Ternate, Maluku Utara – Ketegangan politik di DPRD Kota Ternate kian terbuka ke publik. Langkah enam fraksi yang melaporkan anggota Fraksi Gerindra, Nurjaya Hi. Ibrahim, ke Badan Kehormatan (BK) justru memantik pertanyaan baru soal transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif tersebut.
Akademisi Universitas Khairun, Dr. Muammil Sun’an, menilai reaksi kolektif enam fraksi itu sebagai sinyal adanya kegelisahan politik di internal DPRD. Ia menyoroti bahwa tindakan Nurjaya melaporkan dugaan perjalanan dinas fiktif ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya ditanggapi dengan pembuktian, bukan tekanan politik.
“Hal tersebut menyimpan sebuah pertanyaan besar terkait perjalanan dinas para anggota DPRD. Ketika Nurjaya membuka dugaan adanya perjalanan fiktif, justru menjadi serangan politik dari 6 fraksi,” kata Muammil saat dihubungi, Rabu (29/4/2026).
Menurut Muammil, fokus utama seharusnya berada pada substansi dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas. Namun yang terjadi, kata dia, justru sebaliknya. Pelapor dipersoalkan, sementara isu yang dilaporkan berpotensi terpinggirkan.
“Substansi persoalan seharusnya menjadi fokus utama, yakni dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas. Namun, dinamika yang terjadi justru bergeser menjadi upaya mendisiplinkan pelapor,” ujarnya.
Situasi ini, kata Muammil, berpotensi memperkeruh suasana internal DPRD sekaligus meningkatkan kecurigaan publik. Ia melihat respons enam fraksi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kepanikan politik yang tidak produktif.
“Sikap Nurjaya yang melapor ke BPK terkait perjalanan dinas fiktif menimbulkan Kepanikan 6 fraksi DPRD membuat publik semakin curiga adanya pengelolaan anggaran yang bermasalah,” kata dia.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!