Penulis: Redaksi Haliyora

Catatan Om Pala

Menulis ulang gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan di ruang publik berangkat dari sebuah bacarita santai bersama Staf Khusus Gubernur Maluku Utara, Bung Semuel Samson, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Serbia, putra Ambon Maluku, datang ke Ternate dan menurut penjelasannya ditugasi oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos untuk mendengar, membaca, dan mendalami problem Maluku Utara. Permintaan itu dihubungkan oleh Kasman Tan, mantan Komisioner KPUD Maluku Utara.

Bacarita berlangsung di Resto Pondok Katu, Kalumpang, Ternate, ditemani Kapita Waykiyowon Muzakir Dodaraga yang akrab disapa Jek, mantan anggota DPRD Kota Ternate dua periode. Di meja sederhana itu, percakapan tentang Maluku Utara mengalir ditemani ikan bakar tude. Tude adalah ikan kecil yang lincah, bergerak cepat menelusuri laut dan pulau. 

Ia seperti metafora Maluku Utara: kecil dalam ukuran, tetapi hidup dalam mobilitas antarpulau; sederhana di meja makan, tetapi menyimpan cerita besar tentang laut, pangan, rakyat, dan gugus kepulauan yang kita kenal sebagai Kie Raha, dan secara nasional sering disebut sebagai bagian dari Nusantara.

Bacarita santai itu mengantar saya pada catatan pendek tentang Maluku Utara. Saya memilih menulisnya secara terbuka di ruang publik, bukan menyimpannya sebagai bahan komunikasi tertutup untuk konsumsi elite kekuasaan.

Bila tulisan ini dibutuhkan Bung Semuel Samson dalam kerja sebagai staf khusus gubernur, maka biarlah ia sekaligus menjadi bahan bacarita publik. Urusan pembangunan Maluku Utara bukan urusan bisik-bisik kekuasaan. Ia harus menjadi percakapan terbuka yang dapat diuji, dibantah, dikoreksi, dan diperkaya oleh siapa saja yang peduli pada masa depan daerah ini.

Nyaris dua tahun kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos, kita menemukan dua bentuk pertumbuhan yang sama-sama tinggi, tetapi sama-sama menyimpan pertanyaan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh hilirisasi nikel. Pertumbuhan ini memperbesar angka ekonomi daerah, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan warga Maluku Utara. Bahkan ada kesan kuat bahwa hilirisasi lebih memperkaya jejaring industri global, terutama kekuatan modal dan pasar luar, sementara masyarakat lokal masih berhadapan dengan ketimpangan, tekanan harga, hilangnya aset, dan keterbatasan akses kerja bermutu. 

Kedua, pertumbuhan media sosial gubernur yang memperkaya popularitas politik, tetapi belum otomatis menjawab ketimpangan pembangunan. Musik TikTok bisa membuat wajah kekuasaan tampak dekat, tetapi data BPS dan realitas pulau kecil tetap menagih jawaban yang lebih serius.

Dua isu ini menjadi pintu masuk percakapan yang diantarkan Bung Semuel Samson: bagaimana mencari ulang jejak visi yang tertinggal dari janji politik; bagaimana menemukan kembali arah pembangunan yang nyaris tenggelam di antara statistik pertumbuhan, seremoni pemerintahan, dan gegap gempita media sosial. 

Maluku Utara tidak cukup dikelola dengan citra. Daerah ini memerlukan arah. Citra bisa viral satu malam, tetapi ketimpangan bisa tinggal puluhan tahun. Di situlah gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan perlu ditarik kembali ke ruang publik.

Gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan lahir dari hasil mawi, semacam pembacaan dan perkiraan atas dinamika pembangunan Maluku Utara. Provinsi ini pernah meraih dua predikat penting: pertumbuhan ekonomi tertinggi dan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Keduanya muncul pada masa kepemimpinan Abdul Gani Kasuba. 

Dalam pengertian politik pembangunan, Abdul Gani Kasuba mencatat dua branding kepemimpinan: sebagai bapak pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan sebagai bapak kebahagiaan tertinggi. Tentu branding semacam ini dapat diperdebatkan. Namun dalam politik, persepsi publik sering menjadi mata uang yang tidak kalah kuat dibanding dokumen perencanaan.

Dari situ muncul pertanyaan berikutnya: bila Thaib Armayin dikenang melalui gagasan Dari Desa Membangun Maluku Utara dan figur Bapak Perdamaian, lalu Abdul Gani Kasuba dikenang melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks kebahagiaan, maka kepemimpinan berikutnya harus meninggalkan legacy apa? 

