7 Bulan Gaji Guru Honda Belum Terbayar, Pejabat Dikbud Malut Bareng Kepsek Justru Plesir ke Bali

Saya dan teman-teman guru bingung kenapa gaji kita tidak dibayar, sudah tujuh bulan dengan alasan belum ada uang tapi Kadikbud dan puluhan kepsek buat kegiatan di Bali

Ajwan Ade (Kabid SMA Dikbud Malut)

Sofifi, Maluku Utara- Di tengah-tengah gaji tujuh (7) bulan Guru Honorer (Honda) dan guru PPPK SMA, SMK dan SLB di 10 kabupaten/kota belum dibayar, para pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara serta puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) justru plesir keluar daerah.

Para pejabat Dikbud dan puluhan Kepsek SMA/ SLB ini diketahui tengah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Provinsi Bali.

Kegiatan plesiran keluar daerah ini terungkap melalui foto bersama para pejabat Dikbud dan Kepsek yang beredar di medsos.

Yang bikin heboh lagi, tampak dalam foto itu ada Kadikbud Malut Imam Makhdy Hasan yang turut serta dalam kegiatan Bimtek itu. Padahal, Imam sebelumnya dinyatakan sakit dan tidak berkantor setahun terakhir ini.

Tampak dalam foto tersebut, Kadikbud Malut Imam Makhdy Hasan berpose bersama Bendahara Dikbud yakni Hafid di salah satu spot wisata di Bali.

Ke Tikep, Ditjen Dukcapil Wilayah IV Pastikan Siapkan DP4 dan DAK2 untuk Pemilu 2024

Kami terus memonitoring wilayah kerja kami dalam persiapan Pemilu, sehingga kami harapkan teman-teman dapat bekerja lebih optimal dalam menyiapkan data khususnya untuk penduduk Tidore Kepulauan

(Kasubdit Wilayah IV Ditjen Dukcapil) Diana Anggraini

Tidore, Maluku Utara- Direktorat Jenderal Dukcapil Wilayah IV Kementerian Dalam memastikan akan menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk Provinsi Maluku Utara termasuk Kota Tidore Kepulauan.

Kasubdit Wilayah IV Ditjen Dukcapil, Diana Anggraini saat diwawancarai Haliyora.id, saat kunjungannya ke Kantor Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) menyampaikan, data DP4 dan DAK2 ini penting disiapkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.

“Kami selalu menyiapkan data DP4 dan DAK2 untuk persiapan Pemilu dan Pilkada di 2024, ini yang sangat penting kami siapkan kedepannya,” kata Dian Anggraini, Rabu (26/7/2023).

Menurut Diana, penyusunan data DP4 dan DAK2 ini perlu juga dukungan pemerintah daerah, dimana pemda melalui perangkatnya harus mengoptimalkan pendataan jumlah penduduk sehingga nantinya disinkronkan ke data Ditjen Dukcapil.

“Untuk itu kami terus memonitoring wilayah kerja kami dalam persiapan Pemilu, sehingga kami harapkan teman-teman dapat bekerja lebih optimal dalam menyiapkan data khususnya untuk penduduk Tidore Kepulauan,” ujarnya.

Dishub Ternate Mulai Tata Parkiran Kawasan Kuliner Pandara Kananga

Jadi nanti kita lihat kondisi, jika tidak terlalu padat, kita tetap buka dua jalur. Olehnya itu, para petugas Dishub ditempatkan secara permanen sambil melihat kondisi yang ada

Mochtar Hasyim (Kadishub Kota Ternate)

Ternate, Maluku Utara- Dinas Perhubungan Kota Ternate mulai melakukan penataan parkir di Kawasan Kuliner Pandara Kananga, Kelurahan Kampung Makassar Timur.

Amatan Haliyora.id, jumlah petugas Dinas Perhubungan yang telah ditempatkan di kawasan pusat kuliner itu sebanyak 20 orang petugas. Mereka bertugas untuk menata parkiran kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar Hasyim mengatakan, pasca Pandara Kananga diresmikan oleh Walikota M. Tauhid Soleman, Dishub sudah mulai melakukan aktivitas pengaturan ruang parkir, sehingga tidak menimbulkan kemacetan di jam-jam padat.

Dikatakan, dalam kondisi sore hari, kunjungan masyarakat di pusat kuliner Pandara Kananga ini masih renggang, atau tidak terlalu padat pengunjung, sehingga tetap buka dua jalur. Namun sebaliknya pada pukul 16.00 Wit, area tersebut ramai dipadati pengunjung. Oleh sebabnya, jalur di depan anjungan kuliner ini ditutup untuk dimanfaatkan sebagai tempat parkir. 

Bupati James Uang Minta Pemprov Malut Lunasi DBH Halbar

Belum lama ini yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp 4 miliar lebih, jadi masih ada kurang lebih sekitar Rp 5 miliar

James Uang (Bupati Halmahera Barat)

Jailolo, Maluku Utara- Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera melunasi tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 5 miliar.

Bupati Halbar, James Uang yang diwawancarai wartawan mengatakan, total DBH Kabupaten Halbar yaitu sebesar Rp 10 miliar namun baru dibayar oleh Pemprov sebesar Rp 4 miliar lebih.

“Belum lama ini yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp 4 miliar lebih, jadi masih ada kurang lebih sekitar Rp 5 miliar,” katanya, Selasa (26/7/2023).

Menurutnya, DBH ini penting bagi Pemkab Halbar untuk membiayai urusan wajib pemerintah termasuk membayar gaji ke 13 ASN.

“DBH ini sebagai upaya untuk membayar gaji 13 akhir bulan Juli ini jadi tidak ada kata terlambat sebab PMK menyebutkan seperti itu,” tandasnya. (RRN-2)

Wali Kota Ternate Komitmen Bangun Pelabuhan Hiri, Ini Konsepnya

kita siapkan program perencanaan untuk pembuatan tetrapod, kita juga telah merampungkan mulai dari tambatan perahu, tempat parkir dan ruang tunggu

Rus’an M Nur Taib (Kadis PUPR Kota Ternate)

Ternate, Maluku Utara- Proses pembangunan Pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kota Ternate semantara masih dalam masa sanggah pelelangan yang berlangsung selama lima hari. 

Meski begitu, Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M Nur Taib mengatakan setelah masa sanggah, maka pada 31 Juli 2023 sudah bisa diumumkan pemenang tender proyek tersebut.

“Saat ini sudah masuk pada masa sanggah, sehingga pengumuman pemenangnya pada tanggal 31 Juli 2023 dan setelah itu, sudah bisa dimulai penandatanganan kontrak,” kata Rus’an, begitu dikonfirmasi, Rabu (26/7/2023).  

Dikatakan, pembangunan pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha sudah ada konsepnya, karena pembangunan pelabuhan itu sudah menjadi komitmen Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman. 

“Disamping kita siapkan program perencanaan untuk pembuatan tetrapod, kita juga telah merampungkan mulai dari tambatan perahu, tempat parkir dan ruang tunggu,” ucapnya. 

Tetiba Kasatpol PP Morotai Undur Diri, Ada Apa ?

Terhitung mulai hari ini saya menyatakan mengundurkan diri atau berhenti dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Linmas dan Damkar Pulau Morotai

Nadjamuddin

Daruba, Maluku Utara- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Linmas dan Damkar Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Nadjamuddin Letsoin, tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kasatpol PP Linmas dan Damkar.

Pengunduran diri Nadjamuddin ditulis dalam surat yang dilayangkan kepada Pj Bupati M. Umar Ali tertanggal 26 Juli 2023.

“Hari ini, Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, saya menghadap ke Bapak Bupati untuk menyampaikan bahwa terhitung mulai hari ini saya menyatakan mengundurkan diri atau berhenti dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Linmas dan Damkar Pulau Morotai. 

Demikian yang saya sampaikan, atas perhatian saya ucapkan terima kasih,” tulis Nadjamuddin dalam surat tersebut.

Sejarah Pandara Kananga, Pusat Kuliner Kota Ternate

Ternate, Maluku Utara- Kampung Makassar Timur di Kota Ternate dulu merupakan kawasan kumuh yang sekarang disulap menjadi pusat kuliner di kota tersebut.

