Sanana, Maluku Utara- Front Bersama OKP dan Individu Prodemokrasi melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula, Selasa (02/8/2022).
Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi menuntut agar pembangunan tiga buah jembatan yakni jembatan Kali Baleha, Kecamatan Sulabesi Timur, Jembatan Fuata Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Jembatan Desa Wai’u, Kecamatan Mangole Tengah dilanjutkan.
Pasalnya, pekerjaan tiga jembatan itu kini mulai terhenti (mandeg) bahkan ada yang dibatalkan oleh Pemda setempat.
Jembatan Kali Baleha dibangun sejak 2020 (tahap I) dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih bersumber dari APBD Tahun 2020, dan tahap II melalui APBD Tahun 2021 sebesar Rp 7,5 miliar, sedangkan pembangunan Jembatan Fuata Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan Tahap II dengan pagu anggaran senilai Rp 5,2 Milyar dibatalkan Pemda, kemudian Jembatan Desa Wai’u, kecamatan Mangole Tengah yang dibangun tahun 2011 silam lewat anggaran APBD Murni Tahap I sebesar Rp 700 Juta dan dilanjutkan tahap II pada tahun 2016 melalui anggaran APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta.
“Kami menuntut agar DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap mandeknya pekerjaan tiga jembatan ini, karena merupakan akses transportasi masyarakat yang harus segera diselesaikan,” ujar ketua GMNI Sula, Riki saat berorasi.
Sementara, saat menemui massa aksi, Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, M.Natsir Sangaji menyampaikan, hari ini (Selasa) Komisi III sedang rapat dengan instansi terkait untuk membahas tiga proyek tersebut.
“Saat ini kita sedang rapat bersama PUPR, ULP, dan Bagian Keuangan untuk membicarakan hal ini, karena sebentar sore akan dilakukan Paripurna Penyampaian KUA-PPAS. Kita akan usulkan agar anggaran pekerjaan lanjutan tiga jembatan itu, dan kalau diterima maka bisa diakokomodir pada anggaran perubahan,” terangnya. (Sarif-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!