“Sehingga saat ini tingkat diskusi kami di lembaga DPRD soal menyikapi hak-hak yang belum direalisasikan. Tapi untuk menyelamatkan dua kepentingan yang berbeda ini, kami masih menahan diri, yaitu kami berupaya agar supaya APBD itu bisa lolos. Nah, pasca dari itu sikap lembaga akan tetap keluar,” tegasnya.
“Jadi polemik ini, kami menyarankan kepada teman-teman agar menganalisis lebih dalam, jangan sampai ini adalah by design yang sengaja ditinggalkan oleh Pemda untuk membingungkan kami,” sambungnya.
Kata dia, bisa dibayangkan jika APBD tidak disahkan DPRD, maka bias atau dampaknya kemana-mana. Jika DPRD bertahan dengan sikap yang diusulkan Ampera, yakni harus mengganti Pj Bupati, juga akan bermasalah.
“Karena di tahun peralihan ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi kami bisa saja bersikap dengan dalil bahwa Pj Bupati tidak loyal dan tidak berkompeten dalam mengurus daerah, tetapi konsekuensi dari pada sikap itu juga harus dipertimbangkan,” jelasnya.
Ia juga berterima kasih kepada massa aksi, karena masyarakat Pulau Morotai terus mengawal semua kepentingan rakyat. “Olehnya itu, perlu kiranya teman-teman massa aksi harus mempertimbangkan, karena kami juga terus berupaya untuk mengawal apa yang menjadi aspirasi rakyat Pulau Morotai,” ucapnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!