Pusat kuliner di kawasan tersebut awalnya dibangun pada tahun 2019 lalu. Sayangnya, pekerjaan penataan kawasan tersebut baru dilanjutkan pada tiga tahun terakhir ini.

Di tahun 2021, pusat kawasan kuliner ini mendapat sokongan anggaran dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara sebesar Rp 24,6 miliar. Puluhan anggaran ini diperuntukkan untuk pekerjaan infrastruktur pembangunan pusat kuliner. Pembangunan dilanjutkan pada tahun 2022, dimana Pemkot Ternate juga mendapat anggaran dari sumber yang sama sebesar Rp 19,4 miliar, dan tahun 2023 yaitu sebesar Rp 3 miliar. 

Kawasan yang dulunya adalah daerah kumuh ini kini sudah beralih fungsi menjadi kawasan kuliner dan resmi berubah nama menjadi Pandara Kangana yang diresmikan oleh Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman pada Selasa 25 Juli 2023, dua hari lalu. Adapun Pandara Kananga ini menampung sedikitnya 32 lapak kuliner.

Wali Kota Ternate Optimis PAD Capai 90 Persen

Ada target yang diberikan, sehingga paling tidak capaian PAD di atas 90 persen

M. Tauhid Soleman (Wali Kota Ternate)

Ternate, Maluku Utara- Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman optimis capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate hingga Desember 2023 bisa mencapai 90 persen, meskipun  berdasarkan laporan realisasi PAD dari BP2RD pada per 18 bulan Juli 2023 baru sebesar 36,41 persen. 

Tauhid mengatakan bahwa pada saat rapat dengan tim TAPD Kota Ternate, dirinya menekankan dan mengevaluasi agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi harus menggenjot PAD Kota Ternate.

“Ada target yang diberikan, sehingga paling tidak capaian PAD di atas 90 persen,” kata Tauhid, Selasa (25/7/2023). 

Dikatakan, bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki termasuk penarikan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Disperindag. Begitu juga untuk memaksimalkan retribusi, para petugas penagihan retribusi harus dilakukan rolling. 

10 Pejabat di Pemkab Halbar Dilantik, Ini Pesan Wabup Djufri Muhamad

Jailolo, Maluku Utara- Wakil Bupati Halmahera Barat resmi melantik empat (4) orang pejabat eselon III dan enam (6) orang pejabat IV di lingkungan Pemkab Halmahera Barat. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Barat, Selasa (25/7/2023).

Para pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 122/KPTS/IIV/2023.

Adapun untuk 4 pejabat eselon III yang dilantik antara lain, Ir. Faris Hi. Abdulbar, jabatan lama Staf pada Dinas PUPR, jabatan baru Sekretaris Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PUPR. Rahmat Patty, jabatan lama Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), jabatan baru Sekretaris Pada Dinas Perkim. Yafet G. Jhanu, jabatan lama Sekretaris Pada Dinas PUPR, jabatan baru Sekretaris pada DPM-PTSP. Kemudian Bahrun Walanda, jabatan lama Staf pada Kantor Camat Loloda Tengah, jabatan baru Sekretaris Camat Ibu Selatan.

Berikut untuk pejabat eselon IV yakni, Firiyani T. Gafur, jabatan lama Kasubbag Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat, jabatan baru Kasubag Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas PUPR. Irfan Idrus, jabatan lama Sekretaris Pada Dinas Perkim, jabatan baru Kasubbid Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Daniel Togolobe, jabatan lama Staf pada Dinas Pertanian dan Ketahanan, jabatan baru Kasubag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Kemudian Nasrun Idrus, jabatan lama Sekretaris Pada Kantor Camat Ibu Selatan, jabatan baru Kasie Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Camat Ibu. Salmon Badiri, jabatan lama Kasubbag Program dan Keuangan Pada Kantor Camat Ibu Selatan, jabatan baru Kasie Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Camat Ibu Selatan. Idamin Lejang, jabatan lama Staf Pada Kantor Camat Ibu Selatan, jabatan baru Kasubag Program dan Keuangan Pada Kantor Camat Ibu.

PLN Berikan Bantuan Pasang Baru Listrik Gratis bagi 3.500 Warga Kurang Mampu di Maluku dan Maluku Utara 

AMBON, 25 JULI 2023 – Sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai target elektrifikasi nasional dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW-MMU) akan menyalakan listrik ribuan warga kurang mampu.

