Sofifi, Maluku Utara – Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional sebesar 34 persen pada 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara justru menghadapi paradoks: laju ekonomi yang melesat belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam pertemuan bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu (22/4/2026). Dalam forum tersebut, Sherly mengajukan usulan pembangunan infrastruktur senilai Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat.
“Pertumbuhan tinggi ini belum dirasakan merata. Akar masalahnya adalah konektivitas yang masih sangat terbatas,” ujar Sherly.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Maluku Utara masih didominasi sektor primer, dengan sekitar 60 persen penduduk bekerja sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan. Namun, keterbatasan akses jalan dan jembatan membuat distribusi hasil produksi menjadi mahal dan tidak efisien. “Banyak wilayah produksi tidak terhubung dengan pasar. Ini yang membuat manfaat pertumbuhan tidak sampai ke masyarakat bawah,” katanya.
Dari total usulan Rp 2,9 triliun, sektor jalan menjadi fokus utama. Pemerintah provinsi mengajukan anggaran Rp 789 miliar untuk perbaikan jalan provinsi yang belum tersentuh program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Pada 2025, Maluku Utara hanya memperoleh alokasi Rp 300 miliar untuk jalan kabupaten, sementara kondisi jalan provinsi masih banyak yang belum memadai.
Selain itu, pembangunan ruas strategis Maba–Sagea diusulkan untuk menghubungkan dua kawasan industri besar di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Konektivitas ini dinilai krusial karena akan memangkas waktu tempuh dari 10 jam menjadi hanya sekitar 2 jam. “Jika terhubung, dampaknya akan signifikan terhadap efisiensi logistik dan mobilitas tenaga kerja,” ujar Sherly.
Gubernur juga menyoroti lambatnya pembangunan Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Untuk itu, ia mengusulkan anggaran Rp 686 miliar guna membangun berbagai fasilitas dasar, mulai dari stadion, pasar higienis, terminal, hingga peningkatan rumah sakit.
Namun, hambatan utama pembangunan Sofifi bukan hanya anggaran, melainkan status administratifnya yang hingga kini masih berstatus kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan.
Status ini berdampak langsung pada akses pendanaan dari kementerian, termasuk dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang terhambat aturan zonasi. “Kami mendorong agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri. Tanpa itu, percepatan pembangunan akan terus terhambat,” katanya.
Usulan lainnya mencakup peningkatan akses menuju bandara melalui pengaspalan ruas Trans Kie Raha senilai Rp 348 miliar. Proyek ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara komersial dari 3,5 jam menjadi sekitar 1 jam.
Di sektor transportasi laut, Pemprov Malut mengusulkan pembangunan pelabuhan penyeberangan di sejumlah pulau, seperti Pulau Rao (Morotai), Kasiruta (Halmahera Selatan), Mandioli (Kepulauan Sula), Loloda, dan Pulau Hiri (Ternate).
Selain infrastruktur fisik, pemerintah daerah juga meminta peningkatan frekuensi kapal Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali dalam sebulan guna menekan biaya logistik yang masih tinggi.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, Maluku Utara juga menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan dana transfer pusat (DAU dan DBH) yang mencapai Rp 3,5 triliun secara kolektif untuk provinsi dan kabupaten/kota.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menangani dampak bencana. Banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat menyebabkan kerusakan lebih dari 300 rumah dengan kebutuhan anggaran perbaikan Rp 23,7 miliar.
Sementara itu, gempa bumi berkekuatan 7,6 SR yang mengguncang Ternate dan Batang Dua memerlukan dana Rp 28,7 miliar untuk rehabilitasi rumah warga dan rumah ibadah.
Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi V DPR RI dan kementerian teknis.
Menurut dia, tanpa percepatan pembangunan infrastruktur dasar, manfaat hilirisasi industri yang tengah berkembang pesat di Maluku Utara tidak akan dirasakan oleh masyarakat luas.
“Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik tetap tinggi. Rakyat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak merasakannya,” ujar Sherly.
Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat demi mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!