Lebih jauh, Irsan mendesak agar Dinas Pariwisata Halteng mengembangkan sektor wisata secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak swasta.
“Dinas Pariwisata harus punya prinsip. Tanpa IWIP, pariwisata tetap bisa dikembangkan. Yang dibutuhkan itu strategi dan kajian matang, bukan menyerahkan pengelolaan,” tegasnya.
Ia bahkan secara terbuka meminta pemerintah daerah membatalkan rencana kerja sama tersebut. “Cancel kerja sama dengan IWIP. Pemerintah harus mandiri dan menggunakan otoritasnya untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi alat perusahaan,” ujarnya.
Irsan juga menyoroti hubungan antara pemerintah daerah dan perusahaan yang dinilai semakin dominan dalam berbagai kebijakan publik. “Seolah-olah setiap kerja pemerintah harus melibatkan IWIP. Ini berbahaya,” kritiknya.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar kerja sama dengan perusahaan difokuskan pada persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di lingkar tambang, seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pengendalian debu, serta pembangunan infrastruktur jalan yang hingga kini belum tuntas.
“Kalau mau kerja sama, fokus pada masalah nyata masyarakat, bukan mengambil alih ruang hidup mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak IWIP belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini. Staf Humas PT IWIP, Rizal, saat dikonfirmasi hanya menyampaikan singkat, “oke, masih jam istirahat kong, nanti jam 2 baru kita tanya manajemen,” singkatnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lanjutan dari pihak perusahaan. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!