RSUD Labuha Optimis Pendapatan Capai Target

Kalau dilihat angka pencapaian semester pertama sudah capai sebesar Rp 8,7 miliar, insya Allah kita optimis akhir tahun dapat mencapai 15 miliar

dr. Fardian Hidayat (Direktur RSUD Labuha)

Labuha, Maluku Utara- Target pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2023 sebesar Rp 15 miliar. 

Seperti disampaikan Direktur RSUD Labuha, dr. Ferdian Hidayat saat diwawancarai Haliyora.id Selasa (18/7/2023). 

“Jadi, target pendapatan sebesar Rp 15 miliar. Alhamdulillah capaian pendapatan semester pertama sampai hari ini sebesar Rp 8,7 miliar,” terangnya. 

Ferdian bilang, pihaknya optimistis akhir tahun 2023 nanti realisasi PAD di RSUD Labuha mencapai target sebesar Rp 15 miliar seperti yang ditargetkan. Optimisnya ini juga tak terlepas dari capaian tahun 2022 lalu, dimana PAD RSUD Labuha bisa mencapai target sebesar Rp 14,4 miliar.

“Kalau dilihat angka pencapaian semester pertama sudah capai sebesar Rp 8,7 miliar, insya Allah kita optimis akhir tahun dapat mencapai 15 miliar,” ucap Ferdian.

Aktivitas Tambang Emas Kasubibi Halsel Dihentikan Sementara

Penghentian ini tidak secara permanen, tapi ada ketentuan waktunya. Prinsipnya saat ini Pemkab meminta hentikan aktivitas penambangan ilegal di Desa Kusubibi

Almun Madi (Stafsus Bupati Halsel)

Labuha, Maluku Utara- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menghentikan sementara aktivitas penambangan emas ilegal di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat.

Dihentikannya aktivitas penambangan ilegal ini berhubungan dengan insiden kecelakaan kerja yang menewaskan tiga orang penambang asal Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Seperti disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Bupati Halmahera Selatan Bidang Investasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Almun Madi saat diwawancarai Haliyora Selasa (18/7/2023).

Almun meminta para pengusaha tambang emas di Kusubibi agar patuh terhadap instruksi Pemkab Halsel tentang penghentian aktivitas penambangan untuk sementara waktu. 

“Penghentian ini tidak secara permanen, tapi ada ketentuan waktunya. Prinsipnya saat ini Pemkab meminta hentikan aktivitas penambangan ilegal di Desa Kusubibi,” tegas Almun. 

Gubernur Malut Prioritaskan 2 Pimpinan OPD Didefinitifkan

Gubernur sudah menyurat ke KASN meminta persetujuan dilakukan lelang jabatan eselon II yang sementara kosong tapi diisi oleh Plt

Miftah Baay (Kepala BKD Maluku Utara)

Sofifi, Maluku Utara- Untuk mendefinitifkan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku Utara yang saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), Gubernur Abdul Gani Kasuba telah menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Surat yang dilayangkan ke KASN ini untuk meminta persetujuan melakukan lelang jabatan eselon II yang masih diisi pejabat Plt. 

“Gubernur sudah menyurat ke KASN meminta persetujuan dilakukan lelang jabatan eselon II yang sementara kosong tapi diisi oleh Plt,” kata Miftah Baay, Kepala BKD Maluku Utara, Selasa (18/7/2023). 

Miftah menyampaikan, surat yang diserahkan gubernur ke KASN itu juga melampirkan rekomendasi dari Pansel terkait jabatan Plt yang akan dilelang.

“Jadi 5 OPD itu yang diminta gubernur ke KASN agar segera dilakukan lelang, tapi yang menjadi prioritas gubernur ada OPD yang menurut gubernur sangat penting yaitu Dinas Perkim dan Bappeda,” ungkapnya.

Pekan Depan, Gubernur Malut Dijadwalkan Gelar Pelantikan Pejabat

Kemungkinan minggu depan gubernur akan kembali melaksanakan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dibatalkan beberapa waktu yang lalu

Miftah Baay (Kepala BKD Malut)

Sofifi, Maluku Utara- Lagi, Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba dikabarkan kembali melantik pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Hal ini juga dibenarkan Kepala BKD Malut, Miftah Baay ketika diwawancarai awak media, Selasa (18/7/2023).

