Daruba, Maluku Utara – Dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dalam kasus judi online (Judol) kian menjadi sorotan publik. Isu ini memicu desakan keras dari sejumlah pihak agar pemerintah pusat hingga aparat penegak hukum segera turun tangan.
Direktur Komite Perjuangan Rakyat (Kopra) Institute, Faisal Habeba, menyatakan pihaknya akan melaporkan kasus tersebut secara resmi ke Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menyertakan sejumlah bukti pendukung.
Langkah ini, kata Faisal, diambil menyusul meningkatnya keresahan publik terkait integritas pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Faisal menegaskan tidak boleh ada upaya perlindungan terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Judol ini kami laporkan ke Mabes Polri dan Kemendagri, serta terlampir dengan bukti-bukti. Pemda jangan main-main melindungi orang nomor tiga tersebut, karena kode etik ASN dan Polri jelas berbeda,” tegas Faisal kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Ia juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, khususnya Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!