Jailolo, Maluku Utara- Front Mahasiswa GMNI dan LMND, menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Halmahera Barat, Kamis (3/8/2023).
Aksi unjuk rasa ini meminta Inspektorat Halmahera Barat mengusut dugaan praktek pungutan liar (Pungli) pembuatan Akte kelahiran, KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Kasus pungli seakan sudah mendarah daging di Dukcapil Halbar, minimal-nya ribuan rupiah dan maksimal-nya adalah ratusan rupiah dalam pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran dan lainnya,” ungkap Marius, koordinator aksi.
Menurutnya, praktek semacam ini bertolak belakang dengan asas UU Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pembebasan biaya administrasi.
“Tentunya bukan hanya praktek pungutan liar, sudah betul ini adalah rahasia umum soal tidak optimal pelayanan dan tindakan arogansi, acuh tak acuh pegawai Capil dan kepala dinas yang jarang ke kantor tanpa ada penjelasan yang jelas, yang menjadi bukti kongkrit kami soal keteledoran pegawai Capil,” bebernya.

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!