“Kemungkinan minggu depan gubernur akan kembali melaksanakan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dibatalkan beberapa waktu yang lalu,” kata Miftah Baay di halaman kantor Gubernur Malut.

Miftah bilang, untuk persiapan pelantikan tersebut, saat ini BKD tengah menggodok ASN yang akan dilantik. Penggodokan ini menurut Miftah penting dilakukan agar menghindari praktek jual beli jabatan seperti yang terjadi pada pelantikan sebelumnya yang dibatalkan itu.

“Kalau kemarin ASN yang dilantik karena membayar pada saat pelantikan dan saat ini namanya tidak ada yang jelas dia akan marah. Dari situ sehingga kasus ini pasti akan terbuka,” terang Miftah. 

Polisi Bakal Usut Kematian Tukang Bentor di Pantai Army Dock Morotai

Iya akan ada tindakan lanjutan sesuai permintaan keluarga

Ipda Muhammad Andy Kurniawan (Kasat Reskrim Polres Morotai)

Daruba, Maluku Utara- Kepolisian Resort (Polres) Pulau Morotai, bakal menindaklanjuti permintaan keluarga korban untuk mengusut kematian almarhum La Antoro, pria paruh baya yang ditemukan meninggal di wisata pantai Army Dock, Desa Darame, Morotai Selatan, pada Minggu 16 Juli 2023, akhir pekan kemarin.

Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Morotai, Ipda Muhammad Andy Kurniawan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/07/2023).

“Iya akan ada tindakan lanjutan sesuai permintaan keluarga,” kata Andy.

Meski demikian, Andy mengaku pengusutan kasus ini masih menunggu hasil visum dari dokter. “Jadi kami masih menunggu hasil visum dari dokter,” singkatnya.

Sebelumnya, almarhum La Antoro (54) yang bekerja sebagai tukang bentor ditemukan tak bernyawa di area pantai Army Dock, Desa Darame, kecamatan Morotai Selatan, pada Minggu akhir pekan kemarin sekitar pukul 15.10 Wit. 

Soal Kredit Macet BPRS Halsel, Mantan Kadis Keuangan Mangkir dari Panggilan Polisi

Jadi, pak Aswin mangkir panggilan pertama hari ini tanpa ada alasan dan keterangan jelas. Tetapi dipastikan akan kembali dijadwalkan pemanggilan pemeriksaan nanti

Iptu Dwi Aryo Prabowo (Kasat Reskrim Polres Halsel)

Labuha, Maluku Utara- Polres Halmahera Selatan, kembali melakukan panggilan terhadap Aswin Adam, pejabat Pemegang Saham Pengendali (PSP) di Bank BPRS terkait skandal kredit macet.

Panggilan pertama ini dijadwalkan pada Selasa (18/7/2023), pukul 10.00 Wit. Sayangnya Aswin tidak menghadiri panggilan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Dwi Aryo Prabowo saat diwawancarai Haliyora mengakui, pihaknya telah mengundang oknum Aswin Adam untuk dimintai keterangan terkait skandal kredit macet Bank BPRS Halsel, tetapi yang bersangkutan tidak berkesempatan hadir.

“Jadi, pak Aswin mangkir panggilan pertama hari ini tanpa ada alasan dan keterangan jelas. Tetapi dipastikan akan kembali dijadwalkan pemanggilan pemeriksaan pada Sabtu 22 Juli 2023 nanti, sedangkan untuk ibu Leni kita jadwalkan pemeriksaan di hari Kamis besok, ” terang Aryo via telepon, Selasa (18/7/2023).

Cerita Korban Kebakaran di Bastiong Ternate : Bangun Tidur, Api Muncul dari Lantai Dua

Saya juga tidak tahu penyebabnya apa, tapi saya bangun dari tidur itu, saya sempat melihat api itu muncul dari lantai dua

Salah Satu Warga

Ternate, Maluku Utara- Peristiwa kebakaran di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang menyebabkan sejumlah rumah warga ludes terbakar, Selasa (18/7/2823), pukul 14.00 Wit, sampai saat ini belum dapat diketahui penyebab awal mulai terjadinya kebakaran. 

Salah satu warga, Hasim Rakib, yang juga korban kebakaran mengatakan, pada saat kebakaran dirinya sedang tidur, sehingga dia tidak mengetahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan rumahnya itu. 

Rakib kepada wartawan mengaku ia baru menyadari ada kebakaran setelah dia bergegas bangun dari tempat tidurnya. Ketika bangun, api sudah muncul dari lantai dua rumah milik saudaranya yaitu Yahya.

