Pelacur Intelektual di Tengah Bara Talaga Rano

Oleh : Tiklas Pileser Babua

Di setiap zaman, selalu ada mereka yang menjual suara. Bukan suara tenggorokan, melainkan suara pikiran. Mereka tampil rapi, berbicara dengan istilah akademik, membawa narasi pembangunan, investasi, kemajuan daerah, dan kesejahteraan rakyat. Namun dibalik semua itu, ada satu hal yang sering hilang: keberpihakan pada kebenaran.

istilah pelacur intelektual memang terdengar keras, tajam, dan menyengat telinga. Tetapi dalam banyak situasi, istilah ini muncul sebagai kritik terhadap mereka yang menjadikan ilmu pengetahuan, pengalaman organisasi, dan status intelektual sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan kekuasaan.

Fenomena itu terasa relevan dalam polemik investasi geothermal panas bumi di kawasan Talaga Rano. Ketika masyarakat adat masih mempertanyakan dampak ekologis, ancaman ruang hidup, dan minimnya keterbukaan informasi, justru muncul sejumlah eks ketua organisasi yang sibuk berdiri di barisan pemerintah daerah. Mereka berbicara seolah menjadi corong resmi kekuasaan, membela proyek tanpa reserve, bahkan menyerang kelompok yang kritis.

Pertanyaannya sederhana, sejak kapan mantan pemimpin gerakan menjadi juru bicara kekuasaan?

Dulu mereka berdiri di mimbar organisasi, bicara tentang keadilan sosial, hak rakyat, dan keberanian melawan kebijakan yang merugikan masyarakat. Hari ini, nada itu berubah. Lidah yang dulu tajam mengkritik, kini lentur memoles kebijakan. Mulut yang dulu vokal menolak ketidakadilan, kini sibuk menjelaskan mengapa rakyat harus diam.

Di sinilah istilah pelacur intelektual menemukan konteksnya. Ketika kapasitas berpikir dijual murah demi akses, kedekatan dengan pejabat, proyek, jabatan, atau sekadar eksistensi politik. Ketika idealisme ditukar dengan kenyamanan. Ketika pengetahuan tak lagi dipakai membela yang lemah, tetapi dipakai membungkam yang resah.

Mendukung investasi bukan dosa. Mendukung pembangunan juga bukan kesalahan. Tetapi dukungan tanpa sikap kritis, tanpa keberanian menguji dampak, tanpa empati terhadap suara masyarakat, hanyalah bentuk lain dari kepatuhan yang dibungkus retorika.

Talaga Rano menyimpan ruang hidup, sejarah, identitas, dan kecemasan warga yang tak bisa dihapus oleh presentasi investor. Jika para eks ketua organisasi benar-benar masih punya nurani gerakan, maka tugas mereka bukan menjadi jubir pemda, melainkan menjadi penyeimbang guna memastikan investasi berjalan adil, transparan, dan tidak menindas masyarakat adat.

Sebab ketika intelektual memilih menjadi pelayan kekuasaan ketimbang penjaga nurani publik, maka yang mati bukan hanya idealisme—tetapi juga martabat berpikir itu sendiri. (*)