Politikus PDI Perjuangan itu menilai kelangkaan bio solar di Maluku Utara sudah berlangsung cukup lama. Padahal, kata dia, bio solar merupakan BBM subsidi yang dibutuhkan masyarakat, terutama sektor transportasi.
“Faktanya Maluku Utara sudah lama tidak mendapatkan bio solar untuk transportasi, padahal itu subsidi negara,” kata Said.
Komisi II DPRD Maluku Utara, kata dia, akan terus mengawasi persoalan tersebut karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. DPRD juga ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi. “Katanya kuota ada, tapi faktanya langka. Jangan sampai ada permainan,” ujarnya.
Said mengatakan DPRD masih menunggu langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Wakil Gubernur, untuk menggelar pertemuan bersama Pertamina dan DPRD guna membahas penyelesaian persoalan tersebut.
“Jika tidak ada penyelesaian, maka DPRD Maluku Utara akan membentuk Pansus kelangkaan bio solar,” tandasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!