“Saya juga tidak tahu penyebabnya apa, tapi saya bangun dari tidur itu, saya sempat melihat api itu muncul dari lantai dua,” ungkapnya.

Realisasi Anggaran OPD di Halsel Maksimal

Realisasi anggaran dan kegiatan 30 OPD lingkup Pemkab Halsel sejak Januari sampai 14 Juli sekarang rata-rata sudah capai di angka 50 persen lebih

Muhammad Kamarullah (Kabid Perbendaharaan BPKAD Halsel)

Labuha, Maluku Utara- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melaporkan, realisasi anggaran dan program semester pertama (I) tahun 2023 di seluruh OPD termasuk 30 pemerintahan kecamatan sudah mencapai 50 persen. 

Hal ini disampaikan Kabid Perbendaharaan BPKAD Halsel, Muhammad Kamarullah, saat diwawancarai Haliyora di ruang kerjanya, Selasa (18/7/2023). 

“Iya, realisasi anggaran dan kegiatan 30 OPD lingkup Pemkab Halsel sejak Januari sampai 14 Juli sekarang rata-rata sudah capai di angka 50 persen lebih. Bahkan sejumlah OPD lainnya sudah di angka 52 persen,” terangnya. 

Muhammad menyebutkan, OPD pengelola anggaran terbesar tahun 2023, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Meski begitu dia tak menguraikan secara detail angka pasti realisasi anggaran di tiga OPD itu.

“Jadi, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan maupun Dinas PUPR merupakan OPD pengelola anggaran terbesar karena ada kegiatan fisik. Bahkan realisasi anggaran juga sudah maksimal di angka 50 persen lebih,” pungkasnya. (RA-2)

Depan Kantor Camat Sanana jadi TPS, Kadis DLHKP : Itu Liar

Tidak ada TPS di muka kantor camat, kalaupun ada penumpukan sampah berarti mereka buang sampah liar

Ridwan Buamona (Kadis DLH Kepsul)

Sanana, Maluku Utara- Depan Kantor Camat Sanana di Desa Waihama Kabupaten Kepulauan Sula, rupanya kini berfungsi jadi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara oleh warga setempat.

Berdasarkan amatan wartawan pada Selasa (18/7/2023), tumpukan sampah di depan kantor tersebut terlihat berserakan. Sampah ini merupakan limbah plastik sekali pakai, berupa kantong kresek hingga kaleng.

Salah satu pegawai di kantor Camat Sanana yang dijumpai wartawan mengaku sampah yang bertumpuk itu berasal dari warga sekitar. 

Ironisnya, sampah-sampah itu sudah lama dibiarkan tanpa diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP).

“Sampah itu bukan dari kantor, tapi orang-orang di sekitar sini yang buang, dan sampah yang di depan itu sudah lama tapi belum diangkut oleh petugas,” kata pegawai tersebut tanpa menyebutkan namanya.

BMKG Malut : Waspada Tinggi Gelombang hingga 2,5 Meter di Wilayah Ini

Ternate, Maluku Utara- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Sultan Baabullah Ternate kembali memberikan peringatan dini tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. 

Prakirawan Cuaca BMKG Sultan Baabullah Ternate, M Fauzi Bintiang mengatakan, tinggi gelombang mencapai 2,5 meter ini perlu diwaspadai di perairan selatan Kepulauan Taliabu, Sanana, perairan Obi dan sekitarnya. 

“Bagi nelayan atau kapal yang beraktivitas di perairan setempat harus perlu waspada terhadap tinggi gelombang tersebut untuk menghindari adanya korban jiwa,” kata Fauzi, Selasa (18/7/2023). 

Fauzi menyebutkan, pada sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tobelo, Galela, Ibu, Loloda, Sofifi,Oba, Wasile, Maba, Weda, Gane, Bacan, Obi, Taliabu dan sekitarnya

“Semntara, angin bertiup dari arah selatan menuju barat dengan kecepatan rata 10 sampai 45 km/jam, untuk suhu udara 27 derajat celcius sampai dengan 31 derajat celcius, sementara kelembaban udara dari 65 persen sampai 90 persen,” pungkasnya. (RUL-2)

