Pulau Rakyat di Patani Terancam Dikuasai IWIP Malut, Warga Melawan: Ini Bukan Lahan Kosong

Rencana kerja sama Dispar Halteng dan IWIP picu penolakan keras. Masyarakat menyebut kebijakan tersebut berpotensi merampas ruang hidup

Weda, Maluku Utara – Rencana Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah menggandeng PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Maluku Utara dalam pengelolaan tiga pulau di wilayah Patani memicu gelombang penolakan dari masyarakat lokal.

Tiga pulau yang menjadi objek kerja sama tersebut yakni Pulau Mour, Pulau Sayafi, dan Pulau Liwo, yang selama ini bukan sekadar kawasan wisata, melainkan sumber utama penghidupan warga. Di sana, masyarakat menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa, pala, dan cengkeh, serta sektor perikanan yang produktif.

Kepala Dinas Pariwisata Halteng, Salmun Saha, membenarkan adanya rencana kolaborasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa skema pengelolaan akan dibagi yakni Pulau Sayafi dan Pulau Liwo tetap dikelola oleh dinas, sementara Pulau Mour direncanakan diserahkan kepada pihak swasta.

Namun, kebijakan ini langsung menuai kritik tajam dari masyarakat.

Ketua Pemuda Desa Maliforo, Irsan Talabudin, menilai langkah tersebut berpotensi merampas sumber penghidupan warga dan mengabaikan realitas sosial di lapangan.

“Di Pulau Sayafi saja terdapat perkebunan kelapa, pala, dan cengkeh. Belum lagi sektor perikanan yang sangat menonjol. Ini bukan lahan kosong yang bisa begitu saja dikelola pihak luar,” tegasnya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Irsan, ketiga pulau tersebut memiliki nilai lebih dari sekadar aset ekonomi. Ia menyebut adanya keterikatan historis dan sosial yang kuat antara masyarakat dengan wilayah tersebut.

“Secara historis masyarakat punya ikatan batin yang kuat dengan pulau-pulau itu. Ketika dikelola perusahaan, sama saja dengan mengusir warga dari tanahnya sendiri,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan urgensi pemerintah daerah menggandeng perusahaan industri untuk mengelola sektor pariwisata. Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa keterlibatan perusahaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Jangan hanya bicara nilai ekonomi, tapi lihat mudaratnya bagi masyarakat. IWIP bukan jaminan kesejahteraan,” katanya.