Sofifi, Maluku Utara – Dibalik angka-angka pembangunan dan tebalnya dokumen perencanaan, terdapat satu tujuan yang sama, yakni menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Semangat itulah yang mewarnai selesainya seluruh tahapan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 tingkat kabupaten dan kota oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara. Tahapan ini menjadi pintu awal bagi daerah-daerah terbaik untuk melangkah ke seleksi nasional yang digelar Kementerian PPN/Bappenas.
Bappeda Maluku Utara memastikan seluruh proses penilaian dan pengunggahan hasil evaluasi ke Sistem Digital PPD nasional telah diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.
Bagi sebagian orang, PPD mungkin hanya dipandang sebagai ajang penghargaan. Namun bagi para perencana pembangunan, PPD merupakan ruang evaluasi sekaligus refleksi tentang seberapa jauh kebijakan pemerintah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, SSTP., M.Si, menegaskan bahwa esensi utama PPD bukanlah kompetisi antardaerah, melainkan upaya membangun budaya perencanaan yang semakin berkualitas.
“Penghargaan Pembangunan Daerah pada hakikatnya merupakan instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana kualitas perencanaan mampu menghasilkan perubahan nyata. Yang dinilai bukan hanya dokumennya, tetapi bagaimana visi pembangunan diterjemahkan menjadi program yang efektif, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis malam (4/6/2026)..
Menurut Sarmin, tantangan pembangunan Maluku Utara saat ini tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi. Daerah yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi itu kini dituntut memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Karena itu, perencanaan pembangunan harus semakin adaptif terhadap perubahan, berbasis data, serta berorientasi pada hasil yang nyata.
“Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tantangan kita adalah memastikan pembangunan berjalan lebih inklusif, lebih merata antar wilayah, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan harus berbasis bukti dan berorientasi pada out come,” jelasnya.
Penilaian PPD 2026 sendiri dilakukan terhadap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Berbagai aspek menjadi perhatian tim penilai, mulai dari kualitas dokumen perencanaan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, capaian indikator pembangunan, inovasi daerah, tata kelola pemerintahan, hingga efektivitas program unggulan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Maluku Utara, Zulkarnail Abdul Latif, yang juga menjadi Koordinator Tim Penilai PPD, menjelaskan bahwa seluruh tahapan dilaksanakan secara profesional dan berbasis sistem digital nasional.
Menurutnya, penggunaan Sistem Digital PPD membuat proses penilaian menjadi lebih transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh tahapan dilakukan secara digital melalui platform nasional sehingga proses penilaian lebih terukur, terdokumentasi, dan berbasis eviden. Sistem ini juga mendorong daerah untuk terus meningkatkan kualitas dokumen perencanaannya,” ujar Zulkarnail.
Setelah tahapan penilaian dokumen tingkat provinsi selesai, daerah-daerah yang memenuhi kriteria akan melanjutkan proses ke tahap wawancara dan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional.
Sesuai jadwal Kementerian PPN/Bappenas, penilaian dokumen tingkat nasional untuk kategori kabupaten dan kota berlangsung pada 4 hingga 18 Juni 2026, sedangkan pleno penetapan nominasi dijadwalkan pada 22 Juni 2026. Adapun kategori provinsi akan memasuki pleno penetapan nominasi pada 12 Juni 2026.
Bagi Maluku Utara, PPD bukan sekadar tentang siapa yang menjadi pemenang. Lebih dari itu, ajang ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang baik lahir dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta keberanian untuk terus berinovasi.
Di tengah dinamika pembangunan yang terus bergerak cepat, kualitas perencanaan menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!