Kemelut RSUD dan Peran Gubernur Malut

- Editor

Senin, 23 Januari 2023 - 23:06 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi Unkhair Ternate, Dr. Mohtar Adam

Akademisi Unkhair Ternate, Dr. Mohtar Adam

Pesan Om Pala (Dr Mohtar Adam)

Gubernur dalam jabatan sebagai kepala daerah otonomi, diberikan hak jekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang setara dengan Presiden dalam fungsi keuangan negara, kedudukan Presiden juga diberikan hak kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Apa maksudnya?

Agar para pemimpin dalam melaksanakan diskresinya, tidak bisa dihambat dengan pemanfaatan sumber-sumber keuangan yang likuid untuk mengatasi problem yang dihadapi masyarakat, layanan publik, penataan ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, para penyusun undang-undang harus memikirkan dampak dari sebuah langkah kebijakan dalam memanfaatkan anggaran tak bisa dibatasi sepanjang tidak menyentuh aspek memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain dalam terjemahan indikator korupsi.

Dalam menjaga diskresi gubernur, dalam rumusan Peraturan Pemerintah, diberi ruang bagi kepala daerah menetapkan beberapa kebijakan yang bersifat mendesak, seperti :

1. Membuka rekening belanja tak terduga ada ketidakpastian dalam satu tahun anggaran, daerah diberi ruang untuk menampung dalam belanja tak terduga, pengalaman atas kejadian Covid-19 yang terjadi di kuartal-I tahun 2020 yang memaksa negara mengarahkan daerah untuk melakukan refocusing sebagai bagian dari tidak tersedia dana kehati-hatian dalam belanja jangka pendek.

BACA JUGA  Satu Cakades di Obi Halsel Terancam Tak Dilantik

2. Kewenangan pergeseran anggaran menjadi kewenangan kepala daerah tanpa terlebih dahulu melalui persetujuan DPRD. Artinya, Gubernur dapat melakukan pergeseran anggaran setelah penetapan APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Pergeseran Anggaran, yang disampaikan ke Pimpinan DPRD, yang selanjutnya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, bahkan, dalam perjalanan anggaran jika APBD Perubahan sudah ditetapkan, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk melakukan pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur, yang akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan penjelasan atas pergeseran dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun berkenaan.

Jika dilihat dari aspek kekuasaan dan kewenangan pengelolaan keuangan Provinsi, sesungguhnya tidak cukup alasan untuk tidak bisa mengatasi kebutuhan anggaran RSUD atas beban utang Belanja Tambahan Penghasilan RSUD, tanpa melalui pinjaman daerah apalagi melakukan pinjaman atas nama BLUD Chasan Boesoeri.

BACA JUGA  6 Ranperda Usulan DPRD Malut Resmi Disahkan

Jika ada hambatan dalam pasal terkait Peraturan Gubernur atas Penetapan BLUD Chasan Boesoeri yang tidak terbuka bagi alokasi APBD kepada RSUD, maka perlu dilakukan revisi atas peraturan gubernur yang dimaksud, karena sulit bagi RSUD Chasan Boesoirie yang hanya mengharapkan sumber pendapatan dari bisnis rumah sakit, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara.

Jika masih dipertanyakan diambil dari mana dana untuk membiayai rumah sakit, maka pemerintah provinsi dapat mengambil dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dimandatori oleh pemerintah pusat untuk belanja di bidang kesehatan, yang dialokasikan ke RSUD.

Jangan terus membiarkan masalah rumah sakit berlarut-larut menghambat pelayanan publik, apalagi menyangkut keselamatan warga di bidang kesehatan. Gubernur perlu mengambil langkah darurat untuk mengatasi problem rumah sakit.

Berita Terkait

Tunggak Jasa Medis Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Dirut RSUD Ir. Soekarno
Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK
Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 
Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar
Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan
Tauhid Soleman Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Walikota Ternate ke Gerindra
Kadisdik Halsel Klaim 24 Ruang Kelas Sekolah Ala Rusia Tuntas 100 Persen
Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu
Berita ini 368 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 10:10 WIT

Tunggak Jasa Medis Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Dirut RSUD Ir. Soekarno

Rabu, 17 April 2024 - 22:30 WIT

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK

Rabu, 17 April 2024 - 21:55 WIT

Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 

Rabu, 17 April 2024 - 20:51 WIT

Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar

Rabu, 17 April 2024 - 20:35 WIT

Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan

Rabu, 17 April 2024 - 19:32 WIT

Kadisdik Halsel Klaim 24 Ruang Kelas Sekolah Ala Rusia Tuntas 100 Persen

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIT

Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu

Rabu, 17 April 2024 - 18:04 WIT

AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!