KPK Diminta Proses Hukum Pemberi Uang ke Eks Gubernur Malut

- Editor

Kamis, 23 Mei 2024 - 20:20 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi Hukum, Agus Salim R Tampilang

Praktisi Hukum, Agus Salim R Tampilang

Ternate, Maluku Utara- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tebang pilih dalam menetapkan para tersangka kasus dugaan suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). 

Pasalnya, dugaan keterlibatan para pejabat Pemprov Maluku Utara yang terungkap dalam fakta persidangan tidak diproses hukum oleh lembaga anti rasuah ini. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demikian disampaikan praktisi hukum, Agus Salim R. Tampilang, saat diwawancarai wartawan Haliyora.id, pada Kamis (23/5/2024). 

BACA JUGA  Jelang Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Taliabu masih Pakai DPB Desember 2022

Agus mengatakan, semua pemberi dan penerima suap kepada terdakwa AGK yang terungkap dalam fakta persidangan harus diproses hukum, atau dimintai pertanggungjawaban hukum, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang undang tersebut, dijelaskan bahwa ASN atau penyelenggara negara yang menerima uang diatas Rp 30 juta dan tidak dilaporkan itu dianggap suap.

BACA JUGA  Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK

“Oleh karena itu pemberi dan penerima suap ini harus sama-sama diminta pertanggungjawaban hukum. Namun anehnya sampai saat ini penyidik KPK dalam pengembangan kasus ini hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Muhaimin Syarif dan Imran Yakub,” bebernya.

Berita Terkait

Polres Halteng Bantah Lamban Tangani Kasus Pencurian di Toko Sriwijaya
Partai Demokrat Resmi Usung Dua Petahana di Maluku Utara
PAN Resmi Usung Muttiara-Salim di Pilkada Halteng
Terbitkan 2 Rekomendasi Cakada di Malut, PDIP Optimis Ketua DPD Menang Pilkada
Hari Pertama Bertugas di Halut, Ini Kata Kapolres AKBP Faidil Zikri
Ahli Soroti Dugaan Proyek Fiktif MCK di Pemda Taliabu, Minta Jaksa Terbuka
Grebek Pesta Sabu di Ternate, Polisi Amankan Seorang Pemuda, Satu Lolos
Siap-siap, KPK ke Morotai Maluku Utara, Agenda Apa?
Berita ini 914 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 23:50 WIT

Polres Halteng Bantah Lamban Tangani Kasus Pencurian di Toko Sriwijaya

Sabtu, 20 Juli 2024 - 20:28 WIT

Partai Demokrat Resmi Usung Dua Petahana di Maluku Utara

Sabtu, 20 Juli 2024 - 20:08 WIT

PAN Resmi Usung Muttiara-Salim di Pilkada Halteng

Sabtu, 20 Juli 2024 - 18:20 WIT

Terbitkan 2 Rekomendasi Cakada di Malut, PDIP Optimis Ketua DPD Menang Pilkada

Sabtu, 20 Juli 2024 - 16:48 WIT

Hari Pertama Bertugas di Halut, Ini Kata Kapolres AKBP Faidil Zikri

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:32 WIT

Grebek Pesta Sabu di Ternate, Polisi Amankan Seorang Pemuda, Satu Lolos

Jumat, 19 Juli 2024 - 21:13 WIT

Siap-siap, KPK ke Morotai Maluku Utara, Agenda Apa?

Jumat, 19 Juli 2024 - 19:02 WIT

Akui Rumit, Audit Proyek LPT Dikbud Maluku Utara Kembali Diperpanjang

Berita Terbaru

Penyerahan rekomendasi B1-KWK ke bakal paslon Tauhid-Nasri untuk Pilwako Ternate dan ke James-Djufri ke Pilbup Halbar pada Pilkada November 2024. Rekomendasi diserahkan langsung Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Headline

Partai Demokrat Resmi Usung Dua Petahana di Maluku Utara

Sabtu, 20 Jul 2024 - 20:28 WIT

Rekomendasi B1-KWK PAN ke pasangan Muttiara T Yasin-Salim Kamaludin

Headline

PAN Resmi Usung Muttiara-Salim di Pilkada Halteng

Sabtu, 20 Jul 2024 - 20:08 WIT

error: Konten diproteksi !!