Selain persoalan capaian program, DPRD juga menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum terkoordinasi dengan baik. Sejumlah program disebut berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang jelas.
“Penguatan kinerja OPD menjadi penting agar program tidak berjalan parsial, tetapi saling terintegrasi dan memberikan dampak,” ujar Asrul.
DPRD menilai, perencanaan pembangunan ke depan harus lebih berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar daftar program administratif. Pelaksanaan anggaran juga diminta lebih disiplin agar tepat sasaran.
Pansus LKPJ menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi evaluatif kepada pemerintah daerah. Rekomendasi itu diproyeksikan menjadi dasar perbaikan tata kelola program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Sorotan DPRD ini mempertegas tekanan terhadap pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk membenahi kinerja birokrasi dan memastikan anggaran publik benar-benar berdampak pada pembangunan, bukan sekadar terserap di atas kertas. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!