Green Colonialism di Telaga Rano: Saat Geothermal Ditolak Masyarakat Adat Sahu

Haliyora.id – Malam baru benar-benar turun ketika layar putih dibentangkan di Sasadu Desa Gamsungi, Kecamatan Sahu Timur, Halmahera Barat, Rabu malam, 27 Mei 2026. Jarum jam menunjuk pukul 21.20 WIT, dua jam lebih lambat dari jadwal semula saat film dokumenter Pesta Babi akhirnya diputar di hadapan puluhan warga.

Di bawah cahaya lampu seadanya, sekitar 70 orang berkumpul. Sebagian duduk bersila di lantai rumah adat Sasadu, sebagian lainnya berdiri di sisi-sisi bangunan kayu. Di kejauhan, kawasan Telaga Rano yang kini diperebutkan oleh narasi “energi hijau” tetap gelap dan sunyi.

Namun malam itu, Telaga Rano menjadi pusat percakapan tentang sesuatu yang jauh lebih besar, kolonialisme hijau.

Film Pesta Babi mengisahkan perjuangan masyarakat adat Papua Selatan mempertahankan tanah mereka dari ekspansi investasi dan pembangunan. Tetapi bagi warga Sahu di Halmahera Barat, cerita itu terasa terlalu dekat untuk dianggap sekadar tontonan.

Narasi tentang tanah adat yang perlahan diambil atas nama pembangunan dianggap identik dengan situasi yang kini mereka hadapi menyusul rencana pengembangan proyek geothermal di kawasan Telaga Rano.

Panitia kegiatan sengaja memilih tema “Green Colonialism” dengan subtema Ketika Geothermal Masuk di Wilayah Adat. Tema itu bukan sekadar slogan diskusi, melainkan sinyal politik.

“Kami sengaja mengangkat tema ini sebagai ruang refleksi dan kritik terhadap potensi eksploitasi wilayah adat atas nama energi hijau,” kata Ketua Panitia Tiklas Pileser Babua di hadapan peserta.

Tiklas bukan sosok asing di Halmahera Barat. Ia dikenal sebagai pemerhati lingkungan, Sekretaris HIPMI, sekaligus mantan Ketua GMKI Halbar. Dalam forum itu, ia menyebut isu geothermal telah memasuki “babak baru”.

Menurut dia, narasi yang kini dibangun adalah soal lapangan pekerjaan dan pembangunan ekonomi. Namun pertanyaan mendasarnya, kata Tiklas, adalah apakah proyek tersebut dapat berjalan tanpa mengorbankan masyarakat adat yang hidup turun-temurun di wilayah itu.

“Apakah investasi bisa berjalan beriringan dengan keberlangsungan hidup masyarakat adat?” ujar dia.

Pernyataan itu disambut anggukan peserta diskusi. 

Di antara mereka yang hadir ada Kepala Desa Gamsungi Karlos Bungajawa, Ketua Pemuda Novel Beno, Pendeta Nok Siliba, Ketua Pemuda Wayoli Marianto Mayau, hingga anggota DPRD Halmahera Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Sidete.

Nama Herman malam itu menjadi perhatian tersendiri. Selain didapuk sebagai pemantik diskusi, Tiklas juga menyinggung berkembangnya isu dugaan keterlibatan sejumlah oknum DPRD yang disebut mendukung masuknya proyek geothermal di Telaga Rano.

Isu itu dilemparkan ke ruang diskusi terbuka.

Herman tidak secara langsung menanggapi tudingan tersebut. Namun dalam paparannya, ia justru mengkritik keras praktik pembangunan yang memakai label energi hijau tetapi mengabaikan hak masyarakat adat.

“Pembangunan dengan label hijau jangan sampai justru menjadi bentuk baru penjajahan terhadap masyarakat adat,” kata Herman.

Ia menyebut praktik semacam itu sebagai green colonialism, sebuah istilah yang kini makin sering dipakai kelompok masyarakat sipil untuk menggambarkan eksploitasi sumber daya atas nama transisi energi.

Dalam konsep tersebut, proyek-proyek energi baru dan terbarukan dipandang berpotensi melahirkan bentuk kolonialisme baru yaitu tanah masyarakat adat diambil, ruang hidup menyempit, sementara keuntungan ekonomi mengalir ke negara dan korporasi.

Di Telaga Rano, kekhawatiran itu mulai tumbuh.

Bagi masyarakat Sahu, Telaga Rano bukan sekadar kawasan danau atau titik eksplorasi panas bumi. Ia dianggap bagian dari identitas kolektif, ruang hidup, sekaligus wilayah spiritual masyarakat adat.

Tokoh pemuda Desa Gamsungi, Osfaldo Kristofel Beno, mengatakan masyarakat tidak akan tinggal diam jika kawasan tersebut dieksploitasi.

“Kami tidak boleh diam. Penolakan terhadap geothermal di Telaga Rano harus terus disuarakan,” kata Osfaldo.

Kalimat itu disampaikan tanpa teks, tanpa podium, tetapi terdengar seperti manifesto kecil perlawanan warga desa terhadap proyek energi berskala besar.

Ia mengatakan generasi muda harus mulai membangun solidaritas dengan masyarakat adat lain yang mengalami persoalan serupa akibat ekspansi investasi.

“Kami tidak tahu secara teori soal kerusakan lingkungan. Yang kami tahu tanah leluhur harus tetap dijaga,” ujarnya.

Di tengah diskusi, sejumlah tagar terpampang dalam materi publikasi kegiatan: #SAVETELAGARANO, #PESTABABI, dan #PAPUABUKANTANAHKOSONG.

Tagar terakhir menjadi simbol penting. Ia menghubungkan perjuangan masyarakat adat Papua dengan masyarakat Sahu di Halmahera Barat, dua wilayah yang sama-sama menghadapi penetrasi investasi atas nama pembangunan.

Meski kegiatan berlangsung damai, aparat keamanan tampak hadir melakukan pemantauan. Sedikitnya lima personel kepolisian dan dua anggota TNI terlihat berada di sekitar lokasi acara hingga larut malam.

Tidak ada bentrokan. Tidak ada kericuhan.

Tetapi kehadiran aparat di tengah forum diskusi warga memperlihatkan satu hal, isu geothermal di Telaga Rano telah berkembang menjadi persoalan politik dan keamanan.

Situasi itu juga menandakan negara mulai memberi perhatian serius terhadap gerakan penolakan masyarakat.

Hingga malam berakhir, diskusi belum menunjukkan tanda mereda. Sejumlah peserta masih bertahan membicarakan kemungkinan penyusunan dokumen penolakan resmi yang akan dikirimkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tiklas memastikan gerakan penolakan tidak berhenti pada forum nobar dan diskusi semata.

“Komunitas Rakara dan Lentera akan terus mengkampanyekan penolakan geothermal,” katanya.

Ia menyebut masyarakat adat akan dilibatkan dalam penyusunan dokumen penolakan sebelum nantinya disampaikan kepada pemerintah pusat.

Di Halmahera Barat, perlawanan itu baru dimulai.

Dan seperti kisah dalam film Pesta Babi, warga Sahu tampaknya sedang bersiap menghadapi pertarungan panjang mempertahankan tanah yang mereka sebut sebagai warisan leluhur. (Redaksi)