Akselerasi Budaya Literasi Masyarakat Melalui Perpustakaan Desa

- Editor

Kamis, 22 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Udin Umar

Udin Umar

Diskursus budaya literasi akhir-akhir ini kurang menarik minat para pengambil kebijakan di Republik ini. Malahan instansi yang mengelola urusan perpustakaan yang bertanggung jawab terhadap urusan literasi dan budaya baca masyarakat dianggap sebagai tempat buangan para pejabat yang gagal mengelola institusi pemerintahan lain. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Disisi lain urusan perpustakaan dianggap sebagai urusan yang tidak “seksi” karena mungkin kurang berdampak secara ekonomi bagi pemerintah maupun masyarakat. Akibatnya anggaran yang disediakan pun minimalis alias pas pasan dibanding dengan perangkat daerah yang lain. 

BACA JUGA  Pancasila, Moderasi Beragama dan Harmoni ke-Indonesia-an

Padahal urusan perpustakaan adalah urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar. 

Hal ini juga berkaitan dengan kinerja institusi yang dianggap masih belum sesuai harapan dalam mewujudkan indikator pembangunan daerah di bidang perpustakaan antara lain peningkatan indeks literasi masyarakat. 

Terkait dengan itu maka sudah saatnya kita berkolaborasi baik pemerintah, pemerintah desa, sekolah maupun pegiat literasi di negeri ini untuk bersinergi sesuai tugas dan fungsi masing masing  sebagai upaya nyata  ikut berkontribusi dalam mencerdaskan warga masyarakat di negeri yang kita cintai.

Bila ditelusuri, maka kita akan mendapati akar masalah yang menjadi sebab kenapa urusan ini masih dianggap sebagai urusan ‘kesekian’. Pertama, persepsi kita terhadap perpustakaan adalah sebuah gedung tua dengan buku-buku di dalamnya alias urusannya pada penyediaan teks semata. Persepsi seperti ini membuat pengelola perpustakaan seolah berada di pojok yang gelap gulita. 

BACA JUGA  Deretan Peristiwa Baru Tercipta di Pilkada Maluku Utara

Kedua, pada konteks perpustakaan sekolah, persepsi kepala sekolah dan guru bahwa penyediaan buku melalui dana BOS berfokus pada buku guru dan buku siswa semata, maka perpustakaan sekolah menjadi tempat untuk menampung buku mata pelajaran. Padahal minat baca siswa terhadap bahan bacaan dimulai dari ketertarikannya pada bahan bacaan beragam dan penyediaan referensi yang sesuai dengan kebutuhan dan usia siswa. 

Berita Terkait

Pandora Politik Halmahera Tengah
Pilgub, Masalah dan Tantangan Masa Depan Maluku Utara Menurut Ekonom
Sultan-Aliong Dinilai Tepat di Pilgub Malut
Menanti Terobosan KPK  di Kasus Suap Mantan Gubernur Maluku Utara
Demokrasi Semu dan Demokrasi Rasional
Demokrasi Idiot, Peta Jalan Baru Demokrasi Rasional (CAT)
Bau Itu Bernama Politik Busuk 
Pangan Lokal dalam Cengkraman Industri Tambang
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 September 2024 - 10:37 WIT

Pilgub, Masalah dan Tantangan Masa Depan Maluku Utara Menurut Ekonom

Kamis, 22 Agustus 2024 - 21:29 WIT

Akselerasi Budaya Literasi Masyarakat Melalui Perpustakaan Desa

Selasa, 6 Agustus 2024 - 21:06 WIT

Sultan-Aliong Dinilai Tepat di Pilgub Malut

Minggu, 4 Agustus 2024 - 21:16 WIT

Menanti Terobosan KPK  di Kasus Suap Mantan Gubernur Maluku Utara

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:24 WIT

Demokrasi Semu dan Demokrasi Rasional

Berita Terbaru

Wakil Ketua I DPRD Morotai Judi R.E Dadana

Headline

DPRD Pulau Morotai Ancam Perkarakan Pemda

Sabtu, 7 Sep 2024 - 17:06 WIT

error: Konten diproteksi !!