Weda, Maluku Utara – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah melontarkan kritik terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang digelar di Kantor DPRD Halmahera Tengah pada Selasa (21/4/2026), Pansus menemukan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ketua Pansus, Asrul Alting, mengatakan hasil pendalaman menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara rencana program dan realisasi di lapangan.
“Terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan realisasi program. Banyak kegiatan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Asrul.
Pansus juga menyoroti serapan anggaran OPD yang tinggi secara administratif, namun tidak diikuti dengan capaian kinerja yang sepadan. Meski demikian, Asrul tidak merinci secara gamblang capaian kinerja OP yang disorot itu. “Serapan anggaran memang tinggi, tetapi tidak diikuti hasil nyata yang maksimal di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Pansus menemukan data pendukung yang disampaikan sejumlah OPD tidak lengkap dan tidak tersusun secara sistematis. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!