Direktur RSUD Weda Hadiri Rapat Pemda, Wakil Bupati Tekankan Penanganan Konflik dan Kesiapan Audit BPK

Weda, Maluku Utara – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan. Hal ini mengemuka dalam rapat rutin yang dipimpin Wakil Bupati Ahlan Djumadil bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (13/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat bupati itu turut dihadiri Direktur RSUD Weda, dr. Sukri Soamole, bersama para staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD lainnya.

Dalam arahannya, Ahlan menekankan pentingnya tindak lanjut atas hasil entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ia meminta seluruh OPD segera merespons berbagai catatan yang diberikan, termasuk memastikan kelengkapan dokumen serta kesiapan administrasi sesuai ketentuan.

“Setiap catatan harus segera ditindaklanjuti. Ini penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan kita berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Ahlan.

Selain isu audit, rapat juga membahas agenda strategis lain, termasuk rencana kunjungan Pangdam Pattimura dalam waktu dekat. Pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh aspek pendukung agar agenda tersebut dapat berjalan lancar.

Namun, perhatian utama dalam rapat kali ini tertuju pada penanganan konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Patani Barat. Ahlan meminta seluruh OPD untuk tidak hanya bersikap responsif, tetapi juga proaktif dalam mendukung upaya penanganan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas, mulai dari ketersediaan bahan pokok hingga layanan kesehatan dan keamanan.

“Pastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan maksimal, terutama di wilayah konflik. Kita harus hadir dan memastikan kondisi tetap terkendali,” katanya.

Keterlibatan lintas sektor, termasuk peran fasilitas kesehatan seperti RSUD Weda, dinilai krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan memastikan masyarakat terdampak tetap terlindungi.

Rapat rutin ini menjadi salah satu instrumen evaluasi dan koordinasi pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, sekaligus merespons cepat berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. (RJ)