Pertanyaan ini penting karena pembangunan daerah tidak boleh hanya berjalan sebagai kelanjutan administratif dari satu periode ke periode berikutnya. Setiap kepemimpinan harus meninggalkan jejak, bukan sekadar foto baliho yang pudar setelah hujan politik selesai.

Data, fakta, dan fenomena menjadi bahan bacarita berhari-hari, bahkan hingga menjelang subuh. Percakapan itu mencoba mencari titik temu antara ambisi kuasa politik melalui Pilkada dan janji politik sebagai komoditas branding yang dijual kepada pasar elektoral. Pasar elektoral Maluku Utara bukan pasar biasa. Ia tersebar di 69 pulau berpenghuni, dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa, dalam ruang administrasi provinsi yang dipisahkan oleh laut, sejarah, etnis, agama, dan pengalaman pembangunan yang tidak sama.

Dalam Pilkada 2024, Benny Laos dan Sarbin Sehe menawarkan komoditas politik yang berbeda dari banyak diskursus tentang Sofifi. Sebagian kompetitor menjadikan Daerah Otonomi Baru sebagai bahan jualan politik. Ada pula yang mengemas Sofifi sebagai Kawasan Khusus, seolah menjadi produk baru yang dilempar ke pasar elektoral. 

Kedua gagasan itu bertumpu pada regulasi dan kewenangan pusat. Artinya, daerah dapat mendorong, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Jakarta. Di sinilah Benny-Sarbin mencoba mengambil jalur berbeda: bukan sekadar memperdebatkan status Sofifi, tetapi membangun imajinasi tentang fungsi Sofifi sebagai pusat masa depan Maluku Utara.

Benny-Sarbin membaca jejak kepemimpinan masa lalu. Thaib Armayin membangun narasi dari desa dan perdamaian. Abdul Gani Kasuba meninggalkan narasi pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan. Maka kepemimpinan berikutnya perlu memiliki legacy yang lebih menyatukan: menjadikan Sofifi sebagai pusat peradaban baru Kie Raha. Gagasan ini tidak lahir hanya dari keinginan membangun kota. Ia lahir dari kebutuhan untuk merangkai ulang Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang pernah mengalami keretakan sosial akibat konflik 1999, lalu memasuki era hilirisasi dengan ketimpangan baru.

Benny-Sarbin mengajak masyarakat membayangkan kembali Kie Raha sebagai rumah bersama. Konflik 1999 meninggalkan luka sosial yang panjang. Ia tidak hanya meninggalkan cerita tentang kekerasan, tetapi juga mengubah pola interaksi dan permukiman. 

Dalam beberapa tempat, masyarakat cenderung hidup dalam ruang yang lebih homogen berdasarkan agama, etnis, atau asal-usul sosial. Pola kampung agama dan kampung subetnis tidak selalu tampak sebagai konflik terbuka, tetapi dapat menyimpan jarak sosial. Jarak itu berbahaya bila tidak diatasi dengan desain perjumpaan yang sehat.

Di sinilah simbol Bapak Perdamaian akan abadi bila perdamaian tidak berhenti sebagai memori politik, tetapi diterjemahkan ke dalam struktur sosial yang terus mempertemukan basudara Kie Raha. Perdamaian tidak cukup dijaga dengan slogan. Perdamaian harus dibangun melalui sekolah yang mempertemukan anak-anak dari latar berbeda, permukiman yang tidak tersegregasi, pasar yang hidup lintas komunitas, ruang publik yang aman, dan kota yang memberi pengalaman hidup bersama. Keberagaman bukan beban.

Dalam banyak studi pembangunan, masyarakat yang plural, bila dikelola dengan institusi yang baik, justru dapat menjadi sumber kreativitas, inovasi, dan percepatan pembangunan.

Sofifi dapat menjadi ruang itu. Ia dapat dirancang sebagai kota keberagaman Kie Raha: kota yang mengatasi pola pemukiman berbasis agama dan subetnis melalui satu kampung besar keberagaman. Sofifi harus menjadi tempat orang Ternate, Tidore, Halmahera, Morotai, Bacan, Sula, Taliabu, Makian, Kayoa, Obi, Patani, Weda, Maba, Tobelo, Galela, Gane, dan seluruh gugus pulau merasa memiliki rumah bersama. Bukan kota milik satu kelompok. Bukan pula kota kantor yang hanya hidup saat jam birokrasi. Sofifi harus menjadi pusat peradaban Kie Raha.

