Ia juga menyoroti pentingnya orientasi pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, pendidikan, dan akses jalan.
“Ke depan, saya akan fokus mengkaji RKA OPD dalam APBD Perubahan 2025 agar lebih integratif, tidak lagi egosentris sektoral, dan berorientasi pada outcome, khususnya pengurangan kemiskinan dan perbaikan layanan dasar,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Munadi Kilkoda menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian LPP APBD 2024. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran, dengan menitikberatkan pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Rapat paripurna ini juga mencatat keberhasilan Pemda dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara untuk ketujuh kalinya berturut-turut sejak 2018. Sidang paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah serta perencanaan pembangunan Halteng di masa mendatang. (RJ/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!