Weda, Maluku Utara – Sebanyak 38 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti Uji Kompetensi (Ukom) Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Rabu (3/6/2026). Para peserta bersaing memperebutkan 10 jabatan strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Asesmen yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati itu dipantau langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji-Ahlan Djumadil. Keduanya bahkan terlibat sebagai penguji dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait kemampuan manajerial, penyelesaian persoalan daerah, inovasi pelayanan publik, hingga strategi peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.
Adapun jabatan yang diperebutkan meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Perkotaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam arahannya, Bupati Halmahera Tengah menegaskan proses seleksi dilakukan berdasarkan sistem merit dan manajemen talenta ASN sesuai ketentuan kepegawaian nasional. Ia memastikan promosi jabatan tidak dipengaruhi faktor politik maupun kedekatan personal.
“Saya tegaskan, asesmen ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada ataupun perbedaan pilihan politik. Yang menjadi ukuran adalah kompetensi, integritas, pengalaman, rekam jejak, dan kinerja ASN. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga proses ini tetap profesional, objektif, dan transparan,” kata Bupati.
Menurut dia, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan strategis selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sistem manajemen talenta ASN.
“Saya dan Pak Wakil tidak melihat siapa A atau siapa B. Tidak ada diskriminasi terhadap siapapun. Semua memiliki kesempatan yang sama sepanjang memenuhi syarat dalam manajemen talenta ASN. Hasil akhirnya pun akan melalui mekanisme dan pertimbangan yang ditetapkan oleh BKN,” ujarnya.
Wakil Bupati Halmahera Tengah mengatakan pejabat yang nantinya terpilih harus mampu menjadi motor penggerak perubahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut dia, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami ingin pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, inovasi, dan kemampuan manajerial yang kuat. Jabatan harus diisi oleh orang yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan komitmennya bersama Wakil Bupati untuk tetap hadir di tengah masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa pada malam sebelumnya keduanya turun langsung memantau sejumlah wilayah yang terdampak genangan banjir akibat tingginya curah hujan.
“Sebagai pemerintah daerah, kami memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat yang terdampak musibah mendapatkan perhatian dan penanganan cepat,” ujar Bupati. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!