Hal ini diatur dalam ESDM Nomor 03 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tak mampu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) telah melakukan kick off pelaksanaan BPBL di wilayah Maluku dan Maluku Utara pada 24-25 Juli 2023.

Sebanyak 3.500 rumah tangga kurang mampu yang akan menerima BPBL.

Mereka tersebar di Provinsi Maluku sebanyak 3.000 dan 500 calon penerima di Maluku Utara akan dinyalakan listriknya.

General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula menuturkan, pelaksanaan BPBL ini bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta memenuhi kebutuhan energi listrik yang belum merata, khususnya bagi rumah tangga kurang mampu yang belum terhubung dengan jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).

Songsong HUT RI ke 78 Tahun, Pemprov Malut Bentuk Panitia

Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara resmi membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 78 Republik Indonesia tahun 2023.

Rapat pembentukan panitia HUT ini dipimpin Sekda Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, yang berlangsung di ruang rapat lantai empat kantor gubernur di Sofifi, Senin, (24/7/2023). 

“Mudah-mudahan kita siapkan pelaksanaan perayaan HUT RI, yang pertama pasti wajib kita laksanakan yaitu upacara bendera,” kata Sekda Samsuddin A. Kadir kepada wartawan usai rapat.

Sekda menyampaikan, panitia peringatan HUT RI tahun ini yaitu Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan, Mulyadi Wowor. Panitia ini itu akan melaksanakan beberapa kegiatan menyambut 17 Agustus seperti pameran dan kegiatan lainnya.

Terkait persiapan pasukan pengibar bendera (Paskibraka), kata Samsuddin, semua berjalan normal dan sudah disiapkan matang oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Progres Pekerjaan WFC Zona II di Morotai Sudah 30 Persen

Daruba, Maluku Utara- Kepala Dinas Pariwisata Pulau Morotai, Maluku Utara, Kalbi Rasyid mengungkapkan bahwa progres pekerjaan pembangunan Water Front City (WFC) Zona II tahap tiga hingga pertengahan tahun ini telah mencapai 30 persen.

“Terkait dengan progres pekerjaan WFC Zona II tahun sampai dengan per akhir Juni 2023 itu sudah 30 persen. Itu sesuai dengan berita acara yang kita tangani kemarin,” ungkap Kalbi saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Selasa (25/7/2023).

Kata Kalbi, dari 30 persen progres pekerjaan tersebut di dalamnya ada pekerjaan pedestrian, kemudian pembuatan gazebo, bangku taman dan plaza area pengunjung.

“Seperti pedestrian sebagian sudah dipasang keramiknya, sehingga progresnya sudah lumayan bagus. Jadi itu pekerjaan di akhir per bulan Juni, tapi untuk pertengahan bulan Juli saya belum hitung,” katanya.

Genjot PAD, Fraksi Basanohi Minta Pemkab Sula Bentuk Perusda

Kami fraksi Basanohi mengkaji dan mempelajari APBD Tahun 2021 Tahun  2022 dan Tahun 2023, maka perlu ditingkatkan PAD di sektor lain, salah satunya adalah mendirikan Perusda

M. Nasir Sangaji (Anggota Fraksi Basanohi)

Sanana, Maluku Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula agar lebih menggenjot sektor pendapatan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi Basanohi, M. Nasir Sangaji, ketika diwawancarai wartawan, Selasa (25/7/2023).

Kata Nasir, meskipun pengelolaan keuangan Pemkab Sula berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun capaian tersebut perlu disokong juga dengan peningkatan PAD lewat sektor lainnya seperti membentuk perusahaan milik daerah atau Perusda.

“Setelah kami fraksi Basanohi mengkaji dan mempelajari APBD Tahun 2021 Tahun  2022 dan Tahun 2023, maka perlu ditingkatkan PAD di sektor lain, salah satunya adalah mendirikan Perusda,” kata M. Nasir.

Menurut politisi Gerindra ini, pembentukan Perusda ini penting sehingga perusahaan tersebut bisa berkontribusi menambah pendapatan daerah mengingat selama ini Kepulauan Sula belum memiliki Perusda sendiri.