Benny-Sarbin juga tidak sekadar membaca data statistik yang mengumbar pertumbuhan tinggi dan indeks kebahagiaan. Mereka mencoba mencerna fenomena pembangunan dalam ruang publik yang nyata. Hilirisasi memang membuat Maluku Utara seolah melompat besar dari daerah agraris menjadi daerah industri. Di atas kertas, perubahan itu tampak seperti kisah sukses. Industri pengolahan tumbuh, pertambangan bergerak, produk domestik regional bruto naik, dan provinsi tampak menjadi bintang baru dalam ekonomi nasional. Tetapi bila dibaca dari kampung dan pulau kecil, muncul ilusi pembangunan yang nyata.

Ilusi itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi dibaca berdasarkan administrasi kewilayahan, sementara manfaatnya tidak otomatis bergerak mengikuti sebaran warga. Mesin pertumbuhan ekonomi terpusat di Halmahera, sedangkan masyarakat Maluku Utara tersebar di pulau-pulau. Halmahera memang menjadi pusat industri dan pertambangan, tetapi tidak seluruh warga Maluku Utara tinggal di Halmahera. Dari 69 pulau berpenghuni, hanya beberapa pulau memiliki daya dukung layanan yang relatif kuat. Sebagian besar masyarakat hidup dalam keterpisahan laut, dengan akses logistik mahal, layanan dasar terbatas, dan mobilitas sosial yang sempit.

Dalam bacaan ini, faktor utama mengapa pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan merata oleh basudara Maluku Utara adalah karena struktur wilayahnya terpisah oleh laut. Pertumbuhan boleh saja dicatat sebagai capaian provinsi, tetapi warga mengalaminya melalui posisi geografis yang berbeda-beda. Mereka yang dekat dengan pusat industri dapat memperoleh akses lebih cepat terhadap peluang ekonomi. Mereka yang tinggal di pulau kecil tetap menghadapi biaya transportasi, harga barang, keterbatasan sekolah, layanan kesehatan, dan minimnya lapangan kerja. Statistik provinsi menyatukan angka, tetapi laut memisahkan pengalaman.

Dari sekitar 69 pulau berpenghuni, hanya tujuh pulau yang relatif memiliki kelayakan lebih kuat sebagai pusat layanan dan hunian utama, yaitu Halmahera, Morotai, Ternate, Tidore, Bacan, Sanana, dan Taliabu. Sementara itu, puluhan pulau lainnya menghadapi keterbatasan struktural. Bahkan terdapat sekitar 23 pulau dengan karakter satu desa satu pulau. Kondisi ini membuat pembangunan tidak bisa hanya dijalankan dengan logika membagi proyek secara merata. Merata di atas kertas belum tentu adil di lapangan. 

Kadang negara merasa sudah hadir karena membangun satu fasilitas, padahal fasilitas itu tidak cukup mengubah struktur keterisolasian.

Karena itu, Sofifi Halmahera Metropolitan menjadi gagasan strategis. Sofifi terletak di Halmahera, pulau terbesar yang menjadi pusat mesin pertumbuhan ekonomi baru. Di sekitarnya terdapat kawasan Lelilef di Halmahera Tengah, Maba di Halmahera Timur, dan Gosowong di Halmahera Utara sebagai pusat aktivitas pertambangan dan industri. Ternate tetap menjadi kota jasa dan perdagangan, sedangkan Halmahera Barat memiliki potensi sebagai kawasan pertanian dan pangan. Sofifi berada dalam posisi yang dapat mengikat semuanya: industri, jasa, perdagangan, pertanian, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan permukiman produktif.

Inilah alasan Sofifi disebut episentrum. Ia bukan sekadar titik administratif. Ia adalah pusat getaran yang dapat menggerakkan agenda pembangunan lain. Jika sembilan misi pembangunan Benny-Sarbin ingin diterjemahkan menjadi kebijakan, maka misi itu membutuhkan ruang pelaksanaan yang konkret. Sofifi Halmahera Metropolitan dapat menjadi ruang itu. Dari Sofifi, pemerintah dapat membangun pusat pendidikan vokasi untuk menjawab rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dari Sofifi, layanan kesehatan regional dapat diperkuat. Dari Sofifi, logistik dan pangan lokal dapat diatur. Dari Sofifi, mobilitas penduduk usia produktif dari pulau kecil dapat difasilitasi secara sukarela dan manusiawi. Dari Sofifi, keberagaman Kie Raha dapat ditata dalam bentuk permukiman, ruang publik, sekolah, pasar, dan pusat kebudayaan.

Gagasan ini juga menjawab transformasi Maluku Utara dari daerah agraris ke daerah industri. Transformasi tersebut berlangsung cepat, tetapi kesiapan sumber daya manusia masih rendah. Struktur pendidikan penduduk yang masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah, terutama SMP, menunjukkan bahwa banyak warga belum siap masuk ke pasar kerja industri yang membutuhkan keterampilan, sertifikasi, disiplin kerja, dan penguasaan teknologi. Bila ini tidak dijawab, maka hilirisasi hanya akan memperbesar ekonomi daerah tanpa memperkuat manusia lokal. Tambang tumbuh di Maluku Utara, tetapi tenaga terampil datang dari luar. Ini bukan industrialisasi yang membebaskan; ini hanya perubahan lanskap ekonomi yang meninggalkan warga sebagai penonton.

Lebih jauh, hilirisasi juga membawa tekanan harga dan risiko hilangnya aset masyarakat. Tanah, kebun, ruang tangkap, akses ekologis, dan sumber penghidupan lama dapat bergeser atau hilang. Warga yang kehilangan aset tidak otomatis menjadi pekerja industri. Banyak yang justru masuk dalam kerentanan baru: kehilangan tanah, kehilangan pekerjaan lama, tetapi belum memiliki keterampilan untuk masuk ke pekerjaan baru. Jika pemerintah tidak hadir dengan desain perlindungan sosial, pelatihan, akses modal, dan tata ruang yang adil, maka hilirisasi dapat menciptakan kelas masyarakat yang tercerabut dari basis hidupnya sendiri.

Di sisi lain, efektivitas belanja pemerintah juga perlu dikritik. Belanja daerah seharusnya menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan yang ditinggalkan pasar dan industri. Tetapi bila APBD hanya menjadi rutinitas kegiatan, perjalanan dinas, proyek terpisah, dan belanja yang tidak produktif, maka pemerintah gagal memainkan fungsi redistribusi. 

Dalam konteks Maluku Utara, belanja pemerintah harus diarahkan untuk membangun manusia, memperkuat pangan, menurunkan biaya logistik, memperbaiki layanan pulau kecil, dan menjadikan Sofifi sebagai pusat pelayanan nyata. APBD tidak boleh menjadi mesin administrasi yang sibuk, tetapi tidak mengubah nasib rakyat.

Maka, ketika jejak visi Benny-Sarbin hari ini tampak mulai terlupakan, tulisan ini ingin menariknya kembali ke ruang publik. Bukan untuk romantisme Pilkada. Bukan pula untuk mengkultuskan tokoh. Benny Laos telah pergi dalam duka Taliabu. Duka itu menjadi luka politik dan kemanusiaan bagi banyak orang. Tetapi gagasan yang baik tidak boleh ikut dimakamkan. Sarbin Sehe, para pendukung, pemerintah hari ini, DPRD, akademisi, dan masyarakat sipil perlu membaca ulang substansi dari janji politik tersebut. Bila gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan dapat menjawab masalah daerah, maka gagasan itu harus diselamatkan dari lupa.

Politik sering terlalu cepat melupakan janji. Setelah Pilkada selesai, janji sering berubah menjadi arsip. Padahal bagi rakyat, janji politik adalah kontrak moral. Warga yang didatangi di pulau-pulau, yang disapa di desa-desa, yang mendengar mimpi tentang masa depan Maluku Utara, berhak menagih arah. Mereka mungkin tidak membaca dokumen visi-misi secara lengkap, tetapi mereka mengingat harapan yang pernah dinyalakan. Dan harapan, bila terlalu lama diabaikan, bisa berubah menjadi sinisme. Ini berbahaya bagi demokrasi lokal.

Karena itu, Sofifi Halmahera Metropolitan harus ditulis ulang. Ia harus dibaca sebagai jejak visi dan janji politik yang terlupakan, tetapi masih relevan untuk masa depan Maluku Utara. Ia adalah gagasan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, hilirisasi dengan sumber daya manusia lokal, pulau kecil dengan pusat layanan, pascakonflik dengan keberagaman, dan ibu kota provinsi dengan peradaban Kie Raha. Ia bukan sekadar proyek kota. Ia adalah desain untuk menyusun ulang rumah bersama.

Pada akhirnya, Maluku Utara tidak boleh puas hanya menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan indeks kebahagiaan yang pernah dibanggakan. Maluku Utara harus bergerak menjadi provinsi yang adil, produktif, terhubung, dan manusiawi. Sofifi Halmahera Metropolitan menawarkan arah itu. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup dimulai dari angka, tetapi harus berakhir pada kehidupan rakyat. Ia mengingatkan bahwa ibu kota provinsi bukan hanya tempat gubernur berkantor, tetapi tempat masa depan dirancang. Ia juga mengingatkan bahwa janji politik yang baik tidak boleh hilang ditelan musik TikTok, statistik BPS, dan kesibukan kekuasaan yang kadang lebih pandai tampil daripada bekerja.

