“Aspal yang digunakan pun yaitu berupa aspal dingin. Sementara itu pembangunan jembatan juga terdapat begitu banyak masalah. Mulai dari jembatan yang tidak sesuai standar sebut saja tidak menggunakan cakar ayam dan juga hanya tumpukan batu lalu di tutup dengan semen. Ini adalah sebuah persoalan sekaligus sebuah ancaman bagi masyarakat Halmahera Barat yang nantinya akan melintas. Menurut analisis kami, apabila dilewati kendaraan dengan kapasitas muatan yang berat akan runtuh,” singgungnya.
Kata Roriyo, ada beberapa item proyek pekerjaan PEN yang sampai saat ini belum juga rampung, padahal sudah melewati batas waktu kesepakatan kontrak yang ujung-ujungnya pihak rekanan proyek mendapat adendum.
“Menurut kami, pihak pemegang kontrak dan juga dinas yang membidangi tidak serius dalam pengawasan proyek tersebut. Proyek ini pada awalnya sudah bermasalah, karena seharusnya pemerintah daerah tidak hanya membuka lelang proyek pada semua kalangan, tetapi harus jeli melihat latar belakang calon kontraktornya mulai dari pemahaman dalam penanganan proyek sehingga tidak menjadi persoalan yang sekarang ini,” ungkapnya.
Tak cuma itu, dirinya juga menyoroti janji Bupati Halbar terkait penuntasan jalan Sasur Goro Goro yang hingga sekarang tak kunjung rampung termasuk rekrutmen 700 tenaga kerja lokal oleh PT NHM.
“Yang menjadi persoalan adalah apakah pernyataan tersebut berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang suda disiapkan oleh pemerintah daerah? Ataukah hanya sebatas pernyataan yang nantinya menjadi persoalan dalam proses perekrutan karena tenaga yang dibutuhkan banyak yang belum memenuhi kebutuhan perusahaan tetapi dipaksakan karena pernyataan Bupati soal kuota karyawan lokal,” tanyanya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!