Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya perubahan mendasar dalam pola perencanaan pembangunan daerah, dengan meninggalkan praktik lama yang hanya menyalin program tahun sebelumnya.
Penegasan itu disampaikan Asisten II Gubernur Maluku Utara Sri Haryati Hatari saat mewakili Gubernur Sherly Tjoanda dalam pembukaan Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) 2026, yang digelar di Ternate, Senin (27/4/2026).
Forum yang diinisiasi Bappeda Maluku Utara tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Sri menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi dilakukan secara “copy-paste” tanpa dasar data dan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan lagi ada perencanaan yang hanya menyalin program lama, tidak berbasis data, dan tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus memastikan integrasi program pembangunan berjalan lebih efektif.
Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar program prioritas daerah sejalan dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Program provinsi harus nyambung dengan kabupaten/kota dan juga selaras dengan arah kebijakan nasional,” katanya.
Dalam paparannya, disampaikan bahwa tema pembangunan Maluku Utara tahun 2027 difokuskan pada percepatan pemenuhan pelayanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam.
Adapun prioritas pembangunan meliputi akselerasi layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan ekonomi, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.
Meski memiliki potensi sumber daya alam besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah mengakui masih adanya ketimpangan antarwilayah yang perlu segera diatasi.
Sejumlah persoalan mendasar juga masih dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik yang belum merata.
“Saya tidak ingin hanya melihat angka-angka indah di atas kertas, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan dasar,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Maluku Utara tengah menjalankan berbagai program prioritas, antara lain subsidi uang komite sekolah, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jalan dan jembatan, jalan tani, ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan ibu kota Sofifi.
Pemerintah menekankan bahwa seluruh program tersebut harus dijalankan dengan koordinasi dan kolaborasi yang kuat agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, seluruh OPD diminta memperkuat kualitas perencanaan melalui pendekatan berbasis data, terukur, serta memiliki indikator output dan outcome yang jelas.
Sri juga menekankan pentingnya penerapan prinsip perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam setiap program pembangunan.
“Kita harus bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih transparan. Semua harus berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Forum ini menjadi bagian dari tahapan menuju Forum Kepala Daerah dan Musrenbang Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.
Pemerintah provinsi optimistis, dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, kualitas perencanaan pembangunan ke depan akan semakin meningkat dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Maluku Utara. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!