Sofifi adalah ruang yang belum selesai. Halmahera adalah medan konsolidasi. Kie Raha adalah jiwa sosialnya. Metropolitan adalah desain besarnya. Dan janji politik Benny-Sarbin adalah salah satu jejak yang perlu dibaca ulang, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menyelamatkan masa depan Maluku Utara. (*)

Oleh: Muliadi Tutupoho (Kepala Disarpus Malut)

Peluncuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2025 oleh Perpustakaan Nasional RI pada Februari 2026 seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai rilis angka tahunan. Lebih dari itu, menandai pergeseran penting dalam cara negara memotret wajah literasi, dari sekadar kebijakan di atas kertas menuju realitas layanan di lapangan.

Perubahan pendekatan ini tidak berdiri sendiri. Tapi berkelindan dengan kerangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 serta Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2025 tentang indikator kinerja kunci. Di titik ini, IPLM tidak lagi menjadi domain eksklusif perpustakaan, melainkan bagian integral dari penilaian kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Regulasi tersebut kemudian menjadi pengungkit. Melalui pembahasan instrumen dan tata cara perhitungan—termasuk integrasi dengan TGM—pemerintah berupaya memastikan satu hal mendasar, yakni konsistensi antara target perencanaan dan capaian di lapangan. 

Upaya ini penting, mengingat selama ini kesenjangan antara dokumen perencanaan dan realisasi sering kali menjadi persoalan klasik birokrasi.

Kini, dengan komposisi penilaian di mana 70 persen bobot IPLM berada pada pemerintah daerah dan 30 persen pada perpustakaan atau pihak lain, tanggung jawab menjadi semakin tegas. Pemerintah daerah tidak bisa lagi berlindung di balik narasi kebijakan tanpa bukti implementasi. Fokus penilaian telah bergeser dari “apa yang direncanakan” menjadi “apa yang benar-benar tersedia dan dirasakan masyarakat”.

Perubahan ini membawa konsekuensi yang tidak ringan. Nilai IPLM tidak lagi bersifat agregatif yang mudah dipoles, melainkan berbasis data riil yang diinput dan diverifikasi oleh daerah. Artinya, ruang manipulasi kian sempit. Data menjadi cermin: jujur, telanjang, dan kadang tidak nyaman untuk dilihat.

Di Maluku Utara (Malut), cermin itu menunjukkan refleksi yang perlu disikapi serius. Nilai IPLM provinsi ini masih berada pada angka 10,98, dengan rincian variabel yang relatif rendah: SDM (0,191), koleksi (0,068), pelayanan (0,152), penyuluhan (0,152), dimensi perpustakaan (0,13), dan dimensi lainnya (0,152).

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potret akses, kualitas layanan, dan keberpihakan pada literasi di tingkat akar rumput.

Rendahnya capaian ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan metode penilaian dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun menjadikan metodologi sebagai kambing hitam jelas bukan jawaban. Justru di sinilah letak nilai penting IPLM terbaru, yakni memaksa pemerintah daerah untuk berhadapan dengan kenyataan yang selama ini mungkin tersamarkan.

Masalah yang lebih mendasar adalah inklusi sosial. Literasi belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat. Perpustakaan masih sering dipersepsikan sebagai ruang sunyi yang jauh dari kehidupan sehari-hari warga.

Padahal, di era disrupsi informasi, perpustakaan seharusnya menjadi simpul pengetahuan yang hidup, adaptif, dan inklusif.

Karena itu, jalan ke depan hampir pasti tidak bisa ditempuh secara sektoral. Kolaborasi menjadi keniscayaan, bukan pilihan. Dinas Perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus berkelindan dengan Dinas Pendidikan, bahkan dengan OPD lain yang selama ini mungkin dianggap tidak berkaitan langsung dengan literasi.

Di titik ini, peningkatan IPLM bukan lagi soal mengejar angka, melainkan membangun ekosistem. Ekosistem yang memungkinkan masyarakat tidak hanya bisa membaca, tetapi juga mengakses pengetahuan, mengolah informasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidupnya.

IPLM telah berubah menjadi alat ukur yang lebih jujur. Tantangannya kini sederhana, meski tidak mudah, apakah pemerintah daerah siap menerima kejujuran itu, dan bergerak darinya? Nampaknya era kepemimpinan Sherly-Sarbin sejalan dan satu nafas menginginkan kejujuran dan kualitas data lapangan yang terupdate setiap waktu. Karena itu kolaborasi antar instansi dan organisasi perangkat daerah menjadi kata kunci keberhasilan untuk mencapai target. (*)