Bupati menyebutkan, pendapatan transfer dari pusat dan provinsi dianggarkan Rp 2,056 triliun, namun hanya terealisasi sebesar Rp 1,692 triliun atau 82,31 persen. Beberapa kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya transfer antara lain belum dibayarnya gaji PPPK tahun 2024 dan keterlambatan kontrak DAK Fisik.
Kemudian, belanja daerah tahun 2024 dianggarkan senilai Rp 2,356 triliun, terealisasi sebesar Rp 1,880 triliun atau 79,82 persen. Belanja operasional mencapai 85,23 persen dari target. Sementara belanja modal terealisasi sebesar 68,92 persen.
“Efisiensi turut dilakukan, seperti penghematan perjalanan dinas sebesar Rp 20,8 miliar dan pengurangan belanja barang habis pakai senilai Rp 72,9 miliar. Beberapa belanja yang belum terealisasi akan diluncurkan pada APBD Perubahan 2025,” sebutnya.
Dari sisi pembiayaan, IMS mengatakan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 205 miliar atau 101,61 persen, didominasi oleh sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2023.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!