membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar. Dengan nilai anggaran yang sama, pemerintah dapat membangun hingga empat kilometer jalan lapen.
Menurut dia, pendekatan tersebut dipilih agar desa-desa terisolasi bisa lebih cepat terhubung dengan pusat ekonomi dan pasar rakyat.
“Target utama kita adalah membuka akses desa-desa yang selama ini terisolasi agar ekonomi masyarakat bergerak,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga menerapkan skema kontrak payung jasa konstruksi yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia. Kebijakan tersebut diklaim mampu mengefisiensi biaya pembangunan hingga 30 persen.
Tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Sherly juga menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak di wilayah kepulauan.
Ia mengaku tidak ingin lagi mendengar ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya maupun akses pendidikan.
“Tahun 2025 kita gratiskan uang komite, dan hasilnya 10 ribu anak kembali bersekolah. Tahun 2026, kita luncurkan Sekolah Jarak Jauh untuk wilayah Morotai, Halut, dan Haltim. Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil,” kata Sherly.
Dalam arahannya kepada para bupati dan wali kota, Sherly juga meminta pemerintah kabupaten/kota lebih fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dibanding kegiatan seremonial birokrasi.
Ia meminta kepala daerah memangkas belanja yang dianggap kurang prioritas seperti perjalanan dinas, forum group discussion (FGD), hingga biaya makan dan minum rapat.
Selain itu, setiap pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur.
Sherly bahkan menegaskan dirinya tidak akan segan menolak menandatangani RAPBD 2027 bagi daerah yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.
“Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati,” tutup Sherly. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!