Menurutnya, walaupun sebagian ASN telah dimutasi, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menahan TPP mereka. “Di pemerintahan Rusli-Rio tidak ada yang namanya punishment, yang ada adalah bayar hak ribuan ASN itu,” tambahnya.
Ia menutup dengan menyatakan bahwa pembayaran TPP ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Rusli-Rio dalam mewujudkan visi Morotai unggul, adil dan sejahtera, khususnya dalam upaya mensejahterakan ASN dan masyarakat.
Selain ASN, pemerintahan Rusli-Rio juga telah membayar tunjangan operasional 20 anggota DPRD periode 2019–2024, yang tertunggak di tahun 2023, dengan total anggaran sebesar Rp 1,7 miliar.
“Jumat (11/04/2025) kemarin, Pemda Morotai sudah membayar tunjangan operasional DPRD tahun 2023 dengan total Rp 1,7 miliar sekian,” ungkap Adhar.
Sekretaris DPRD Pulau Morotai, Husen Moni, membenarkan pembayaran tunjangan tersebut. Ia menyebutkan bahwa yang dibayarkan adalah tunggakan untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2023. “Tunjangan operasional DPRD tahun 2023 sudah dibayar. Jadi tiga bulan terakhir yang sebelumnya belum dibayar, kini sudah tuntas,” paparnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!