Sanana, Maluku Utara – Respons Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap dampak banjir di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dipertanyakan. Hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah provinsi meski laporan kerusakan telah disampaikan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menilai situasi di Waisakai telah memasuki fase darurat, terutama terkait krisis air bersih dan kerusakan talud penahan banjir. Namun, upaya koordinasi yang dilakukan sejauh ini belum membuahkan hasil.
Sekretaris Komisi III DPRD Sula, Azwan Soamole, mengatakan Dinas Pekerjaan Umum setempat telah melaporkan kerusakan infrastruktur kepada instansi terkait di tingkat provinsi, termasuk balai perairan. “Laporan sudah disampaikan, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan balik,” kata Azwan seusai rapat dengar pendapat, Rabu (22/4/2026).
Menurut dia, kerusakan paling mendesak terjadi pada sistem distribusi air bersih. Jaringan pipa dari bak induk hingga bak penyalur dilaporkan rusak parah, menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. “Ini kewenangan provinsi, tetapi belum ada langkah nyata,” ujarnya.
Selain itu, infrastruktur lain seperti rumah warga, jembatan, dan talud penahan banjir juga belum diperbaiki. DPRD telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dinas terkait di tingkat kabupaten untuk segera mengambil langkah awal, meski diakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
Pemerintah daerah, kata Azwan, berencana mengusulkan penanganan dampak bencana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. Namun, proses itu dinilai tidak cukup cepat untuk menjawab kebutuhan mendesak warga.
“Yang paling penting saat ini adalah air bersih. Warga tidak bisa menunggu terlalu lama,” katanya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!