Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menilai rendahnya realisasi anggaran menunjukkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bekerja secara optimal. Ia pun mendesak Gubernur untuk mengevaluasi pimpinan OPD yang dinilai lambat dan tidak produktif dalam menjalankan program.
“Kalau ada OPD yang realisasi anggarannya tidak produktif atau lambat, saya sarankan kepada Gubernur agar segera evaluasi. Bila perlu, ganti saja dengan yang baru karena pimpinan OPD yang lama tidak mampu menerjemahkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegasnya.
Meski demikian, Said Banyo mengakui bahwa evaluasi pejabat eselon II merupakan kewenangan penuh Gubernur. Namun, sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD berkewajiban memberikan masukan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif. “Gubernur harus mengidentifikasi apa penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Setelah itu, pemerintah harus merumuskan langkah-langkah solutif agar realisasi dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Hingga saat ini, DPRD Malut terus mendorong agar Pemprov mempercepat pelaksanaan program dan belanja daerah demi menghindari sisa anggaran yang terlalu besar di akhir tahun. (RS/Red)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!