Aksandri juga meminta data distribusi bio solar selama dua tahun terakhir dibuka ke publik. DPRD ingin mengetahui alur penyaluran BBM subsidi dan pihak-pihak yang selama ini menerima distribusi.
“DPRD akan meminta data penyaluran BBM biosolar selama dua tahun kebelakang ini tersalur kemana saja sehingga terbuka terang benderang siapa yang bermain BBM milik rakyat selama ini,” kata politisi Demokrat itu.
DPRD bahkan mengancam akan melaporkan Pertamina maupun SPBU ke tingkat pusat bila ditemukan pelanggaran distribusi.
“Jika terbukti ada penyelewengan oleh Pertamina dan pihak SPBU, maka DPRD akan melaporkan secara resmi ke BP Migas dan Pertamina pusat serta Pertamina regional wilayah 8 di Jayapura agar SPBU-SPBU dievaluasi kembali dan petugas Pertamina Maluku Utara ditindak tegas,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Maluku Utara juga mengancam membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelidiki kelangkaan bio solar yang terus dikeluhkan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo, mengatakan penjelasan Pertamina mengenai stok aman tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang justru memicu protes warga.
“Pertamina selalu menjelaskan BBM aman, tapi faktanya terjadi kelangkaan sehingga masyarakat turun melakukan aksi,” kata Said Banyo.
Menurut Said, DPRD telah memberi ultimatum kepada PT Pertamina Patra Niaga agar segera menyelesaikan masalah distribusi bio solar di Maluku Utara. DPRD, kata dia, tidak akan tinggal diam bila persoalan terus berulang.
Ia menegaskan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan stabilitas ekonomi daerah.
Saat ini DPRD masih menunggu langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama Wakil Gubernur, untuk menggelar pertemuan bersama Pertamina dan DPRD guna membahas solusi konkret atas krisis bio solar yang terjadi di wilayah tersebut. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!