Weda, Maluku Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Halmahera Tengah) menyoroti pelaksanaan program pemerintah daerah yang dinilai tidak sesuai dengan target dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025.S
Dalam pembahasan bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (20/4/2026), DPRD menemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program di lapangan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Asrul Alting, menyebut sejumlah program tidak berjalan optimal, baik dari sisi capaian kegiatan maupun serapan anggaran.
“Salah satu catatan utama adalah perbedaan antara target yang direncanakan dengan realisasi di lapangan. Selain itu, masih ada kegiatan yang belum berjalan maksimal,” kata Asrul.
Pansus menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Situasi ini dinilai berpotensi menghambat efektivitas pembangunan serta menimbulkan risiko pemborosan anggaran.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!