Akselerasi Budaya Literasi Masyarakat Melalui Perpustakaan Desa

Dari pengertian tersebut terdapat empat kata kunci tentang perpustakaan desa yaitu: (1) perpustakaan berbasis masyarakat, (2) berfungsi sebagai sarana dan media belajar, (3) untuk meningkatkan dan mendukung pendidikan masyarakat, dan (4) merupakan bagian integral pembangunan.

Jika dilihat dari empat kata kunci tersebut, pengertian hakiki dari perpustakaan desa adalah perpustakaan yang dikembangkan dan didirikan atas inisiatif dan prakarsa dari pemerintah desa. Penyelenggaraannya juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa, yang digunakan masyarakat sebagai media untuk mendukung pendidikan informal di lingkungan masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pada konteks ini, pembentukan perpustakaan desa bukanlah hal baru bagi pemerintahan desa. Artinya keberadaan perpustakaan desa secara regulatif sudah diatur sebagai rujukan bagi pemerintahan desa. 

Pada penjelasan pasal 19 huruf b Undang Undang  nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebut pembentukan  perpustakaan desa sebagai “ kewenangan lokal berskala Desa” yang menjadi kewenangan mutlak pemerintahan desa yang dapat diinisiasi bila itu menjadi kemauan bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan itu, pada perkembangan terkini secara lebih detail telah terbit Surat Edaran Bersama antar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Nomor 2 dan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peningkatan Budaya Literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat Desa dan atau Perpustakaan Desa. Dalam surat edaran bersama ini telah dijelaskan secara rinci langkah-langkah bagaimana pemerintah desa membentuk dan memberdayakan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa sebagai institusi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui perpustakaan desa.