Weda, Maluku Utara – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang membahas sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa berlangsung panas dan nyaris berakhir ricuh, Selasa (2/6/2026).
Pantauan di lokasi, ketegangan mulai terjadi saat forum memasuki sesi penyampaian pandangan dari anggota DPRD. Situasi memanas ketika anggota DPRD Halmahera Tengah dari Fraksi PAN, Sadri Kobu, diduga meluapkan emosi saat anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Kabir Kahar, sedang menyampaikan pendapat dalam rapat tersebut.
Di tengah jalannya forum, suasana mendadak pecah. Sejumlah gelas dan piring dilaporkan terlempar ke arah meja depan yang ditempati Sekretaris Daerah Halmahera Tengah bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam pembahasan sengketa Pilkades.
Insiden itu langsung mengundang perhatian seluruh peserta rapat. Anggota DPRD, panitia Pilkades, pejabat pemerintah daerah, hingga staf sekretariat dewan tampak terkejut menyaksikan situasi yang berkembang di ruang sidang.
Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, Ketua Komisi I DPRD Halmahera Tengah, Asrul Alting, segera mengambil alih jalannya forum. Ia meminta Sadri Kobu meninggalkan ruang rapat untuk mencegah ketegangan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Namun, upaya meredam situasi belum sepenuhnya berhasil. Saat proses pengeluaran Sadri dari ruang rapat berlangsung, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Junaidi Alting, juga terlibat dalam insiden dengan melemparkan botol ke arah yang bersangkutan.
Aksi tersebut membuat suasana forum kembali memanas dan nyaris memicu bentrokan antar anggota legislatif. Beberapa anggota dewan, pegawai sekretariat, serta pihak yang hadir dalam rapat langsung bergerak memisahkan pihak-pihak yang terlibat dan berusaha menenangkan situasi.
Setelah beberapa saat berlangsung tegang, kondisi ruang rapat akhirnya berhasil dikendalikan. Sadri Kobu kemudian meninggalkan lokasi rapat, sementara forum RDP kembali dilanjutkan untuk membahas agenda sengketa Pilkades yang menjadi pokok pembahasan.
Hingga rapat berakhir, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD maupun pihak-pihak yang terlibat terkait penyebab utama kericuhan yang terjadi dalam forum tersebut. Namun insiden itu menjadi sorotan karena terjadi dalam agenda resmi lembaga legislatif yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian persoalan melalui mekanisme dialog dan musyawarah.
Sengketa Pilkades yang dibahas dalam RDP tersebut diketahui melibatkan sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Tengah dan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!