Bupati Taliabu Diminta Copot Kadis PUPR

Bobong, Maluku Utara- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Pulau Taliabu kembali turun melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (19/7/2022), meminta Kepala Dinas PUPR, Supriadno, mundur dari jabatannya. Selain Kantor PUPR, Kantor DPRD hingga Kantor Bupati Pulau Taliabu menjadi sasaran aksi demonstrasi GPM.

Ketua GPM Kabupaten Pulau Taliabu, Lisman, dalam orasinya mengatakan, buruknya kondisi infrastruktur Pulau Taliabu saat ini tidak terlepas dari tanggungjawab Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu, Supraidno.

Lisman bilang, infastruktur jalan yang menjadi lokomotif perekonomian masyarakat hingga saat ini tidak kunjung tuntas dibangun. Apalagi soal pembangunan sarana pemerintahan yang belum dibangun secara tuntas, terkecuali gedung kantor DPRD yang belum lama ini diresmikan. Bahkan, kantor anggota parlemen itu tidak dapat difungsikan secara maksimal karena kualitasnya buruk dan mengalami kebocoran dimana-mana.

BACA JUGA  Kasus Pembunuhan Nenek Asi Morotai Disidangkan Besok

“Saudara Supraidno Kadis PUPR Kabupaten Pulau Taliabu gagal. Gagal dalam membangun infrastruktur yang memadai bagi kepentingan masyarakat Taliabu, terutama jalan,” sebut Lisman dalam orasinya di depan kantor Dinas PUPR Taliabu Selasa (19/07/2022).

Tak cuma itu, Risman menuding bobroknya tata kelola birokrasi yang buruk menjadi biang keladi adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu.

BACA JUGA  Infrastruktur Destinasi Wisata Pulau Nusa-Ra Halsel Ditata, Bakal jadi Titik Koordinat Kapal Yacht

“Olehnya itu, kami mendesak Kadis PUPR agar segara mudur diri dari jabatannya. Mendesak Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus untuk mencopot Kadis PUPR, saudara Supraidno dari jabatannya. Mendesak DPRD agar segara bentuk Pansus guna membahas persoalan pembangunan infrastruktur jalan skala prioritas untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Mendesak Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu segera periksa Kadis PUPR atas sejumlah pekerjaan proyek mangkrak yang merugikan keuangan daerah,” tuntutnya. (Ham-2)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah