Demokrasi Idiot, Peta Jalan Baru Demokrasi Rasional (CAT)

- Editor

Minggu, 11 Februari 2024 - 18:27 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Irasional Demokrasi Komunis

Irasional dari demokrasi Komunis yang di praktik oleh Lenin di Rusia dijelaskan oleh Edward Berstein dan Karl Kautsky. Kautsky dalam karyanya Die Diktatur des Proletariats 1918 dan Marxism and Bolshevism: Democracy and Dictatorship, Kautsky melihat pemerintahan Bolshevik di Rusia. Dia melihat kaum Bolshevik (atau Komunis) sebagai organisasi konspirasi yang memperoleh kekuasaan dengan kudeta dan memprakarsai perubahan revolusioner yang mana tidak memiliki dasar rasional ekonomi di Rusia. Alih-alih, masyarakat yang didominasi birokrasi berkembang, dan kesengsaraan yang melebihi permasalahan.

Kenapa demokrasi Komunis gagal dipraktikan di Rusia, karena masyarakat komunisme itu manurut Marx harus tercipta dari syarat-syarat kondisi ekonomi kapitalisme yang matang, agar tidak terjadi kelangkaan paska revolusi, karena ketika kelangkaan ekonomi otomatis memaksa birokrasi berdiri. Itulah yang Max Sachmath sebut Stalin sebagai karikatur jahat birokratik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hemat saya, demokrasi liberal dan demokrasi komunis adalah ideologi yang rasional tetapi ketika dipraktikan banyak terdapat irasionalitas dan bisa dibilang idiot/bodoh karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan (liberty, fraterniti, dan egaliter), demokrasi liberal dan demokrasi komunis bersatu dalam Blok Exsis pada Perang Dunia ke dua, melawan negara fasis, dan sala satu negara fasis yaitu Jerman. Pemerintahannya terpilih secarah demokratis, dan perang dunia ke dua memakan korban 55 juta jiwa manusia. Ini adalah angka irasional dalam demokrasi idiot.

BACA JUGA  Demokrasi Semu dan Demokrasi Rasional

Peta Jalan Baru Demokrasi Rasional

Saya menawarkan sistem demokrasi kerakyatan, demokrasi tanpa priveles oligarki, demokrasi tanpa diktator proletariat, demokrasi tanpa partai politik, demokrasi tanpa pemilu, demokrasi tanpa pilkada, demokrasi tanpa penyelenggara pemilu dari pusat sampai desa, demokrasi tanpa pencoblosan One man One fote.

Dimana pergantian kepemimpinan eksekutif, legislatif dan yudikatif dari nasional sampai daerah dilakukan secarah terbuka, oleh panitia independen hanya di lingkaran kampus, semua warga negara, buruh, tani dan kaum miskin, PNS, militer setara dan bisa bersaing menjadi pemimpin rakyat lewat seleksi Computer Assisted Test (CAT), yang lulus susun skripsi dan akan ikut ujian psikologi dan wawancara dan debat di kampus bersama profesor dan di adakan secarah terbuka live streaming di berbagai plat fon media sosial, yang lulus di eksekutif bisa menjadi, presiden, gubernur, bupati dan kepala desa, yang lulus di legislatif bisa menjadi DPR pusat sampai daerah, di lembaga Yudikatif juga sama. Dengan demikian pemerintah rakyat terbentuk, semua rakyat setara dalam proses menjadi pemimpin.

BACA JUGA  Pilkada 2020 dan Pertarungan Politik Malut 2024, PDIP-Golkar Dibayangi "Kuda Hitam"

Demokrasi kerakyatan ini terlahir dari anasir demokrasi yang lama, watak rakyat dari demokrasi lama tak langsung hilang, walaupun priveles ekonomi dan politik mereka di hilangkan, tetapi perlahan kondisi sosial demokrasi baru akan merubah watak dan hubungan-hubungan sosial produksi, perlahan lompatan kesadaran sosial kerakyatan terjadi, disitulah masyarakat akan menulis semua orang akan bisa menjadi pemerintah dan semua pemerintah bisa menjadi rakyat, ketika pemerintah menjalankan kebijakan tidak sesuai dengan standar UU yang ditugaskan, maka bisa di reccal/diganti dengan yang baru, semua kepemimpinan diadakan lima atau sepuluh tahun sekali dan hanya sekali menjabat. Semua keputusan bersifat demokratis yang merujuk pada UU dan realitas kehidupan masyarakat yang telah ditetapkan secara musyawarah mufakat. ***

Berita Terkait

Demokrasi Semu dan Demokrasi Rasional
Bau Itu Bernama Politik Busuk 
Pangan Lokal dalam Cengkraman Industri Tambang
Dahsyatnya Sedekah Subuh
Ibu, Tokoh Sentral Dalam Keluarga
Bertahta di Pohon Khuldi
Perempuan Dalam Bayang-bayang Industri Pertambangan PT IWIP
Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila
Berita ini 139 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:51 WIT

Walikota Ternate Instruksikan Percepat Pembayaran TPP Sebelum Ramadhan

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:19 WIT

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:53 WIT

Pleno KPU Morotai Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:38 WIT

PDIP Masih Dominasi Suara Pileg 2024

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:33 WIT

Golkar Kembali Kuasai Parlemen Sula, Disusul PDIP

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:27 WIT

Dapil III Maluku Utara, PDIP ‘Masih’ Perkasa di Tikep

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:51 WIT

Calon Anggota DPD RI Hasbi Yusuf Unggul di Tikep

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:34 WIT

Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Sula Minus Kecamatan Sanana

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD Malut Sahril Taher

Headline

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut

Jumat, 1 Mar 2024 - 15:19 WIT

Kabag OPS Polres Pulau Morotai, AKP Rasid Usman

Headline

Pleno KPU Morotai Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:53 WIT

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Headline

PDIP Masih Dominasi Suara Pileg 2024

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:38 WIT

Foto partai Golkar dan PDIP

Headline

Golkar Kembali Kuasai Parlemen Sula, Disusul PDIP

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:33 WIT

error: Konten diproteksi !!