Pemprov Malut dan Unkhair Ternate Panen Perdana Ayam Potong dari Bangkok

Sofifi, Maluku Utara– Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate resmi panen perdana ayam potong, yang berlangsung di lokasi Kampus Unkhair, di Dusun Bangkok, Desa Bobaneigo Madihutu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin, 17 Juli 2023.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba yang didampingi Kepala Dinas Pertanian Muhtar Husen dan sejumlah Kepala Dinas, Badan, dan Biro. Serta civitas Unkhair Ternate dan masyarakat setempat.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, bahwa pembangunan kandang broiler dengan menggunakan sistem closed house adalah kandang tertutup yang menjamin keamanan secara biologis (kontak dengan organisme lain) dengan pengaturan ventilasi yang baik, sehingga lebih sedikit stres yang terjadi pada ternak merupakan karya dari tangan dingin para ilmuan Unkhair Ternate.

“Hari ini, Alhamdulillah tidak pernah saya membayangkan kita panen ayam. Ini adalah tangan dingin para doktor-doktor (Unkhair Ternate) yang membangun peternakan ini,” ujar orang nomor satu di Pemprov Malut ini.

Menurut gubernur, jenis kandang seperti itu, sebelumnya ia pernah mendengar dari cerita beberapa orang Maluku Utara yang pernah ke Jepang. Sehingga, ia mengucapkan terima kasih kepada pihak Unkhair Ternate yang telah memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan ekonomi di Maluku Utara.

“Saya dengar cerita-cerita, pernah saya kirim beberapa orang ke Jepang, mereka cerita di Jepang itu, sapi, kambing semua pakai pakai AC. Tapi, baru hari ini, disini (Bangkok) baru saja saya lihat sendiri (kandang) pakai AC, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada mantan Rektor dan Rektor yang telah memberikan sumbangan besar kepada kita,” ucapnya.

3 Unit Rumah di Bastiong Talangame Ludes Terbakar

Ternate, Maluku Utara- Sebanyak 3 unit rumah di kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ludes terbakar pada Selasa (18/07/2023), sekitar pukul 14.30 Wit.

Dugaan penyebab kebakaran belum dapat diketahui secara pasti. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun Haliyora.id, dugaan kebakaran tersebut dikarenakan korsleting listrik. Pada saat kebakaran, pemilik rumah tidak ada di tempat.

Amatan Haliyora.id di lokasi kebakaran, rumah yang mengalami kebakaran itu hampir merembet ke rumah lainnya di sisi utara, karena penyebaran api diikuti dengan arah angin. Alhasil, dengan bantuan warga, rumah yang berada di sisi utara berhasil dipadamkan.

Pada saat pemadaman api tak hanya dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kota Ternate, namun juga dibantu oleh warga setempat.

Sekedar diketahui hingga saat ini proses pemadaman api masih dilakukan oleh Pemadam Kebakaran dan Warga setempat. (RUL-2)

Selangkah Lagi, Geopark di Ternate Menuju Situs Nasional

Dalam waktu yang tidak lama lagi Kota Ternate mendapatkan status predikat geopark secara nasional

Rizal Marsaoly (Kepala Bappelitbangda Kota Ternate)

Ternate, Maluku Utara- Penilaian Geopark Kota Ternate untuk mendapatkan status predikat geopark secara nasional sudah masuk pada tahapan penilaian terakhir. Sebelumnya, laporan geopark Kota Ternate diusulkan ke Badan Geologi Bandung, sehingga ada tiga tim prosesor yang turun ke lapangan untuk melakukan penilaian.

“Sehingga dengan waktu yang tidak lama lagi Kota Ternate mendapatkan status predikat geopark secara nasional,” kata Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly begitu dikonfirmasi, Selasa (18/7/2023).

Rizal mengatakan, untuk memperkuat geopark Kota Ternate yaitu ada tiga poin diantaranya, Biodiversity, geodiversity dan culture. Selain tiga poin itu, juga dilihat hewan endemik yang hidup di lokasi geosit, misalnya di danau Tolire yang didalamnya terdapat satu jenis burung yang tidak ada di daerah lain.

Sementara, sambung Rizal, secara culture ada di daerah Foramadiahi, misalnya ada makam sultan, perjalanan San Paulo serta ada juga Empat Momole di daerah setempat.

Demonstran Geruduk DPRD Sula, Minta Gunakan Hak Interpelasi

DPRD Kepulauan Sula harus mengawal karena DPRD yang memiliki fungsi yakni legislasi, fungsi pengawasan keuangan, dan mengontrol pelaksanaan Perda maupun peraturan lainnya

Salah Satu Massa Aksi

Sanana, Maluku Utara- Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) bersama Individu Pro-Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kepulauan Sula, Selasa (18/7/2023).

