Morotai, Maluku Utara- Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Distrik Pulau Morotai menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (9/06/2022).
Amatan haliyora.id, tampak para demonstran berhasil menduduki kantor DPRD setempat dan melakukan pemalangan sejumlah ruang kantor. Mereka menilai anggota DPRD Pulau Morotai gagal merespon aspirasi mereka terkait sejumlah persoalan di daerah. Aksi yang dimulai pukul 09:30 WIT pagi itu berhasil dipukul mundur aparat gabungan dari Polres Pulau Morotai dan Satpol PP yang berjaga di situ.
Meski dihalau, para demonstran tak menyurutkan niat mereka dan berusaha merangsek maju menuju kantor Bupati Pulau Morotai untuk berorasi di sana.
Di kantor Bupati, pengunjuk rasa dikawal ketat aparat keamanan setempat. Mereka menuntut Pejabat Bupati, M. Umar Ali mencopot Direktur PDAM Pulau Morotai lantaran gagal mengakomodir kebutuhan air bersih untuk warga di lima (5) desa di Kecamatan Morotai Selatan, di antaranya Desa Juanga, Pandanga, Joubela, Totodoku, dan Desa Mandiri.
“Tahun demi tahun, PDAM Morotai tidak lagi memperhatikan tentang kebutuhan air bersih di lima desa yang berada di Kecamatan Morotai Selatan, sehingga sampai saat ini masih menjadi polemik karena distribusi airnya tidak merata mulai tahun 2018-2022 ini,” ungkap koordinator aksi, Subhan Buthon.
Selain air bersih, para demonstran juga menuntut pihak kepolisian agar menangkap para penambang ilegal yang dilakukan oleh PT Laborosco. Mereka menilai praktek ilegal itu karena telah merugikan pekebunan warga yang berada di area Sangowo Kecil, tanjung pinang Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur.
“Yang menjadi kecemasan kami adalah apabila terjadi kerusakan lingkungan tentu dampaknya sangat fatal,” tandas Subhan.
Lebih fatalnya lagi lanjut Subhan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai lalai melihat persoalan ini.
“Pemda seakan-akan menyebut masalah penambangan ini sudah berjalan baik. Tapi faktanya lain. Menurut kami, para pejabat yang bekerja di Pemda hanya mengurus kepentingan pribadi dan untungnya buat mereka saja,” timpalnya.
Selain beberapa tuntutan di atas, SAMURAI Distrik Pulau Morotai juga menuntut penyelesaian masalah yang terjadi di kabupaten tersebut.
Adapun beberapa tuntutan di antaranya, menuntut Pemda Pulau Morotai menerbitkan Perda tentang penambangan pasir ilegal, pembangunan talud penangkal ombak di tiap lokasi yang terkena abrasi, pembangunan irigasi permanen di Tiley dan meminta dihentikannya penambangan pasir ilegal sebelum diterbitkannya Perda.
Pantauan Haliyora, aksi yang dilakukan para demonstran di kantor Bupati ini berlangsung aman hingga bubar. (Tir-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!