Morotai, Maluku Utara- Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Pemuda Morotai (Germuda-MU) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (24/08/2022), di kantor Bupati Morotai. Para pendemo meneriakkan ‘Pj Bupati Morotai Gagal Menjalankan Amanat Pelantikan’.
Amatan Haliyora, aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.00 WIT. Pendemo menggunakan satu unit mobil truck dikawal ketat Satpol PP.
Koordinator aksi, Ekal Samlan, dalam orasinya menyebutkan bahwa, Pj Bupati Morotai M. Umar Ali tidak mampu menyelesaikan problematika di Kabupaten Pulau Morotai.
“Berdasarkan hasil kajian kritis Germuda tentang dinamika Kabupaten Pulau Morotai, maka kami memandang perlu untuk mengontrol segala bentuk kinerja serta kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini DPRD dan Pj. Bupati Pulau Morotai. Untuk itu, Germuda mendesak DPRD Morotai, Gubernur, dan Kemendagri, segera evaluasi dan ganti Pj. Bupati Pulau Morotai, karena kami menilai Pj. Bupati tidak mampu melakukan yang terbaik untuk daerah,” tandas, Ekal Samlan dalam orasinya.
Germuda-Mu, sambung Elka, menilai DPRD dan Pemda Morotai tidak serius membangun kesejahteraan rakyat, tapi lebih sibuk dengan urusan-urusan kelompok.
“Pj. Bupati M. Umar Ali hanya sibuk keluar daerah dan pulang tak membawah hasil untuk menyelesaikan problem daerah, sementara DPRD tidak lagi menjadi lembaga penyambung lidah rakyat, karena sejauh ini tidak ada progres kinerja DPRD untuk melahirkan produk hukum daerah tentang pengawalan intens terhadap pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya,” ungkap Ekal berapi-api.
Dalam aksi tersebut, Germuda-Mu Pulau Morotai menyampaikan enam tuntutan di antaranya. 1) DPRD Morotai, Gubernur Maluku Utara dan Mendagri segera evaluasi dan ganti Pj. Bupati Pulau Morotai. 2) Segera selesaikan masalah dana insentif medis. 3) Hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat. 4) DPRD dan Pemda segera selesaikan masalah galian C. 5) Pemda Morotai segera selesaikan hutang piutang. 6) Harus ada langkah strategi-objektif dari DPRD dan Pemda atas krisis keuangan daerah. (Tir-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!