Sofifi, Maluku Utara – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe langsung menggelar rapat terbatas (ratas) evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) usai memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Senin (1/6/2026).
Didampingi Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda itu diikuti seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam rapat tersebut, dua isu utama menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni optimalisasi serapan anggaran dan peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Sarbin Sehe menegaskan seluruh OPD harus meningkatkan kinerja agar target realisasi anggaran pada Triwulan II dapat tercapai sesuai perencanaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran dalam APBD, tetapi juga kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran secara efektif.
“Anggaran yang tersedia harus dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sarbin dalam rapat tersebut.
Ia menilai percepatan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Sekda Maluku Utara Samsuddin A. Kadir meminta seluruh OPD memperkuat disiplin administrasi dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) serta meningkatkan koordinasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target kinerja.
Selain membahas realisasi anggaran, rapat juga menyoroti penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang wajib disampaikan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Sarbin menegaskan penyusunan LPPD harus dilakukan secara serius karena menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus bentuk pertanggungjawaban administratif kepada publik.
“LPPD harus mampu memberikan gambaran yang utuh dan riil mengenai berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah selama satu tahun. Dengan begitu, proses penilaian dapat dilakukan secara objektif,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan tersebut agar dapat dipahami dan diakses masyarakat secara luas.
Menurut Sarbin, evaluasi kinerja OPD menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih terukur dan fokus pada program-program prioritas pembangunan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan realisasi program pembangunan melalui penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui evaluasi berkala terhadap kinerja OPD, pemerintah berharap kualitas birokrasi semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!