Sebanyak 332 Kendaran Terjaring Razia Selama Operasi Patuh Kie Raha 2023 di Tikep

Kendaraan yang dirazia antara lain, sepeda motor sebanyak 208 unit, minibus 75 unit, mobil barang atau pick up 24 un

Iptu Irwansyah (Kasi Humas Polres Tikep)

Tidore, Maluku Utara- Selama 14 hari sejak Operasi Patuh Kie Raha digelar terhitung dari tanggal 10-23 Juli 2023, Polresta Tidore Kepulauan  menjaring sedikitnya 332 kendaran. 

Adapun kendaraan yang terkena razia ini diketahui dengan berbagai macam pelanggaran dalam lalu lintas.

Kepala Seksi Humas Polresta Tidore Kepulauan, Iptu Irwansyah saat diwawancarai wartawan menyampaikan, kendaraan yang terjaring dalam operasi Patuh Kie Raha 2023 ini terdiri dari kendaraan roda empat maupun roda dua.

“Kendaraan yang dirazia antara lain, sepeda motor sebanyak 208 unit, minibus 75 unit, mobil barang atau pick up 24 unit,” sebut Irwansyah melalui WhatsApp, Senin (24/7/2023).

Selain sepeda motor, minibus dan pick up, beberapa jenis kendaraan lainnya juga turut terkena razia. “Seperti truk besar 18 unit, mobil penumpang atau MKL 5 unit, dan truck kecil 2 unit,” tutupnya. (RY-2)

Pemprov Malut Batalkan Proyek yang Belum Tender, Ada Apa ?

Kita sudah buatkan edarannya, dan kalau sudah banyak yang ditenderkan maka kita akan melakukan penjadwalan pembayaran

Samsuddin A. Kadir (Sekretaris Daerah Prov. Maluku Utara)

Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) akan membatalkan seluruh kegiatan OPD yang belum ditenderkan. 

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir, yang diwawancarai wartawan, Senin (24/7/2023), mengungkapkan bahwa untuk membatalkan kegiatan OPD yang dibiayai melalui belanja modal itu, saat ini pihaknya mulai melakukan penelusuran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. 

Meski begitu, Samsuddin tidak menjelaskan lebih detail kapan dimulainya penelusuran kegiatan di OPD termasuk batas waktu membatalkan kegiatan OPD yang belum ditenderkan itu.

“Kita sudah buatkan edarannya, dan kalau sudah banyak yang ditenderkan maka kita akan melakukan penjadwalan pembayaran, misalnya yang sudah tender kita bayar 50 persen sisanya kita masukkan di APBD tahun 2024,” kata Samsuddin.

Menurut mantan Kepala Bappeda ini, kebijakan ini penting dilakukan agar supaya sisa anggaran kegiatan OPD yang batal ditenderkan itu bisa dipakai untuk membayar utang Pemprov.

Pemprov Malut Angkat Bicara Soal Tunggakan DBH Halut

Memang kemampuan keuangan kita belum bisa membayar seluruhnya, tapi kita usahakan diselesaikan, ini juga bisa dimengerti oleh Pemda kabupaten/kota

Samsuddin A. Kadir (Sekda Prov. Maluku Utara)

Sofifi, Maluku Utara- Utang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Maluku Utara ke Pemda Halmahera Utara (Halut) kurang lebih Rp 60 miliar. Akibat utang DBH yang belum dibayar ini, DPRD Halmahera Utara (Halut) memboikot di Kantor Samsat di daerah tersebut beberapa waktu lalu. 

Menanggapi tuntutan DBH yang belum terbayar ini, Sekda Provinsi Malut Samsudin A. Kadir mengatakan, yang namanya utang daerah tetap akan dibayar, apalagi saat ini Pemprov fokus berupaya menyelesaikannya baik itu utang DBH maupun belanja modal. 

“Jadi berdasarkan laporan dari kaban keuangan fisiknya akan selesai sehingga kita akan fokus membayar utang seluruh DBH kabupaten/kota,” kata Samsuddin, Senin (24/7/2023).

