DPRD Kepulauan Sula harus mengawal karena DPRD yang memiliki fungsi yakni legislasi, fungsi pengawasan keuangan, dan mengontrol pelaksanaan Perda maupun peraturan lainnya
Salah Satu Massa Aksi
Sanana, Maluku Utara- Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) bersama Individu Pro-Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kepulauan Sula, Selasa (18/7/2023).
Buntut dari aksi ini karena menganggap DPRD Sula tidak tegas mengawasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Akibatnya, pengelolaan keuangan baik APBD maupun APBN tidak berjalan maksimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“APBD kita kebanyakan dianggarkan untuk kegiatan serta agenda pemerintah daerah yang sifatnya hanya seremonial dan tidak memperhatikan dampak positif terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Sula,” kata Rahmat, salah satu orator.
Rahmat menyebutkan, kegiatan yang tidak berdampak positif ke masyarakat ini seperti
Festival Tanjung Waka Tahun 2021 yang menelan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar, kemudian perjalanan dinas Bupati ke Spanyol, dan Perancis dan agenda-agenda lain yang menghabiskan banyak anggaran daerah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
