Sofifi, Maluku Utara – Komisi V DPR RI menyoroti berbagai persoalan infrastruktur di Maluku Utara yang dinilai masih menjadi hambatan utama pembangunan, khususnya terkait konektivitas antar wilayah di daerah kepulauan.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Irine Yusiana Roba Putri bersama Sherly Tjoanda, Rabu (22/4/2026). Dalam agenda tersebut, rombongan turut meninjau Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang Rua di Kelurahan Jambula.
Irine menegaskan bahwa karakter geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan membuat tantangan pembangunan infrastruktur menjadi lebih kompleks dibandingkan daerah daratan.
“Maluku Utara ini wilayah kepulauan, sehingga tantangan infrastrukturnya sangat besar. Karena itu percepatan pembangunan harus menjadi prioritas,” kata Irine kepada wartawan.
Menurutnya, kunjungan ini tidak hanya bersifat peninjauan, tetapi juga untuk menghimpun kebutuhan daerah yang akan diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Huntap Rua Jadi Evaluasi
Dalam peninjauan Huntap korban banjir bandang Rua di Kelurahan Jambula, Komisi V menemukan sejumlah catatan penting. Dari hasil dialog dengan warga, sebagian masyarakat mengaku belum sepenuhnya puas dengan kondisi hunian yang tersedia.
Irine menyebut, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga pada kualitas dan manfaat bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh sekadar selesai, tapi harus memberikan manfaat maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Jalan Rusak dan Longsor Jadi Sorotan
Selain Huntap, Komisi V juga menyoroti kondisi jalan di sejumlah wilayah di Maluku Utara yang masih banyak mengalami kerusakan. Bahkan, beberapa titik dilaporkan terdampak longsor dan belum tertangani secara optimal.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!