Gubernur Maluku Utara Ingatkan Komitmen Berantas Korupsi

Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) mengingatkan kepada jajaran SKPD agar tetap komitmen memberantas korupsi.

Itu disampaikan AGK saat membuka rapat koordinasi tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi wilayah Maluku Utara, di hotel Sahid Bela Ternate, Selasa (29/03/2022) .

Dalam sambutannya pada Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang diikuti sejumlah kementerian/lembaga dan enam provinsi di Maluku Utara itu AGK menyampaikan, Pemprov Malut sangat mengapresiasi kepada KPK yang tak pernah berhenti mengingatkan kepada semua kepala daerah (semua penyelenggara pemerintah) untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemda Kabupaten/Kota akan sangat memperhatikan delapan area intervensi KPK yang dinilai rawan terjadi korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergisitas dan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dapat mendorong percepatan pembangunan Provinsi Maluku Utara yang tepat sasaran sesuai yang dicita-citakan bersama.

“Saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada KPK melalui MCP atas upaya dan dorongannya untuk melakukan perbaikan system dan pemenuhan regulasi tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan dorongan perbaikan penyelesaian aset dan mengoptimalkan pendapatan.

AGK menyebutkan, berdasarkan progres rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi tahun 2021, Provinsi Maluku Utara menempati peringkat ke 4 dari 7 provinsi, di wilayah lima.

Kapada semua OPD, AGK mengingatkan agar selalu komitmen melaksanakan implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pada Monitoring Capaian Program (MCP) dengan meningkatkan capaian dan kinerja delapan area intervensi yang telah ditetapkan.

“Saya ingatkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara agar selalu komitmen melaksanakan implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pada Monitoring Capaian Program (MCP) dengan meningkatkan capaian dan kinerja delapan area intervensi yang telah ditetapkan,” ujar AGK mengingatkan.

Sementara, pimpinan KPK Nurul Gufron dalam arahannnya menyampaikan beberapa hal sebagai upaya pencegahan korupsi, yakni; kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui kepala daerah, DPRD dan Pimpinan SKPD harus memiliki rasa takut yang berdampak pada efek jera, perbaikan sistem dengan cara menutup celah agar tidak berpotensi pada terjadinya tindakan korupsi dan selalu melakukan edukasi serta mengkampanyekannya sehingga dapat membangun nilai kesadaran.

Nurul Gufron kembali mengingatkan pentingnya memperkuat upaya pencegahan korupsi pada delapan area program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Delapan area intervensi itu merupakan area yang sangat rawan potensi korup. Misalnya APBD, dimana dari situ mulai terbesit apakah anggaran yang diserap, diinput dari pajak, retribusi maupun pendaptan non pajak bakal dikelola untuk apa. Apakan untuk membangun atau membelanjai diri,” ucapnya mengumpamakan.

Nurul berharap pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran hingga pelaksanaannya agar fokus pada orientasi pro terhadap rakyat.

“Saya pastikan KPK akan selalu melakukan monitoring secara ketat terhadap delapan area intevensi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Maluku Utara,” tandasnya.

Pada kegiatan Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan pendantanganan Pakta Integritas oleh para kepala daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Inspektur di wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Sekedar diketahui, kegiatan Rakoor pemberantasan Korupsi, dihadiri Irjen Kementerian Dalam Negeri melalui dearing, perwakilan Kementerian BPN/ATR RI dan Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP. (Sam-1)