Samsudin menyebutkan, berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), utang DBH kabupaten/kota yang sudah dibayarkan sebesar Rp 36 miliar dari total Rp 200 miliar. Meski begitu, ia tak menguraikan DBH kabupaten/kota mana saja yang sudah dibayar. “Dari Rp 200 miliar lebih yang sudah dibayarkan kurang lebih Rp 36 miliar,” katanya.

Ini Lapangan yang Dipakai Pemkab Morotai untuk Perayaan 17 Agustus

 Daruba, Maluku Utara- Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai akan memfokuskan lapangan Merah Putih sebagai tempat upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus.

Diketahui, lapangan Merah Putih yang menjadi lokasi peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun ini berada di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Lapangan ini dulunya biasa dinamai dengan lapangan MTQ karena berdekatan dengan gedung MTQ. 

Seiring waktu, lapangan tersebut berubah nama menjadi Stadion Merah Putih pada tahun 2021, semasa pemerintahan Bupati Benny Laos. Meski begitu, warga Morotai lebih menyebutnya dengan lapangan Merah Putih.

Lapangan dengan kapasitas 4.000 penonton ini kini difungsikan untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti iven sepak bola, juga untuk kegiatan lainnya. 

“Dari hasil rapat tadi, yang dikoordinir langsung oleh ibu Sekda, bahwa kami akan melakukan pembentukan panitia hari besar nasional atau PHBN,” kata Kepala Dispora Pulau Morotai, Sunardi Barakati, Senin (24/7/2023).

Semester I 2023, PLN Berhasil Kelola FABA Hingga 1,45 Juta Ton untuk Dimanfaatkan Masyarakat Jadi Material Batako hingga Tanggul Laut

Jakarta, 22 Juli 2023 – PT PLN (Persero) terus mendorong pemanfaatan material Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau abu sisa proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi bahan baku keperluan berbagai sektor yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. 

Sepanjang tahun 2023, dari pembakaran batu bara PLTU PLN menghasilkan FABA sebesar 1,43 juta ton. Sementara, hingga Juni 2023, total pemanfaatan FABA dari PLTU telah mencapai 1,45 juta ton atau sebesar 101,19% dari total produksi FABA. Angka tersebut juga meningkat sekitar 50% jika dibandingkan semester I tahun 2022 yang hanya sebesar 951 ribu ton.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan FABA merupakan bukti nyata komitmen PLN dalam mengolah sisa pembakaran batu bara dari operasional pembangkit agar menjadi lebih bermanfaat. FABA kini menjadi katalis penggerak roda ekonomi masyarakat di sekitar PLTU.

“Kini seluruh pembangkit PLN menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hadirnya pembangkit PLN tak hanya bisa menjadi sumber listrik tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di masyarakat,” kata Darmawan.

Pemkot Ternate Rancang APBD 2024 Turun Dibanding 2023

Ternate, Maluku Utara- Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran (KUA-PPAS) APBD Kota Ternate tahun 2024 dirancang sebesar Rp 1.042.294.671.977, turun sebesar Rp 86.030.110.647 dibanding sebelum APBD induk 2023 sebesar Rp 1.128.324.782.624.

Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2024 ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang sebesar Rp 156.280.657.860, dibanding sebelum APBD induk 2023 sebesar Rp 154.057.010.943, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.223.646.917.

Untuk komponen Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp 879.754.711.517, turun Rp 88.253.757.564 dibanding APBD induk tahun 2023 sebesar Rp 968.008.469.081, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 6.259.302.600, tidak mengalami perubahan.

Pemkab Sula Proyeksikan APBD Perubahan 2023 Mengalami Kenaikan Rp 84,17 Miliar

Sanana, Maluku Utara- Wakil Bupati Kepulauan Sula, Hi. Saleh Marasabessy menyampaikan dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2023.

Dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023 ini disampaikan dalam sidang Paripurna di gedung DPRD Sula, Senin (24/7/2023).

Wakil Bupati Kepulauan Sula H. Saleh Marasabessy dalam pidatonya menyampaikan, penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan realisasi yang telah dicapai pada semester I pada Tahun Anggaran 2023.

Untuk Perubahan APBD 2023, pemerintah memproyeksikan APBD untuk Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 962,45 miliar, mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen atau naik Rp 84,17 miliar dibandingkan dengan alokasi pada APBD induk 2023.

Pilih Wilayah