Buntut dari aksi ini karena menganggap DPRD Sula tidak tegas mengawasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Akibatnya, pengelolaan keuangan baik APBD maupun APBN tidak berjalan maksimal.

“APBD kita kebanyakan dianggarkan  untuk kegiatan serta agenda pemerintah daerah yang sifatnya hanya seremonial dan tidak memperhatikan dampak positif terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Sula,” kata Rahmat, salah satu orator.

Rahmat menyebutkan, kegiatan yang tidak berdampak positif ke masyarakat ini seperti 

Festival Tanjung Waka Tahun 2021 yang menelan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar, kemudian perjalanan dinas Bupati ke Spanyol, dan Perancis dan agenda-agenda lain yang menghabiskan banyak anggaran daerah.

Stadion Gelora Kie Raha akan Direnovasi Berstandar PSSI

Renovasi yang akan dilakukan nanti tentu bertumpu pada aturan-aturan yang ada atau sesuai standar yang ditetapkan oleh PSSI

(Direktur PT. MMS) Dirk Soplanit

Ternate, Maluku Utara- PT. Malut Maju Sejahtera (MMS) bersama Pemerintah Kota Ternate hari ini, Selasa,18 Juli 2023, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait renovasi Stadion Gelora Kie Raha Ternate.

Direktur PT. MMS, Dirk Soplanit menyampaikan, renovasi yang akan dilakukan nanti tentu bertumpu pada aturan-aturan yang ada atau sesuai standar yang ditetapkan oleh PSSI. Pada proses renovasi ini, pihaknya berupaya untuk meminta visi atau pandangan langsung dari PSSI maupun LIB.

“Supaya pada saat kita renovasi sudah terarah, atau paling tidak semua syarat itu sudah sesuai. Renovasi ini akan dilakukan secepatnya setelah MoU, sehingga semua tim akan bekerja dan poin-poin detailnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), karena kita kerja itu setelah ada PKS,” kata Dirk begitu dikonfirmasi, Senin (17/7/2023) kemarin.

Sementara Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menambahkan, bahwa rencana renovasi tersebut menyasar pada sisi utara dan selatan stadion, termasuk rumput, dan arena atlet.

Dinsos Halbar Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Kebakaran 

Jailolo, Maluku Utara- Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menyalurkan bantuan kepada salah satu warga Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, yang rumahnya terbakar pada Minggu 16 Juli 2023, pekan kemarin.

Kepala Dinas Sosial Halmahera Barat, A. Sully, menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada korban berupa perlengkapan dapur hingga peralatan tidur. “Bantuan tersebut yakni perlengkapan alat dapur, tempat tidur ada tikar, terpal, piring, cerek dan lain-lain,” kata Sully, Selasa (18/7/2023).

Dia berharap, bantuan yang diberikan ini dapat membantu korban yang rumahnya mengalami kebakaran. “Kami rasa prihatin juga terhadap korban tersebut, kami berharap kedepan mudah-mudahan jika ada warga yang terdampak musibah kami bisa membantu,” imbuhnya.

Sebelumnya, kebakaran di Desa Hatebicara pada minggu pekan kemarin menghanguskan satu rumah milik Abas, warga setempat. Akibat kebakaran ini, Abas mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. (RRN-2)

Akademisi Dukung Gubernur Malut Pangkas Kegiatan OPD

Langkah gubernur untuk mengadakan rapat dengan pimpinan OPD sudah sangat tepat, dangan meminta OPD agar memangkas kegiatan yang bukan prioritas

Mua’mil Yusuf (Akademisi)

Sofifi, Maluku Utara- Rencana Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, memangkas anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak penting untuk membayar utang Pemprov mendapat respon dari akademisi Universitas Khairun Ternate, Mua’mil Yusuf. 

Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair itu mengatakan, langkah yang diambil gubernur itu sangat tepat sekali karena tujuannya untuk melakukan penghematan anggaran. Apalagi rencana pemangkasan anggaran yang tidak urgen itu untuk membayar utang Pemprov.

“Jadi apa yang dilakukan oleh gubernur ini sangat tepat karena utang pemerintah cukup besar,” kata Mua’mil Yusuf, Selasa (18/7/2023).

Menurut dia, semua pimpinan OPD harusnya fokus pada kegiatan prioritas tahun 2023, dan mengesampingkan kegiatan yang tidak urgen. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengefisiensi anggaran.

“Langkah gubernur untuk mengadakan rapat dengan pimpinan OPD sudah sangat tepat, dengan meminta OPD agar memangkas kegiatan yang bukan prioritas dengan tujuan untuk penghematan anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk melunasi utang,” ujar Mua’mil. 

Kadis PMD Morotai Akui Banyak BUMDes Bermasalah

kami mencoba memberikan saran kepada pengurus BUMDes satu persatu, pada saat evaluasi kami menemukan ada pengurus BUMDes yang kepengurusannya yang tidak valid, karena hanya tiga orang

Ahdad Hi. Hasan (Kepala Dinas PMD Pulau Morotai)

Daruba, Maluku Utara- Bangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi proyek andalan semasa pemerintahan Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang tersebar di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai terkesan hanya menghamburkan puluhan miliar APBD.

Bagaimana tidak, proyek yang menggunakan sistem Multi Year dengan menelan APBD sekitar Rp 33 miliar lebih itu hanya sia-sia saja. 

Data yang dihimpun media ini, dari total 38 BUMDes yang dibangun, hanya 32 yang beroperasi sementara 6 lainnya tidak sama sekali.

Ironisnya, meski beroperasi, 32 BUMDes ini hanya satu ruangan yang difungsikan untuk kegiatan BUMDes. Padahal 1 unit gedung BUMDes berisi 6 sampai 7 ruangan.

Lagi, Polsek Pelabuhan A. Yani Ternate Kembali Sita Ratusan Botol CT

Ternate, Maluku Utara- Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Polresta Ternate kembali mengamankan minuman keras cap tikus (CT) yang dikemas dalam 168 botol dalam kegiatan razia, Senin (17/7/2023).

Ratusan botol miras cap tikus ini ditemukan di Kapal Motor Permata Obi saat berlabuh di pelabuhan A. Yani Ternate.

“Senin pukul 15.30 Wit, di pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah,  Personil Piket Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate melaksanakan razia miras dan barang ilegal lainnya di atas kapal yang tiba di Pelabuhan Ahmad Yani dari pelabuhan Manado-Jailolo,” ungkap Kapolsek Pelabuhan A. Yani, Iptu Triyanda Tegar Prasetya.

Dikatakan, dalam razia tersebut polisi menemukan minuman keras yang dikemas dalam 6 kantong plastik dan 5 dus yang berada di dapur KM. Permata Obi tanpa pemilik. Miras jenis cap tikus sebanyak 168 botol plastik ukuran 600 ml,” kata Iptu Triyanda.

Adapun barang bukti hasil sitaan ini lanjutnya, telah diamankan polisi untuk bahan penyelidikan polisi. (RY-2)

Soal Tunggakan Gaji Karyawan NHM, Kadis Nakertrans Malut : Kami Belum dapat Laporan Resmi

Sampai saat ini belum ada laporan secara resmi sehingga kita tidak bisa tindaklanjuti, jika sudah ada baru bisa tindaklanjuti

Marwan Polisiri (Kadis Nakertrans Malut)

Sofifi, Maluku Utara- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Maluku Utara, Marwan Polisiri, mengakui hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari perorangan atau serikat pekerja PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dilaporkan belum menerima gaji selama dua bulan terakhir.

“Sampai saat ini belum ada laporan secara resmi sehingga kita tidak bisa tindaklanjuti, jika sudah ada baru bisa tindaklanjuti,” kata Marwan Polisiri, Senin (17/7/2023). 

Marwan mengatakan, sebagai aparat pemerintah, pihaknya akan memonitoring di lapangan terkait informasi gaji karyawan PT. NHM yang ditunggak itu. 

“Tapi sampai sejauh ini tidak ada, karena kita juga bukan pihak penegak hukum seperti polisi, intinya harus ada laporan resmi, kita tidak mau menanggapi isu-isu yang tidak ada laporan resminya,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Malut, Sahril Tahir mengungkapkan, PT. NHM yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara telah menunggak gaji karyawan selama dua bulan terakhir. 

Selain menunggak gaji karyawan, perusahaan tambang emas itu juga belum membayar dana CSR kepada masyarakat lingkar tambang selama tiga (3) tahun belakangan ini. (RS-2)

Pilih Wilayah