Sofifi, Maluku Utara – Fraksi Hanura di DPRD Maluku Utara kembali menyoroti kebijakan Gubernur Sherly Tjoanda terkait penyerapan anggaran yang dinilai sangat rendah. Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, pada Selasa (29/4/2025), Iswanto mengungkapkan bahwa realisasi anggaran pada triwulan pertama baru mencapai 11 persen.
Iswanto menegaskan bahwa angka tersebut sangat memprihatinkan dan berpotensi berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Sherly-Sarbin, terutama dalam 100 hari kerja mereka. “Dengan angka penyerapan yang hanya 11 persen, kami sangat khawatir ini akan memengaruhi program-program pemerintah kedepan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iswanto menyampaikan bahwa pergeseran anggaran yang terjadi hingga saat ini belum disertai dengan informasi yang jelas kepada DPRD. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama apabila pergeseran tersebut dapat berpengaruh pada APBD secara makro. “Jika pergeseran dapat merubah APBD secara signifikan, maka seharusnya mendapat persetujuan dari DPRD. Namun, hingga kini kami belum memperoleh informasi mengenai nilai pergeseran tersebut,” cetusnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
