Masa Tenang ‘Masih’ Ada APK di Ternate Belum Dicopot, Penyelenggara Pemilu Diminta Bertindak

- Editor

Minggu, 11 Februari 2024 - 19:30 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masih ada APK yang bertebaran di sudut Kota Ternate tepatnya di Kecamatan Ternate Utara. Foto ini diambil pada Minggu (11/2) sore tadi. (foto/jpprmalut)

Masih ada APK yang bertebaran di sudut Kota Ternate tepatnya di Kecamatan Ternate Utara. Foto ini diambil pada Minggu (11/2) sore tadi. (foto/jpprmalut)

Haliyora.id, Maluku Utara- Penertiban alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye pada minggu tenang di Kota Ternate, masih menyisakan sejumlah masalah.

Betapa tidak, dari beberapa kecamatan di temukan masih banyak APK yang bertebaran sana-sini. Seperti informasi yang dihimpun media ini dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara.

Ketua JPPR Maluku Utara, Jainul Yusup mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sudah menjelaskan bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Iya, tim kami di JPPR saat memantau sampai minggu sore tadi, masih menemukan banyaknya APK yang belum di turunkan atau dicopot, terutama di Ternate Utara, di Kelurahan Sangaji, ada puluhan APK yang belum dicopot. Kemudian di Dufa-Dufa juga masih ada, Akehuda, Kasturian, Soasio, begitu juga di Ternate Tengah, di komplek Batu Anteru dan sekitarnya. Lalu di kota Ternate Selatan, Tanah Tinggi belakang, sampai di Jati perumnas juga APK dan bahan kampanye juga lumayan banyak,” ungkap Jainul, Minggu (11/2/2024).

BACA JUGA  Fraksi PPP Desak Pemkot Ternate Segera Tuntaskan Kantor Baru Dinsos

Dengan kondisi seperti ini, Jainul meminta agar penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya sampai di pengawas kelurahan desa dan PTPS, KPU dan jajarannya sampai di PPS dan KPPS serta Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Satpol PP agar membantu menurunkan atau mencopot APK yang masih bertebaran itu.

“Mestinya pembersihan APK dan bahan kampanye inikan tugasnya Bawaslu dan KPU beserta jajarannya di tingkat bawah pengawas tingkat kelurahan dan desa beserta pemerintah dalam hal ini Satpol PP, ikut menurunkan APK dan bahan kampanye, tapi sampai saat ini belum kelar juga,” katanya.

BACA JUGA  Bocah 4 Tahun Asal Morotai Dilaporkan Terseret Arus Sungai

Jainul berharap paling lambat Senin besok semua APK dan bahan kampanye ini segera ditertibkan. “Karena sekarang sudah masuk masa tenang, itu perintah undang-undang pemilu,” tutup Jainul. (Red)

Berita Terkait

DAK Dihapus, Pempus Tak Berpihak ke Petani Malut
Terima LHP BPKP, 4 Poin Penting Jadi Catatan Pemprov Malut
Pelabuhan Hiri Jadi Isu Utama di Musrembang, Sekda Ternate Respon Begini
TPP ASN Kota Ternate 2 Bulan Belum Dibayar, Totalnya Rp 16 Miliar
Sepi Peminat, Pansel Perpanjang Pendaftaran Seleksi 6 Pimpinan OPD di Pemprov
Soal Hibah Pilkada Mendagri Surati Pemprov Malut
Pelamar Tak Memenuhi Syarat, Lelang Jabatan Kadispar Morotai Diperpanjang
Penerbitan NIP PPPK Tahun 2023 Terhambat di Pemda
Berita ini 102 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 20:56 WIT

DAK Dihapus, Pempus Tak Berpihak ke Petani Malut

Senin, 26 Februari 2024 - 20:33 WIT

Terima LHP BPKP, 4 Poin Penting Jadi Catatan Pemprov Malut

Senin, 26 Februari 2024 - 20:32 WIT

Pelabuhan Hiri Jadi Isu Utama di Musrembang, Sekda Ternate Respon Begini

Senin, 26 Februari 2024 - 19:56 WIT

TPP ASN Kota Ternate 2 Bulan Belum Dibayar, Totalnya Rp 16 Miliar

Senin, 26 Februari 2024 - 19:55 WIT

Sepi Peminat, Pansel Perpanjang Pendaftaran Seleksi 6 Pimpinan OPD di Pemprov

Senin, 26 Februari 2024 - 16:43 WIT

Pelamar Tak Memenuhi Syarat, Lelang Jabatan Kadispar Morotai Diperpanjang

Senin, 26 Februari 2024 - 12:59 WIT

Penerbitan NIP PPPK Tahun 2023 Terhambat di Pemda

Minggu, 25 Februari 2024 - 18:03 WIT

9 Parpol Berpotensi Lolos Parliamentary Treshold

Berita Terbaru

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Malut Jainul Sadik

Headline

DAK Dihapus, Pempus Tak Berpihak ke Petani Malut

Senin, 26 Feb 2024 - 20:56 WIT

Sekda Samsuddin A. Kadir menerima LHP Tahun 2023 dari Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, Senin (26/2/2024)

Headline

Terima LHP BPKP, 4 Poin Penting Jadi Catatan Pemprov Malut

Senin, 26 Feb 2024 - 20:33 WIT

error: Konten diproteksi !!