Desak Pengesahan UU Daerah Kepulauan, PP Malut Sambangi Ketua MPR

- Editor

Senin, 11 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARAT — Haliyora, Upaya mendorong dan mendesak pengesahan UU Daerah Kepulauan terus dilakukan oleh Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila Maluku Utara (MPW PP MALUT). Upaya tersebut dilakukan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Musyawarah Besar (Mubes) X Pemuda Pancasila, akhir Oktober lalu.

Selain berkoordinasi dengan Pemprov Maluku Utara dan tujuh provinsi kepulauan lainnya, PP Malut pun terus menggalang dukungan dari berbagai elemen strategis bangsa. Penggalangan dukungan dan koordinasi juga dilakukan PP Malut dengan lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR RI dan MPR RI.

Seperti yang dilakukan pada Senin (11/11/2019), rombongan PP Malut bersilaturrahmi dan mengadakan pertemuan dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPW PP Malut, Ikhi Sukardi Husen dengan didampingi Junaidi, Rafiq Kailul dan Iksan Lutfie itu, diterima oleh Ketua MPR RI di ruang kerjanya.

BACA JUGA  Kunjungi Halut, Sahril Thahir Bagi-bagi Sembako

Dalam pertemuan tersebut, PP Malut menyampaikan desakan agar RUU Daerah Kepulauan menjadi prioritas untuk segera ditetapkan sebagai Undang-Undang.

“PP Malut meminta MPR RI untuk ikut memperhatikan kepentingan daerah kepulauan melalui percepatan pengesahan UU tersebut,” ungkap Ikhi Sukardi.

Lebih jauh, Ikhi Sukardi menambahkan bahwa kunjungan ini juga bertujuan untuk meminta kesediaan Ketua MPR RI agar berkenan hadir dalam kegiatan Seminar Nasional Daerah Kepulauan yang digagas oleh PP Malut.

“Kegiatannya sendiri diagendakan akan berlangsung pada akhir Januari 2020 nanti,” lanjut Ikhi Sukardi yang juga adalah Ketua Panitia kegiatan seminar tersebut.

Sementara itu, Ketua MPR RI menyambut baik undangan dari PP Malut untuk menghadiri seminar nasional daerah kepulauan sekaligus menyampaikan kesediaan untuk menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut.

BACA JUGA  Tak Pakai Masker, Pengunjung Dilarang Masuk Jati Land Mall Ternate

“Insya Allah akan saya hadiri. Saya juga meminta semua pihak untuk sama-sama merekomendasikan RUU Daerah Kepulauan agar dapat segera disahkan,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Menurut Bamsoet, yang juga bagian dari Majelis Pengurus Naional Pemuda Pancasila dengan jabatan sebagai salah satu Wakil Ketua Umum, Pemuda Pancasila harus terus ikut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. “Salah satu caranya adalah dengan mendorong pengembangan daerah terluar dan terpencil,” ujarnya.

Turut hadir dalam kunjungan silaturrahmi tersebut, Yoris Raweyai, anggota DPR RI Dapil Papua, yang juga adalah kader Pemuda Pancasila. (mn)

Berita Terkait

Alam Bawah Laut di Tikep jadi Incaran Wisatawan Asing
Natal 2023, Dandim Labuha Kerahkan Prajurit TNI Perketat Keamanan Gereja 
FTW 2023 Bakal jadi Rujukan Pelaksanaan Festival di Indonesia
Ribuan Wisatawan Banjiri Pembukaan FTW 2023 di Sula
Rencana Boikot Festival Pulau Widi Ditanggapi Komisi III DPRD
FTW 2023 Siap Digelar, Menparekraf Hingga Dubes Luar Negeri Bakal Hadir
Waow ! Pemkab Halsel Ancam Boikot Festival Pulau Widi
Sultan Hidayatullah : Pemkot Setengah Hati Bangun Budaya Ternate
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Desember 2023 - 20:45 WIT

Alam Bawah Laut di Tikep jadi Incaran Wisatawan Asing

Senin, 25 Desember 2023 - 16:08 WIT

Natal 2023, Dandim Labuha Kerahkan Prajurit TNI Perketat Keamanan Gereja 

Minggu, 5 November 2023 - 20:14 WIT

FTW 2023 Bakal jadi Rujukan Pelaksanaan Festival di Indonesia

Minggu, 5 November 2023 - 20:02 WIT

Ribuan Wisatawan Banjiri Pembukaan FTW 2023 di Sula

Senin, 30 Oktober 2023 - 20:46 WIT

Rencana Boikot Festival Pulau Widi Ditanggapi Komisi III DPRD

Berita Terbaru

Plt Kadisnaker Kota Ternate, Faizal Badaruddin

Headline

UMK Kota Ternate Ditetapkan Rp 3.461.250

Rabu, 11 Des 2024 - 15:09 WIT

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya

Headline

Moratorium Pemekaran Daerah Bakal Dicabut?

Selasa, 10 Des 2024 - 23:33 WIT

error: Konten diproteksi !!